Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Dengan eskalasi ancaman terorisme global, bagaimana partisipasi aktif masyarakat berperan dalam upaya pencegahan radikalisasi sebagai manifestasi dari Bela Negara?
A
Bersikap acuh tak acuh terhadap paham radikal karena dianggap tidak berdampak pada kehidupan pribadi.
B
Secara proaktif melaporkan aktivitas atau individu yang mencurigakan, yang berpotensi mengarah pada radikalisme, kepada aparat berwenang.
C
Meningkatkan keterlibatan dalam kelompok radikal dengan tujuan untuk memahami perspektif mereka.
D
Sepenuhnya menyerahkan penanganan isu radikalisme kepada lembaga militer.
E
Menyebarluaskan doktrin radikal sebagai alat untuk menginisiasi perubahan.
NO. 42
Link Soal
Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam mengatasi ancaman radikalisme di dunia maya sebagai bagian dari upaya Bela Negara?
A
Menghindari penggunaan platform media sosial sepenuhnya.
B
Secara aktif melawan narasi radikal dengan menyebarkan pesan damai dan persatuan kebangsaan di media sosial.
C
Membatasi kebebasan berpendapat di platform media sosial.
D
Mendelegasikan seluruh pengawasan dunia maya kepada pemerintah.
E
Memblokir akses internet di beberapa wilayah tertentu.
NO. 43
Link Soal
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Implikasi filosofis dari pasal ini dalam konteks ketahanan nasional adalah bahwa partisipasi aktif warga negara bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga cerminan dari kesadaran akan hak-hak fundamental mereka sebagai bagian integral dari bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman non-militer kontemporer, seperti krisis kesehatan global, disinformasi masif, atau ancaman siber, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara berdasarkan perspektif filosofis dan konstitusional tersebut?
A
Mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi di atas kepentingan bangsa jika tidak ada dasar hukum yang memaksa.
B
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi militer dan kepolisian.
C
Berpartisipasi aktif dalam kampanye literasi digital untuk melawan hoaks, mendukung program kesehatan masyarakat, dan melaporkan potensi ancaman siber kepada pihak berwenang.
D
Mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan tanpa memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah.
E
Menjadi apatis terhadap isu-isu nasional karena merasa bahwa partisipasi individu tidak akan berdampak besar pada skala negara.
NO. 44
Link Soal
Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.
NO. 45
Link Soal
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD diperlukan untuk memperkuat mekanisme 'check and balance' dalam sistem kekuasaan negara, dengan wewenang utama menguji kesesuaian undang-undang (UU) dengan UUD. Mengapa prinsip konstitusionalisme menuntut UU untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD?
A
Karena kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
B
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi wakil-wakilnya.
C
Karena sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.
E
Karena pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari konstituen dan MPR.
NO. 46
Link Soal
Menjaga integritas wilayah adalah komponen esensial dari Bela Negara. Terutama di wilayah perbatasan, langkah strategis apa yang bisa diambil pemerintah untuk mencegah pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia?
A
Mengurangi kehadiran personel militer di area perbatasan.
B
Menyerahkan tanggung jawab pengawasan wilayah perbatasan kepada negara tetangga.
C
Meningkatkan pengawasan serta kehadiran aparat keamanan di sepanjang wilayah perbatasan.
D
Menyediakan lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.
E
Mengandalkan sepenuhnya bantuan militer dari negara-negara sahabat.
NO. 47
Link Soal
Dalam konteks revolusi industri 4.0, bentuk kontribusi konkret masyarakat seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Bela Negara?
A
Mengikuti seluruh perkembangan dan tren teknologi tanpa melakukan penyaringan.
B
Mengesampingkan peran vital teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
C
Mengembangkan dan menciptakan inovasi teknologi yang memberikan manfaat besar bagi kemajuan bangsa dan negara.
D
Menolak sepenuhnya penggunaan teknologi yang berasal dari luar negeri.
E
Hanya memusatkan perhatian pada pengembangan sektor ekonomi yang bersifat tradisional.
NO. 48
Link Soal
Mengingat semakin vitalnya peran teknologi dalam pertahanan suatu negara, langkah strategis apa yang sebaiknya diambil Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi pertahanan dari luar negeri dalam rangka Bela Negara?
A
Mengurangi alokasi anggaran untuk pengembangan riset dan teknologi pertahanan.
B
Lebih mengandalkan aliansi militer internasional untuk akses teknologi mutakhir.
C
Membangun dan mengembangkan industri pertahanan domestik yang mandiri serta inovatif.
D
Menerapkan pembatasan ketat terhadap ekspor teknologi pertahanan yang dimiliki.
E
Meningkatkan volume pembelian teknologi dari negara-negara adidaya.
NO. 49
Link Soal
Pemerintah daerah merencanakan konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Rencana ini didukung oleh investor namun menghadapi penolakan keras dari petani lokal yang khawatir kehilangan mata pencarian dan warisan budaya mereka. Beberapa organisasi non-pemerintah (ORNOP) juga menyuarakan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan ketahanan pangan. Dalam situasi kompleks ini, bagaimana seorang warga negara seharusnya menunjukkan semangat "Bela Negara" mereka, dengan memprioritaskan kepentingan bangsa secara holistik?
A
Secara langsung bergabung dalam demonstrasi petani dan aktif mengampanyekan penolakan terhadap rencana pembangunan pemerintah, melihatnya sebagai ancaman terhadap kesejahteraan lokal.
B
Mendukung sepenuhnya rencana pemerintah, dengan keyakinan bahwa industrialisasi adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan dan kekuatan ekonomi nasional.
C
Terlibat dalam dialog konstruktif dengan semua pemangku kepentingan, mengadvokasi studi komprehensif tentang dampak jangka panjang, dan mencari solusi alternatif yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
D
Bersikap netral dan membiarkan pemerintah serta masyarakat lokal menyelesaikan masalah ini, karena ini adalah urusan regional dan tidak secara langsung berkaitan dengan pertahanan nasional.
E
Melaporkan rencana pemerintah kepada organisasi hak asasi manusia nasional, menuduh adanya potensi pelanggaran hak-hak petani.
NO. 50
Link Soal
Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Berikut ini yang BUKAN termasuk ancaman militer adalah...
A
Agresi militer asing
B
Spionase (Mata-mata)
C
Sabotase objek vital
D
Penyalahgunaan narkoba
E
Pelanggaran wilayah oleh kapal perang