Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Di sebuah pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, infrastruktur dasar seperti listrik dan akses internet sangat terbatas. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain. Akibatnya, sebagian penduduk merasa kurang terhubung dengan pemerintah pusat dan rentan terhadap pengaruh budaya serta ekonomi dari negara tetangga yang lebih maju. Sejumlah warga bahkan terpaksa mencari penghidupan di negara seberang.
Dalam konteks Bela Negara, tindakan pemerintah dan peran ASN yang paling fundamental untuk mengatasi kondisi ini dan memperkuat kedaulatan serta identitas nasional di wilayah perbatasan adalah...
A
Meningkatkan patroli militer dan pengawasan perbatasan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal dan masuknya pengaruh asing yang merusak.
B
Membangun infrastruktur dasar seperti pembangkit listrik dan jaringan komunikasi, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh wilayah perbatasan.
C
Mendorong program pertukaran budaya dan pendidikan nasional secara intensif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air pada generasi muda di pulau terluar.
D
Menyediakan insentif ekonomi dan peluang kerja yang menarik bagi penduduk lokal, agar mereka tidak perlu mencari penghidupan di negara tetangga dan dapat berkontribusi pada ekonomi nasional.
E
Menempatkan ASN-ASN terbaik dan berdedikasi tinggi di wilayah perbatasan, yang memiliki kapasitas untuk menjadi ujung tombak pelayanan publik sekaligus agen pembangunan dan pemersatu bangsa.
NO. 32
Link Soal
Indonesia, sebagai negara kepulauan, rentan terhadap berbagai ancaman non-militer, termasuk krisis lingkungan berskala besar seperti deforestasi masif yang memicu bencana alam dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat serta kedaulatan wilayah. Dalam konteks implementasi Bela Negara, tindakan konkret manakah yang paling strategis dan menunjukkan esensi partisipasi aktif warga negara (non-aparat keamanan/ASN) untuk mengatasi ancaman krisis lingkungan tersebut secara berkelanjutan?
A
Mengorganisir demonstrasi besar-besaran menuntut pemerintah pusat mengerahkan TNI untuk operasi penanaman kembali hutan dan penegakan hukum lingkungan.
B
Menginisiasi dan aktif berpartisipasi dalam program edukasi lingkungan, konservasi sumber daya alam lokal, serta mendorong praktik pertanian berkelanjutan di komunitasnya.
C
Melaporkan secara rutin setiap indikasi perusakan lingkungan kepada aparat penegak hukum dan mendorong sanksi pidana yang berat bagi pelakunya.
D
Membentuk dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis produk ramah lingkungan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan kesadaran publik.
E
Menggalang dana publik secara nasional untuk membantu korban bencana alam akibat krisis lingkungan dan membangun kembali infrastruktur yang rusak.
NO. 33
Link Soal
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD diperlukan untuk memperkuat mekanisme 'check and balance' dalam sistem kekuasaan negara, dengan wewenang utama menguji kesesuaian undang-undang (UU) dengan UUD. Mengapa prinsip konstitusionalisme menuntut UU untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD?
A
Karena kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
B
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi wakil-wakilnya.
C
Karena sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.
E
Karena pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari konstituen dan MPR.
NO. 34
Link Soal
Krisis energi global berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan suatu negara. Dalam konteks Bela Negara, bagaimana kebijakan pemerintah yang berorientasi pada menjaga kedaulatan energi dapat berkontribusi pada ketahanan nasional?
A
Mengurangi investasi dalam pengembangan energi terbarukan.
B
Memprioritaskan penggunaan bahan bakar fosil yang diimpor dari luar negeri.
C
Mengembangkan sumber energi terbarukan dan meningkatkan produksi energi dari dalam negeri.
D
Menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan energi di sektor-sektor industri.
E
Mengutamakan impor energi dari negara-negara tetangga sebagai solusi utama.
NO. 35
Link Soal
Menurut konsep pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata), setiap individu warga negara memiliki peran dalam menjaga keamanan negara. Di era modern ini, bentuk peran seperti apa yang paling relevan untuk diwujudkan oleh warga negara?
A
Mengikuti pelatihan militer secara penuh waktu dan profesional.
B
Menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan melalui platform media sosial.
C
Menghindari segala bentuk interaksi dengan individu atau kelompok dari negara asing.
D
Secara sukarela mendaftarkan diri sebagai relawan militer di negara lain.
E
Mendelegasikan sepenuhnya tanggung jawab keamanan negara kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
NO. 36
Link Soal
Di era digitalisasi dan globalisasi, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer semata, melainkan meluas ke ranah siber, ideologi radikal, disinformasi, hingga ketidakstabilan ekonomi global. Dalam konteks ini, partisipasi setiap warga negara dalam upaya Bela Negara harus bergeser dari paradigma tradisional menjadi lebih komprehensif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi partisipasi Bela Negara di tengah kompleksitas ancaman kontemporer?
A
Partisipasi Bela Negara harus difokuskan pada peningkatan kekuatan militer dan pelatihan wajib militer bagi seluruh warga negara untuk menghadapi ancaman fisik yang mungkin terjadi.
B
Bela Negara diwujudkan melalui penguatan identitas nasional, literasi digital untuk menangkal hoaks, pengembangan inovasi, serta menjaga persatuan di tengah perbedaan.
C
Peran utama Bela Negara adalah memastikan setiap warga negara siap secara fisik dan mental untuk menjadi garda terdepan dalam pertahanan sipil menghadapi bencana alam dan konflik sosial.
D
Partisipasi warga negara dalam Bela Negara di masa kini lebih tepat diartikan sebagai kewajiban untuk aktif mengawasi kebijakan pemerintah dan menuntut transparansi anggaran pertahanan negara.
E
Esensi Bela Negara kontemporer menuntut warga negara untuk berinvestasi dalam teknologi pertahanan canggih dan mendukung industri strategis agar negara memiliki daya tawar di kancah internasional.
NO. 37
Link Soal
Di era digital saat ini, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer konvensional, melainkan juga mencakup serangan siber, penyebaran hoaks yang masif, hingga polarisasi sosial akibat informasi yang salah. Dalam konteks ini, partisipasi aktif warga negara dalam Bela Negara perlu diinterpretasikan ulang agar tetap relevan dan efektif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi Bela Negara di tengah tantangan kontemporer tersebut, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila?
A
Meningkatkan anggaran pertahanan untuk mengembangkan teknologi siber canggih dan memperkuat TNI.
B
Menggalakkan wajib militer bagi seluruh warga negara tanpa kecuali untuk menghadapi ancaman multidimensional.
C
Mendorong setiap warga negara untuk aktif menyaring informasi, melawan hoaks, serta mempromosikan persatuan melalui literasi digital dan etika bermedia sosial.
D
Memberlakukan undang-undang yang ketat untuk membatasi kebebasan berekspresi demi mencegah penyebaran informasi negatif.
E
Menguatkan peran organisasi masyarakat dan komunitas agama dalam pendidikan moral Pancasila untuk menangkal paham radikal.
NO. 38
Link Soal
Sebuah organisasi non-pemerintah internasional menyebarkan narasi yang secara sistematis merendahkan Pancasila sebagai ideologi negara dan meragukan relevansi Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kebhinekaan Indonesia. Mereka menggunakan data-data yang parsial dan interpretasi yang bias, serta bekerja sama dengan beberapa kelompok radikal di dalam negeri yang ingin mengganti ideologi negara. Kampanye ini berhasil menciptakan keraguan di sebagian kecil masyarakat, terutama kaum muda, tentang fondasi negara.
Dalam konteks Bela Negara, apa implikasi paling berbahaya dari kampanye semacam ini terhadap ketahanan ideologi Pancasila, dan bagaimana peran ASN dalam menghadapi ancaman non-militer tersebut yang paling strategis?
A
Memicu konflik sosial berbasis ideologi, sehingga ASN harus bersikap tegas dalam menindak setiap penyebaran ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
B
Melemahnya keyakinan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, yang berpotensi pada fragmentasi sosial dan politis, sehingga ASN harus menjadi agen penguatan ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan melalui keteladanan dan edukasi.
C
Menciptakan kekacauan dalam sistem pemerintahan dan hukum, sehingga ASN harus fokus pada penegakan hukum dan menjaga stabilitas politik demi tegaknya NKRI.
D
Memperkuat gerakan separatisme dan radikalisme, yang mengharuskan ASN untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan.
E
Menurunnya kepercayaan internasional terhadap stabilitas politik dan ideologi Indonesia, sehingga ASN harus gencar melakukan diplomasi dan klarifikasi di forum-forum global.
NO. 39
Link Soal
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, apa sebenarnya esensi atau tujuan pokok dari ketentuan tersebut?
A
Mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam pengamanan nasional.
B
Mengukuhkan dominasi kekuatan militer.
C
Memastikan kestabilan kondisi politik di dalam negeri.
D
Meningkatkan kompetitivitas ekonomi negara.
E
Menciptakan lapangan kerja bagi penduduk.
NO. 40
Link Soal
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dengan tujuan utama untuk...
A
Memperkuat sistem pertahanan darat NKRI
B
Mewujudkan zona damai melalui konsep Wawasan Nusantara
C
Melindungi kedaulatan dan kekayaan sumber daya alam di perairan Indonesia
D
Mempermudah birokrasi penindakan hukum di wilayah perbatasan
E
Membangun pelabuhan internasional di setiap pulau besar