Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Di era digitalisasi dan globalisasi, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer semata, melainkan meluas ke ranah siber, ideologi radikal, disinformasi, hingga ketidakstabilan ekonomi global. Dalam konteks ini, partisipasi setiap warga negara dalam upaya Bela Negara harus bergeser dari paradigma tradisional menjadi lebih komprehensif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi partisipasi Bela Negara di tengah kompleksitas ancaman kontemporer?
A
Partisipasi Bela Negara harus difokuskan pada peningkatan kekuatan militer dan pelatihan wajib militer bagi seluruh warga negara untuk menghadapi ancaman fisik yang mungkin terjadi.
B
Bela Negara diwujudkan melalui penguatan identitas nasional, literasi digital untuk menangkal hoaks, pengembangan inovasi, serta menjaga persatuan di tengah perbedaan.
C
Peran utama Bela Negara adalah memastikan setiap warga negara siap secara fisik dan mental untuk menjadi garda terdepan dalam pertahanan sipil menghadapi bencana alam dan konflik sosial.
D
Partisipasi warga negara dalam Bela Negara di masa kini lebih tepat diartikan sebagai kewajiban untuk aktif mengawasi kebijakan pemerintah dan menuntut transparansi anggaran pertahanan negara.
E
Esensi Bela Negara kontemporer menuntut warga negara untuk berinvestasi dalam teknologi pertahanan canggih dan mendukung industri strategis agar negara memiliki daya tawar di kancah internasional.
NO. 22
Link Soal
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD diperlukan untuk memperkuat mekanisme 'check and balance' dalam sistem kekuasaan negara, dengan wewenang utama menguji kesesuaian undang-undang (UU) dengan UUD. Mengapa prinsip konstitusionalisme menuntut UU untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD?
A
Karena kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
B
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi wakil-wakilnya.
C
Karena sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.
E
Karena pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari konstituen dan MPR.
NO. 23
Link Soal
Salah satu nilai dasar Pancasila yang sangat relevan dalam konteks bela negara adalah gotong royong. Bagaimana prinsip gotong royong ini secara efektif berkontribusi dalam menjaga ketahanan nasional di era modern?
A
Mendorong individu untuk bersaing secara sehat dalam pembangunan ekonomi.
B
Menitikberatkan pada pengembangan potensi diri tanpa intervensi pihak lain.
C
Memperkuat solidaritas sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
D
Meningkatkan efisiensi kerja melalui spesialisasi tugas masing-masing warga negara.
E
Mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah dengan inisiatif mandiri.
NO. 24
Link Soal
Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, kedaulatan suatu negara kini tidak hanya terancam oleh aspek militer, tetapi juga oleh ancaman informasi. Bentuk partisipasi apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga negara dari ancaman ini?
A
Menghindari semua bentuk informasi yang berasal dari luar negeri.
B
Menyebarluaskan informasi di media sosial tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi.
C
Berpartisipasi aktif dalam melawan penyebaran berita bohong (hoaks) dan propaganda negatif melalui peningkatan literasi digital.
D
Melimpahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan informasi kepada institusi pemerintah.
E
Mengabaikan isu-isu politik untuk lebih berfokus pada kehidupan personal sehari-hari.
NO. 25
Link Soal
Ketahanan energi memegang peranan vital dalam Bela Negara. Bagaimana cara efektif untuk meningkatkan ketahanan energi di Indonesia?
A
Meningkatkan ketergantungan pada pasokan energi fosil dari impor.
B
Mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi kebergantungan pada energi impor.
C
Menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan energi di dalam negeri.
D
Hanya mengandalkan bantuan energi dari negara lain tanpa upaya mandiri.
E
Menyerahkan pengelolaan seluruh sektor energi kepada perusahaan-perusahaan asing.
NO. 26
Link Soal
Seorang ASN bernama Budi bekerja di Direktorat Jenderal Layanan Digital Kementerian X. Direktorat tersebut sedang dalam tahap akhir peluncuran aplikasi 'E-Lapor Nasional', sebuah platform terpadu untuk pengaduan masyarakat yang sangat diantisipasi. Aplikasi ini dijadwalkan akan diluncurkan dalam seminggu, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Dalam pengujian terakhir, Budi menemukan adanya celah keamanan kritis yang berpotensi membocorkan data pribadi pelapor dan memungkinkan akses tidak sah ke database sistem. Mengatasi celah ini membutuhkan waktu minimal dua minggu dan akan menunda peluncuran. Atasan Budi, Kepala Direktorat, bersikeras peluncuran harus sesuai jadwal karena tekanan politik dan janji kepada publik.
Berdasarkan situasi di atas, tindakan yang paling tepat dilakukan Budi sebagai wujud implementasi nilai Bela Negara dalam menjaga kedaulatan negara di era digital adalah...
A
Melaporkan temuan celah keamanan tersebut secara berjenjang kepada atasan, menyertakan estimasi waktu perbaikan, dan merekomendasikan penundaan peluncuran demi keamanan data nasional.
B
Tetap meluncurkan aplikasi sesuai jadwal sambil secara diam-diam berupaya memperbaiki celah keamanan tersebut setelah peluncuran untuk menghindari teguran atasan.
C
Melaporkan celah keamanan tersebut kepada atasan, namun menyetujui peluncuran sesuai jadwal dengan alasan desakan publik dan politik, sembari berharap tidak ada insiden keamanan.
D
Meminta bantuan rekan kerja untuk memperbaiki celah keamanan secara kilat tanpa sepengetahuan atasan agar peluncuran tidak tertunda dan ia dipandang sebagai ASN yang solutif.
E
Mengabaikan celah keamanan tersebut dan mengikuti instruksi atasan untuk peluncuran tepat waktu, karena tanggung jawab keamanan adalah ranah tim siber, bukan dirinya.
NO. 27
Link Soal
Sistem pertahanan negara Indonesia melibatkan seluruh komponen bangsa. Menurut UUD 1945 Pasal 30, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem...
A
Pertahanan Sipil Semesta
B
Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)
C
Wajib Militer Terpadu
D
Komando Gabungan TNI dan Polri
E
Sentralisasi Militer
NO. 28
Link Soal
Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total dikenal dengan istilah...
A
Wajib Militer
B
Sishankamrata
C
Pertahanan Sipil
D
Keamanan Terpadu
E
Milisi Rakyat
NO. 29
Link Soal
Dalam konteks revolusi industri 4.0, bentuk kontribusi konkret masyarakat seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Bela Negara?
A
Mengikuti seluruh perkembangan dan tren teknologi tanpa melakukan penyaringan.
B
Mengesampingkan peran vital teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
C
Mengembangkan dan menciptakan inovasi teknologi yang memberikan manfaat besar bagi kemajuan bangsa dan negara.
D
Menolak sepenuhnya penggunaan teknologi yang berasal dari luar negeri.
E
Hanya memusatkan perhatian pada pengembangan sektor ekonomi yang bersifat tradisional.
NO. 30
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.