Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Di Kabupaten Jaya Bhakti, Negara Persatuan, sebuah entitas daring bernama 'Kelompok Pecah Belah' secara aktif menyebarkan narasi-narasi provokatif dan informasi palsu melalui berbagai platform media sosial. Konten yang mereka unggah sering kali mengeksploitasi perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta menyudutkan kebijakan pemerintah yang sah. Tujuan utama mereka adalah menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat, memicu kebencian, dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Akibatnya, ketegangan sosial meningkat, dialog antarwarga menjadi sulit, dan potensi konflik horizontal semakin mengkhawatirkan.
Tindakan 'Kelompok Pecah Belah' ini, jika dibiarkan terus-menerus, paling utama merupakan bentuk pelanggaran terhadap esensi Bela Negara dalam aspek apa?
A
Mengancam keutuhan wilayah dan kedaulatan negara dari ancaman eksternal.
B
Melemahkan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.
C
Mengikis kesadaran untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
D
Menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional secara kolektif.
E
Melanggar hukum positif terkait ujaran kebencian dan penipuan daring.
NO. 42
Link Soal
Dalam menghadapi ancaman non-militer, seperti serangan siber, bagaimana Indonesia dapat mempersiapkan generasi mudanya agar lebih tangguh dalam konteks Bela Negara?
A
Meningkatkan pengajaran tentang keamanan siber di sekolah dan universitas.
B
Membatasi akses internet bagi generasi muda.
C
Menyerahkan urusan siber kepada pihak asing.
D
Mengurangi investasi di sektor pendidikan teknologi.
E
Mengandalkan tenaga ahli asing untuk menjaga keamanan siber.
NO. 43
Link Soal
Sebuah organisasi non-pemerintah internasional menyebarkan narasi yang secara sistematis merendahkan Pancasila sebagai ideologi negara dan meragukan relevansi Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kebhinekaan Indonesia. Mereka menggunakan data-data yang parsial dan interpretasi yang bias, serta bekerja sama dengan beberapa kelompok radikal di dalam negeri yang ingin mengganti ideologi negara. Kampanye ini berhasil menciptakan keraguan di sebagian kecil masyarakat, terutama kaum muda, tentang fondasi negara.
Dalam konteks Bela Negara, apa implikasi paling berbahaya dari kampanye semacam ini terhadap ketahanan ideologi Pancasila, dan bagaimana peran ASN dalam menghadapi ancaman non-militer tersebut yang paling strategis?
A
Memicu konflik sosial berbasis ideologi, sehingga ASN harus bersikap tegas dalam menindak setiap penyebaran ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
B
Melemahnya keyakinan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, yang berpotensi pada fragmentasi sosial dan politis, sehingga ASN harus menjadi agen penguatan ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan melalui keteladanan dan edukasi.
C
Menciptakan kekacauan dalam sistem pemerintahan dan hukum, sehingga ASN harus fokus pada penegakan hukum dan menjaga stabilitas politik demi tegaknya NKRI.
D
Memperkuat gerakan separatisme dan radikalisme, yang mengharuskan ASN untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan.
E
Menurunnya kepercayaan internasional terhadap stabilitas politik dan ideologi Indonesia, sehingga ASN harus gencar melakukan diplomasi dan klarifikasi di forum-forum global.
NO. 44
Link Soal
Dalam konteks ancaman kontemporer yang semakin kompleks, seperti perang siber, penyebaran disinformasi masif, dan upaya perpecahan bangsa melalui media sosial, konsep bela negara bagi setiap warga negara tidak lagi semata-mata diartikan sebagai angkat senjata. Manakah bentuk partisipasi bela negara yang paling krusial dan dapat diterapkan oleh setiap individu warga negara untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut?
A
Meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan militer melalui pelatihan rutin yang diselenggarakan pemerintah.
B
Aktif dalam gerakan sosial yang menuntut transparansi pemerintah dan akuntabilitas pejabat publik.
C
Membangun literasi digital yang kuat, kritis dalam menerima informasi, serta menyebarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di segala platform.
D
Mendukung sepenuhnya setiap kebijakan luar negeri pemerintah untuk menunjukkan soliditas bangsa di mata internasional.
E
Berpartisipasi dalam program-program pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
NO. 45
Link Soal
Dengan meningkatnya ancaman penyebaran radikalisme melalui media sosial, bagaimana partisipasi terbaik yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisasi?
A
Mengabaikan konten-konten radikal yang muncul di platform media sosial.
B
Menyebarluaskan paham radikal dengan dalih kebebasan berekspresi.
C
Melaporkan materi radikal dan secara aktif menyebarkan nilai-nilai perdamaian serta nasionalisme.
D
Sepenuhnya menyerahkan penanganan isu radikalisme kepada otoritas pemerintah.
E
Menghindari penggunaan media sosial secara keseluruhan.
NO. 46
Link Soal
Dalam konteks Bela Negara, strategi apa yang paling tepat bagi pertahanan negara untuk menghadapi ancaman non-militer, seperti pandemi global?
A
Mengalokasikan anggaran kesehatan untuk sektor militer dan mengurangi perhatian pada kesehatan.
B
Memperkuat kapasitas sistem kesehatan nasional dan mendorong produksi alat kesehatan di dalam negeri.
C
Menyerahkan sepenuhnya penanganan krisis kesehatan kepada bantuan dari negara-negara asing.
D
Mengurangi fokus dan perhatian terhadap jenis ancaman non-militer demi prioritas lain.
E
Menerapkan pembatasan akses layanan kesehatan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu.
NO. 47
Link Soal
Di tengah masuknya berbagai ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa, bagaimana implementasi Pancasila dalam sistem pendidikan dapat berfungsi sebagai wujud Bela Negara?
A
Menghilangkan materi pengajaran Pancasila dari seluruh jenjang kurikulum pendidikan.
B
Hanya meningkatkan intensitas pengajaran Pancasila di institusi pendidikan militer.
C
Mengintegrasikan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada setiap tingkatan pendidikan guna memperkuat jati diri bangsa.
D
Mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi global yang dianggap lebih sesuai dengan zaman.
E
Mendorong adanya persaingan ideologi di lingkungan sekolah.
NO. 48
Link Soal
Dalam era globalisasi, isu-isu lingkungan hidup menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menanggapi seruan dan masukan terkait pengelolaan lingkungan dari negara-negara lain?
A
Mengelola lingkungan hidup berdasarkan prinsip dan kebutuhannya sendiri tanpa intervensi eksternal.
B
Menolak secara mutlak semua seruan pengelolaan lingkungan hidup yang datang dari negara lain.
C
Memanfaatkan seruan dan praktik lingkungan dari negara lain sebagai bahan referensi yang relevan.
D
Mengikuti sepenuhnya setiap tuntutan global terkait pengelolaan lingkungan hidup tanpa penyesuaian.
E
Mengabaikan segala bentuk kecaman atau kritik dari negara lain mengenai pengelolaan lingkungan.
NO. 49
Link Soal
Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan sebagai...
A
Kekuatan pendukung
B
Kekuatan utama
C
Kekuatan cadangan
D
Kekuatan rakyat
E
Kekuatan sipil
NO. 50
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.