Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 21
Link Soal
Dengan masuknya banyak tenaga kerja asing akibat globalisasi, strategi pemerintah apa yang paling tepat untuk melindungi tenaga kerja domestik dalam bingkai Bela Negara?
A
Melakukan deportasi terhadap semua pekerja asing dari wilayah Indonesia.
B
Melonggarkan peraturan untuk menarik lebih banyak investasi asing.
C
Mengembangkan mutu dan kemampuan sumber daya manusia Indonesia agar lebih mampu bersaing.
D
Menyerahkan seluruh lapangan pekerjaan kepada pekerja asing.
E
Membatasi akses pendidikan bagi tenaga kerja asing.
NO. 22
Link Soal
Ancaman non-militer seperti pandemi dapat berpotensi membahayakan keamanan nasional. Dalam konteks Bela Negara, tindakan konkret apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi ancaman tersebut?
A
Meningkatkan ketergantungan terhadap dukungan dan bantuan dari pihak internasional.
B
Menghentikan seluruh kegiatan ekonomi hingga kondisi pandemi benar-benar berakhir.
C
Mengembangkan kapabilitas nasional dalam penelitian serta produksi alat-alat kesehatan dan vaksin.
D
Melimpahkan seluruh tanggung jawab penanganan pandemi kepada negara-negara maju.
E
Mengabaikan ancaman ini karena dianggap kurang prioritas dibandingkan ancaman militer.
NO. 23
Link Soal
Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam mengatasi ancaman radikalisme di dunia maya sebagai bagian dari upaya Bela Negara?
A
Menghindari penggunaan platform media sosial sepenuhnya.
B
Secara aktif melawan narasi radikal dengan menyebarkan pesan damai dan persatuan kebangsaan di media sosial.
C
Membatasi kebebasan berpendapat di platform media sosial.
D
Mendelegasikan seluruh pengawasan dunia maya kepada pemerintah.
E
Memblokir akses internet di beberapa wilayah tertentu.
NO. 24
Link Soal
Di era digital saat ini, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer konvensional, melainkan juga mencakup serangan siber, penyebaran hoaks yang masif, hingga polarisasi sosial akibat informasi yang salah. Dalam konteks ini, partisipasi aktif warga negara dalam Bela Negara perlu diinterpretasikan ulang agar tetap relevan dan efektif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi Bela Negara di tengah tantangan kontemporer tersebut, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila?
A
Meningkatkan anggaran pertahanan untuk mengembangkan teknologi siber canggih dan memperkuat TNI.
B
Menggalakkan wajib militer bagi seluruh warga negara tanpa kecuali untuk menghadapi ancaman multidimensional.
C
Mendorong setiap warga negara untuk aktif menyaring informasi, melawan hoaks, serta mempromosikan persatuan melalui literasi digital dan etika bermedia sosial.
D
Memberlakukan undang-undang yang ketat untuk membatasi kebebasan berekspresi demi mencegah penyebaran informasi negatif.
E
Menguatkan peran organisasi masyarakat dan komunitas agama dalam pendidikan moral Pancasila untuk menangkal paham radikal.
NO. 25
Link Soal
Produk-produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam negeri seringkali diremehkan dibandingkan produk asing, padahal kualitasnya tidak kalah. Pembelian produk UMKM domestik dianggap sebagai bentuk kontribusi dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Mengapa demikian?
A
Karena mendukung UMKM secara langsung memperkuat ideologi bangsa.
B
Karena pembelian produk UMKM mengukuhkan komitmen politik para pemimpin bangsa.
C
Karena hal tersebut berkontribusi besar pada penguatan perekonomian masyarakat kecil.
D
Karena tindakan ini membantu dalam menjalin kekuatan kehidupan sosial masyarakat.
E
Karena itu adalah bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan karya masyarakat lokal.
NO. 26
Link Soal
Ancaman non-tradisional atau nirmiliter menjadi tantangan serius bagi pertahanan negara saat ini. Manakah di antara berikut ini yang TIDAK termasuk dalam upaya bela negara menghadapi ancaman nirmiliter?
A
Penguatan ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa
B
Operasi militer perang untuk menjaga perbatasan
C
Pemberantasan peredaran narkoba oleh aparat kepolisian
D
Penggunaan produk dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi
E
Diplomasi budaya untuk meredam klaim budaya asing
NO. 27
Link Soal
Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial secara masif berpotensi mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional, yang merupakan bagian integral dari ketahanan negara. Dalam perspektif Bela Negara yang komprehensif, strategi paling holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi ancaman non-militer ini adalah...
A
Memperkuat regulasi internet dan secara proaktif memblokir situs-situs atau akun yang terbukti menyebarkan konten provokatif tanpa verifikasi.
B
Mengintensifkan penegakan hukum dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada penyebar hoaks untuk menciptakan efek jera di masyarakat.
C
Menggalakkan literasi digital dan pendidikan Pancasila sejak dini, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memverifikasi informasi dan melawan disinformasi.
D
Membentuk gugus tugas lintas sektoral yang melibatkan intelijen negara dan militer untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku penyebaran hoaks.
E
Mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk secara otomatis mendeteksi dan menghapus konten hoaks dari platform media sosial.
NO. 28
Link Soal
Pada tahun 1965, Indonesia menghadapi upaya serius untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Bagaimana respons yang paling tepat untuk menghadapi tantangan internal ini?
A
Mengupayakan penyatuan antara kelompok agama dan ideologi komunisme.
B
Mencari keselarasan antara kelompok agama dan pandangan sekuler.
C
Memicu konflik antara kelompok beragama dan yang tidak beragama.
D
Memperkuat keselarasan nilai-nilai antara kelompok agama dan Pancasila.
E
Membangun kemitraan antara komunitas keagamaan dan pemerintah.
NO. 29
Link Soal
Berdasarkan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai alat negara. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan fungsi pokok Polri menurut pasal tersebut?
A
Memberikan pelayanan dan pengayoman kepada warga masyarakat
B
Bertindak sebagai penjaga keamanan di lingkungan masyarakat
C
Menjaga stabilitas ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
D
Melakukan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat
E
Menyelenggarakan operasi pertahanan di wilayah perbatasan negara
NO. 30
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.