PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 7. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Wilayah laut Indonesia memiliki beberapa pembagian batas berdasarkan hukum internasional. Wilayah yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis dasar disebut dengan...
A
Laut Teritorial
B
Landas Kontinen
C
Zona Ekonomi Eksklusif
D
Daerah Pabean
E
Zona Tambahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat. Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Patriotisme di era modern tidak harus dengan mengangkat senjata. Inti dari sikap patriotisme yang dapat diterapkan oleh setiap warga negara dalam profesinya masing-masing adalah...
A
Selalu merasa bangsanya lebih unggul dari bangsa lain (Chauvinisme)
B
Rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk kepentingan pribadi dan golongan
C
Kesediaan berjuang dan berkorban untuk kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
D
Menolak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia
E
Hanya menggunakan produk dalam negeri tanpa mau bersaing global

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan investasi asing di sektor strategis yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, seperti menaikkan pajak barang mewah, mengurangi impor, dan membatasi tenaga kerja asing. Kebijakan-kebijakan ini merupakan wujud bela negara untuk mencapai tujuan strategis apa?
A
Kedaulatan ideologi.
B
Kedaulatan politik.
C
Kedaulatan ekonomi.
D
Kedaulatan sosial.
E
Kedaulatan budaya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di sebuah desa adat yang terpencil, praktik budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun mulai terkikis oleh pengaruh budaya global dan modernisasi yang masuk melalui media digital. Generasi muda di desa tersebut kehilangan minat terhadap bahasa daerah, ritual adat, dan sistem pengelolaan lingkungan tradisional, beralih pada gaya hidup konsumtif. Fenomena ini menyebabkan kekhawatiran para sesepuh adat akan hilangnya identitas dan kohesi sosial masyarakat mereka. Dalam konteks Bela Negara, apa implikasi paling mendasar dari terkikisnya kearifan lokal dan identitas budaya bagi ketahanan nasional Indonesia, serta bagaimana peran ASN yang paling strategis dalam menyikapi fenomena ini?
A
Tergerusnya kearifan lokal mengurangi potensi desa sebagai destinasi wisata budaya, sehingga ASN perlu menginisiasi program ekonomi kreatif berbasis budaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
B
Melemahnya identitas budaya lokal dapat menyebabkan hilangnya rasa memiliki terhadap warisan bangsa, sehingga ASN harus menjadi fasilitator bagi program revitalisasi budaya dan edukasi multikultural.
C
Hilangnya kohesi sosial di tingkat lokal dapat memicu konflik dan perpecahan, sehingga ASN perlu memperkuat peran lembaga adat dan tokoh masyarakat sebagai perekat sosial.
D
Ketergantungan pada budaya asing mengancam Pancasila sebagai filter, sehingga ASN perlu membatasi akses masyarakat terhadap informasi digital yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
E
Terkikisnya nilai-nilai lokal dapat mengikis pondasi Bhinneka Tunggal Ika, merusak karakter bangsa dan kebanggaan nasional, sehingga melemahkan ketahanan ideologi dan kohesi sosial sebagai bentuk Bela Negara non-militer.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Kedaulatan energi sering dianggap elemen penting dalam strategi Bela Negara. Untuk memperkuat Bela Negara, pendekatan apa yang paling efektif dalam mempertahankan kedaulatan energi?
A
Mengandalkan pasokan energi impor untuk memenuhi seluruh kebutuhan domestik.
B
Memajukan dan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan di wilayah sendiri.
C
Mengurangi secara signifikan konsumsi energi oleh sektor industri.
D
Meningkatkan pemberian subsidi untuk bahan bakar fosil.
E
Mengutamakan penjualan energi ke pasar internasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin bangsa tidak langsung membentuk Tentara Nasional secara resmi, melainkan hanya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pertimbangan strategis di balik keputusan ini adalah...
A
Kas negara belum cukup untuk menggaji tentara profesional
B
Menghindari provokasi yang dapat memicu serangan dari tentara Sekutu dan Jepang
C
Belum adanya kesepakatan mengenai siapa panglima tertinggi
D
Senjata hasil rampasan perang belum memadai
E
Rakyat menolak adanya militerisasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Herman Willem Daendels dikirim ke Hindia Belanda dengan sebuah misi militer yang sangat spesifik, yaitu...
A
Memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca perang
B
Membangun kembali birokrasi pemerintahan kolonial Belanda
C
Mengamankan Pulau Jawa dari potensi serangan dan ekspansi Inggris
D
Melawan gerakan gerilya di wilayah Indonesia bagian Timur
E
Menerapkan sistem ekonomi liberal di tanah jajahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di sebuah kota kecil, "Makmur Jaya", sedang dihadapkan pada gelombang ancaman non-militer yang kompleks. Sektor ekonomi lokal tertekan akibat serbuan produk impor ilegal yang merajalela di pasar daring, mengakibatkan banyak UMKM gulung tikar. Di sisi lain, konten-konten radikal berbasis ideologi transnasional semakin masif menyebar melalui grup-grup media sosial yang menargetkan kaum muda, mengikis nilai-nilai Pancasila. Bersamaan dengan itu, berita-berita palsu (hoax) mengenai vaksinasi, kebijakan pembangunan daerah, dan bahkan integritas tokoh masyarakat setempat, terus-menerus membanjiri lini masa, menciptakan keresahan dan polarisasi di masyarakat. Dalam situasi ini, Bapak Budi, seorang guru sejarah Pahlawan Nasional (ASN) di SMP setempat, merasa resah melihat beberapa muridnya mulai menunjukkan sikap intoleran dan sering membagikan konten meragukan. Ibu Rina, seorang dokter di Puskesmas, juga kewalahan menghadapi pasien yang menolak pengobatan medis berdasarkan informasi hoax. Sementara itu, Pak Arman, seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi di Pemda, sedang berupaya keras menggerakkan kembali ekonomi lokal dan melawan narasi negatif tentang produk dalam negeri. Jika Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dan elemen sipil berdiskusi untuk merumuskan strategi Bela Negara yang paling efektif dan komprehensif guna mengatasi multidimensionalitas ancaman tersebut, manakah strategi Bela Negara yang paling fundamental dan mencerminkan esensi Ketahanan Nasional untuk jangka panjang, serta bagaimana peran profesi Bapak Budi, Ibu Rina, dan Pak Arman dapat diintegrasikan secara optimal?
A
Memperkuat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta literasi digital oleh guru (Bapak Budi) untuk membentengi generasi muda dari radikalisme dan hoax, disokong oleh edukasi kesehatan berbasis sains oleh dokter (Ibu Rina) untuk melawan misinformasi kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal melalui kebijakan pro-UMKM dan edukasi konsumen oleh pejabat (Pak Arman) untuk menjaga kedaulatan ekonomi, semua terintegrasi dalam upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat sebagai pilar utama Ketahanan Nasional dalam menghadapi ancaman non-militer.
B
Melibatkan aparat keamanan untuk melakukan penindakan hukum terhadap penyebar hoax dan pelaku ekonomi ilegal, sambil meminta guru dan dokter untuk fokus pada tugas pokok mereka di bidang pendidikan dan kesehatan, karena Bela Negara utama adalah tanggung jawab militer dan penegak hukum.
C
Membangun pusat-pusat informasi tandingan yang menyebarkan narasi positif dan menangkis setiap hoax secara langsung, serta mengadakan pelatihan bela negara fisik bagi seluruh elemen masyarakat, sementara profesi guru, dokter, dan ASN tetap menjalankan tugas utamanya.
D
Mengadakan forum-forum dialog antarumat beragama dan lintas budaya untuk mencegah radikalisme, serta memboikot produk impor dan melaporkan semua konten negatif di media sosial, sambil mengandalkan peran aktif tokoh masyarakat dan aktivis sebagai garda terdepan Bela Negara.
E
Fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui bantuan langsung tunai dan subsidi, dengan harapan masyarakat tidak mudah terpengaruh hoax dan radikalisme, dan profesi ASN seperti guru dan dokter cukup mendukung program pemerintah di bidangnya masing-masing tanpa perlu intervensi khusus.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta (Sishankamrata). Dalam sistem ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai...
A
Komponen Cadangan
B
Komponen Pendukung
C
Komponen Utama
D
Komponen Khusus
E
Basis kekuatan rakyat terlatih

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.