Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
SEJARAH & RELEVANSI: Pada Agresi Militer Belanda II (1948), ketika ibu kota Yogyakarta diduduki dan pimpinan negara ditawan, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Sumatera Barat. PDRI, yang dikenal sebagai 'Pemerintahan dalam Pelarian', berhasil menjaga eksistensi dan legitimasi Republik Indonesia di mata dunia, sekaligus mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan RI telah bubar. Semangat ini menunjukkan ketangguhan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan meskipun menghadapi gempuran militer dan politik yang masif.
Dalam konteks tantangan bangsa saat ini, di mana ancaman terhadap kedaulatan seringkali datang dalam bentuk perang informasi, hoaks, disinformasi, dan upaya pemecah belah melalui media digital, ASN dituntut untuk proaktif dalam menjalankan fungsi bela negara. Mengacu pada semangat dan strategi PDRI, pendekatan paling relevan yang harus diadaptasi oleh ASN dalam menghadapi tantangan kontemporer tersebut adalah...
A
Membangun narasi kebangsaan yang kuat dan terkoordinasi di platform digital, serta aktif mengedukasi masyarakat untuk menangkal disinformasi, sebagaimana PDRI menjaga legitimasi dan menepis propaganda Belanda.
B
Meningkatkan kemampuan pertahanan siber negara dengan membentuk tim siber militer yang beranggotakan ASN dari berbagai instansi untuk melindungi infrastruktur digital vital.
C
Mengadakan pelatihan rutin bagi ASN tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila secara intensif untuk memperkuat ideologi sebagai tameng utama.
D
Menunggu arahan resmi dari pimpinan tertinggi negara sebelum mengambil tindakan apapun terkait isu-isu sensitif yang beredar di media sosial dan digital.
E
Menggunakan regulasi hukum secara ketat untuk menindak penyebar hoaks dan ujaran kebencian di media digital, agar tercipta efek jera di masyarakat.
NO. 32
Link Soal
Kemiskinan merupakan salah satu faktor pemicu konflik sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa. Untuk membangun kekuatan sosial dan mencegah konflik tersebut, tindakan yang paling efektif adalah ...
A
Menjadi wirausahawan agar bisa memperoleh dukungan modal dari pemerintah.
B
Menyalurkan bantuan hanya kepada anggota partai politik yang setia.
C
Mengadakan acara hiburan musik untuk masyarakat umum.
D
Memberikan beasiswa pendidikan kepada seluruh anak tanpa memandang status ekonomi.
E
Mendukung pengembangan produk lokal agar mampu bersaing di pasar internasional.
NO. 33
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia bersifat semesta. Siapakah yang memegang tanggung jawab dalam upaya pertahanan dan keamanan negara tersebut?
A
Hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI)
B
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk keamanan dalam negeri
C
TNI sebagai kekuatan utama dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung
D
Seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali
E
Dewan Keamanan PBB jika terjadi perang
NO. 34
Link Soal
Pada tahun 1965, Indonesia menghadapi upaya serius untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Bagaimana respons yang paling tepat untuk menghadapi tantangan internal ini?
A
Mengupayakan penyatuan antara kelompok agama dan ideologi komunisme.
B
Mencari keselarasan antara kelompok agama dan pandangan sekuler.
C
Memicu konflik antara kelompok beragama dan yang tidak beragama.
D
Memperkuat keselarasan nilai-nilai antara kelompok agama dan Pancasila.
E
Membangun kemitraan antara komunitas keagamaan dan pemerintah.
NO. 35
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 36
Link Soal
Ancaman kesehatan berskala global, seperti pandemi, telah menegaskan betapa krusialnya ketahanan kesehatan sebagai bagian integral dari Bela Negara. Upaya konkret apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional?
A
Secara penuh mengandalkan impor obat-obatan dan alat kesehatan dari luar negeri.
B
Meningkatkan kapasitas riset kesehatan di dalam negeri serta kemandirian produksi alat kesehatan dan obat-obatan.
C
Melakukan pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan.
D
Mendelegasikan seluruh tanggung jawab penanganan kesehatan kepada organisasi internasional.
E
Meningkatkan ketergantungan pada bantuan kesehatan yang diberikan oleh negara lain.
NO. 37
Link Soal
Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam konteks ini, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat menjadi krusial dalam mewujudkan Bela Negara. Dari pernyataan berikut, manakah yang paling akurat menggambarkan implementasi Bela Negara yang komprehensif di era kontemporer?
A
Mendorong peningkatan anggaran pertahanan negara secara masif dan wajib militer bagi seluruh pemuda untuk menghadapi ancaman militer tradisional dan modern.
B
Melibatkan setiap warga negara dalam upaya kolektif menjaga ketahanan nasional di berbagai sektor, termasuk ekonomi digital, kebudayaan, lingkungan hidup, serta melawan hoaks dan radikalisme.
C
Mengedepankan kebijakan isolasionisme untuk meminimalisir pengaruh budaya asing dan ideologi transnasional yang berpotensi merusak nilai-nilai luhur bangsa.
D
Fokus pada pengembangan teknologi persenjataan canggih dan intelijen siber untuk mendeteksi dan menanggulangi serangan siber dari pihak eksternal.
E
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi TNI dan Polri, sementara masyarakat cukup berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
NO. 38
Link Soal
Politik luar negeri Indonesia adalah 'Bebas Aktif'. Manakah tindakan berikut yang bertentangan dengan prinsip tersebut karena dianggap tidak mendukung semangat perdamaian?
A
Mengirim pasukan Garuda untuk misi perdamaian PBB
B
Menjadi mediator konflik antar negara tetangga
C
Memutus hubungan diplomatik secara sepihak tanpa alasan mendesak
D
Melakukan perdagangan alutsista dengan negara lain
E
Bekerja sama dengan negara adidaya dalam bidang ekonomi
NO. 39
Link Soal
Seorang ASN bernama Budi bekerja di Direktorat Jenderal Layanan Digital Kementerian X. Direktorat tersebut sedang dalam tahap akhir peluncuran aplikasi 'E-Lapor Nasional', sebuah platform terpadu untuk pengaduan masyarakat yang sangat diantisipasi. Aplikasi ini dijadwalkan akan diluncurkan dalam seminggu, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Dalam pengujian terakhir, Budi menemukan adanya celah keamanan kritis yang berpotensi membocorkan data pribadi pelapor dan memungkinkan akses tidak sah ke database sistem. Mengatasi celah ini membutuhkan waktu minimal dua minggu dan akan menunda peluncuran. Atasan Budi, Kepala Direktorat, bersikeras peluncuran harus sesuai jadwal karena tekanan politik dan janji kepada publik.
Berdasarkan situasi di atas, tindakan yang paling tepat dilakukan Budi sebagai wujud implementasi nilai Bela Negara dalam menjaga kedaulatan negara di era digital adalah...
A
Melaporkan temuan celah keamanan tersebut secara berjenjang kepada atasan, menyertakan estimasi waktu perbaikan, dan merekomendasikan penundaan peluncuran demi keamanan data nasional.
B
Tetap meluncurkan aplikasi sesuai jadwal sambil secara diam-diam berupaya memperbaiki celah keamanan tersebut setelah peluncuran untuk menghindari teguran atasan.
C
Melaporkan celah keamanan tersebut kepada atasan, namun menyetujui peluncuran sesuai jadwal dengan alasan desakan publik dan politik, sembari berharap tidak ada insiden keamanan.
D
Meminta bantuan rekan kerja untuk memperbaiki celah keamanan secara kilat tanpa sepengetahuan atasan agar peluncuran tidak tertunda dan ia dipandang sebagai ASN yang solutif.
E
Mengabaikan celah keamanan tersebut dan mengikuti instruksi atasan untuk peluncuran tepat waktu, karena tanggung jawab keamanan adalah ranah tim siber, bukan dirinya.
NO. 40
Link Soal
Wilayah laut Indonesia memiliki beberapa pembagian batas berdasarkan hukum internasional. Wilayah yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis dasar disebut dengan...
A
Laut Teritorial
B
Landas Kontinen
C
Zona Ekonomi Eksklusif
D
Daerah Pabean
E
Zona Tambahan