Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Radikalisme menjadi salah satu ancaman signifikan terhadap kedaulatan ideologi negara. Strategi apa yang dapat diimplementasikan pemerintah untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana melawan radikalisme?
A
Menutup secara total semua platform media sosial yang tersedia.
B
Memaksimalkan penggunaan media sosial untuk melancarkan kampanye anti-radikalisme dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan.
C
Menerapkan pembatasan ketat terhadap akses dan penggunaan media sosial oleh masyarakat.
D
Melarang sepenuhnya warga negara untuk mengakses informasi yang berasal dari luar negeri.
E
Menghindari segala bentuk pembahasan atau diskusi mengenai ideologi negara di media sosial.
NO. 22
Link Soal
Dalam kerangka paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan Pancasila, pihak yang diposisikan sebagai pilar utama pelindung dan pengayom masyarakat adalah...
A
Lembaga eksekutif negara
B
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (POLRI)
C
Seluruh rakyat tanpa instruksi
D
Organisasi kemasyarakatan
E
Badan Intelijen Negara saja
NO. 23
Link Soal
Menghadapi arus globalisasi dan keterbukaan informasi, sikap yang paling tepat bagi bangsa Indonesia terhadap masuknya budaya dari negara maju adalah...
A
Menerima tanpa syarat demi kemajuan zaman
B
Menolak secara total untuk menjaga kemurnian budaya
C
Melakukan filterisasi dan penyesuaian dengan jati diri bangsa
D
Menganggap semua budaya asing berdampak negatif
E
Mengutamakan budaya asing karena lebih modern
NO. 24
Link Soal
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD diperlukan untuk memperkuat mekanisme 'check and balance' dalam sistem kekuasaan negara, dengan wewenang utama menguji kesesuaian undang-undang (UU) dengan UUD. Mengapa prinsip konstitusionalisme menuntut UU untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD?
A
Karena kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
B
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi wakil-wakilnya.
C
Karena sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.
E
Karena pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari konstituen dan MPR.
NO. 25
Link Soal
Agresi Militer Belanda I dilancarkan pada tanggal 21 Juli 1947. Tujuan utama Belanda melakukan serangan militer ini, selain untuk menghancurkan TNI, adalah...
A
Menangkap Soekarno dan Hatta
B
Menguasai daerah-daerah perkebunan dan pertambangan yang kaya sumber daya alam
C
Membubarkan pemerintahan darurat di Sumatera
D
Membalas serangan umum yang dilakukan TNI
E
Menarik perhatian PBB agar menengahi konflik
NO. 26
Link Soal
Menjaga kedaulatan ekonomi merupakan salah satu pilar utama Bela Negara. Dalam era globalisasi saat ini, apa langkah strategis yang harus diambil pemerintah untuk melindungi kedaulatan ekonomi nasional?
A
Membatasi secara menyeluruh seluruh bentuk hubungan perdagangan dengan negara-negara lain.
B
Mengoptimalkan kemampuan ekspor dan meningkatkan daya saing produk-produk domestik di kancah pasar internasional.
C
Meminimalisir masuknya investasi asing guna melindungi sektor industri dalam negeri.
D
Mengalokasikan seluruh anggaran belanja negara khusus untuk memperkuat sektor pertahanan.
E
Menaikkan tarif pajak impor untuk produk-produk yang berasal dari luar negeri.
NO. 27
Link Soal
Desa Makmur Jaya, sebuah desa yang terletak di perbatasan negara, menghadapi berbagai tantangan multidimensional. Beberapa waktu lalu, muncul isu ketegangan di perbatasan yang memicu kekhawatiran warga. Namun, ancaman yang lebih halus dan persisten belakangan ini mulai terasa: sistem informasi desa yang mengelola data kependudukan diretas, menyebabkan kekacauan administrasi; masifnya hoaks di media sosial mengenai krisis pangan dan kebijakan pemerintah memicu keresahan; serta upaya infiltrasi ideologi radikal yang menjanjikan solusi instan atas masalah sosial.
Di tengah situasi ini, Ibu Siti, seorang guru SD, secara aktif menggalakkan literasi digital dan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Bapak Budi, Kepala Puskesmas, tidak hanya fokus pada kesehatan fisik, tetapi juga memberikan edukasi kesehatan mental dan membendung informasi kesehatan palsu. Sementara itu, Pak Arya, seorang ASN di kantor kecamatan, berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memulihkan sistem yang diretas dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi.
Berdasarkan narasi di atas, tindakan yang paling tepat menggambarkan esensi Bela Negara kontemporer dan paling efektif dalam memperkuat Ketahanan Nasional Desa Makmur Jaya di tengah kompleksitas ancaman yang dihadapi adalah...
A
Mengaktifkan siskamling dan pelatihan milisi rakyat sebagai respons utama terhadap ancaman di perbatasan, sembari menunggu bantuan dari aparat keamanan pusat.
B
Kolaborasi sinergis antara Ibu Siti (guru), Bapak Budi (dokter), dan Pak Arya (ASN) dalam membangun ketahanan masyarakat melalui literasi digital, edukasi kesehatan mental, serta pemulihan dan edukasi sistem informasi, sebagai respons terhadap ancaman non-militer.
C
Memprioritaskan pembangunan firewall dan sistem keamanan siber yang canggih untuk melindungi data desa, serta mengadakan seminar anti-radikalisme yang melibatkan tokoh agama.
D
Pembentukan gugus tugas khusus penanggulangan hoaks dan radikalisme yang beranggotakan perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, dan aparat desa untuk melakukan filter informasi dan penindakan.
E
Peningkatan alokasi anggaran desa untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan diversifikasi sumber penghasilan guna membentengi diri dari manipulasi isu ekonomi.
NO. 28
Link Soal
Perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu elemen krusial dalam konsep Bela Negara. Dalam konteks pertahanan nasional, bagaimana upaya melestarikan lingkungan memberikan kontribusi signifikan?
A
Membatasi jumlah populasi guna mengatasi krisis ekologi yang mungkin timbul.
B
Meningkatkan eksploitasi sumber daya alam secara maksimal untuk kepentingan militer.
C
Memelihara kelestarian sumber daya alam sebagai fondasi kekuatan ekonomi dan keamanan negara.
D
Mengabaikan isu-isu lingkungan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat.
E
Mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan lingkungan kepada entitas asing.
NO. 29
Link Soal
Dalam upaya menghadapi tantangan kapitalisme global, pemerintah Indonesia perlu mengambil berbagai langkah strategis, namun salah satu tindakan berikut ini justru tidak relevan atau kurang efektif, yaitu ...
A
Mengoptimalkan setiap potensi dan kesempatan yang muncul secara transparan.
B
Melaksanakan penumpasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan serius dan segera.
C
Bersikap pasif menunggu arahan kebijakan ekonomi global yang sejalan dengan kebijakan domestik.
D
Mengembangkan landasan kebijakan yang berfokus pada sektor ekonomi dengan potensi pertumbuhan tinggi.
E
Mempercepat transformasi industri yang kurang berdaya saing menjadi lebih kompetitif.
NO. 30
Link Soal
Pemerintah daerah di suatu provinsi X mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga negara berusia produktif di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis tertentu selama satu bulan setiap tahun. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mempersiapkan warga dalam menghadapi potensi krisis multidimensional, serta akan dikenakan sanksi administrasi bagi yang tidak mengikuti.
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah tersebut dari perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkait konsep Bela Negara?
A
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi sah dari hak dan kewajiban bela negara, mengingat ketahanan ekonomi adalah pilar penting ketahanan nasional.
B
Kebijakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena memaksa partisipasi tanpa memperhatikan kebebasan individu.
C
Kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip hukum yang lebih tinggi jika tidak didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak mempertimbangkan mekanisme serta bentuk bela negara yang telah diatur.
D
Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan demi kepentingan warganya, termasuk dalam konteks bela negara.
E
Konsep bela negara hanya relevan untuk pertahanan militer, sehingga pelatihan keterampilan teknis tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.