Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 71
Link Soal
Intervensi asing, ditunjukkan oleh dukungan beberapa negara Pasifik terhadap Gerakan Papua Merdeka melalui narasi pelanggaran HAM, merupakan ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Tindakan strategis apakah yang paling tepat untuk dilakukan oleh Indonesia dalam merespons situasi ini?
A
Melaksanakan program transmigrasi besar-besaran ke wilayah Papua.
B
Mengambil tindakan militer terhadap negara-negara yang mendukung Gerakan Papua Merdeka.
C
Melaporkan dukungan negara-negara tersebut kepada lembaga penegak hukum internasional.
D
Meningkatkan eksploitasi sumber daya alam di Papua secara masif.
E
Fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan bagi masyarakat Papua.
NO. 72
Link Soal
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kelompok mana yang dikategorikan sebagai komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara?
A
Pegawai Negeri Sipil (PNS).
B
Warga negara Indonesia yang telah menjalani pelatihan atau pendidikan dasar kemiliteran.
C
Kalangan pelajar dan mahasiswa.
D
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota kepolisian.
E
Mantan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
NO. 73
Link Soal
Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai...
A
Kekuatan pendukung
B
Kekuatan utama sistem pertahanan
C
Kekuatan utama sistem keamanan
D
Kekuatan cadangan
E
Kekuatan rakyat terlatih
NO. 74
Link Soal
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan bahwa warga negara berusia 18-50 tahun wajib mengikuti latihan dasar militer jika dianggap perlu. Apa sasaran pokok dari ketentuan kebijakan ini?
A
Mempersiapkan warga untuk bergabung menjadi prajurit TNI.
B
Membentuk tenaga kerja yang memiliki kedisiplinan tinggi.
C
Menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kapabilitas dasar dalam pertahanan negara.
D
Meningkatkan tingkat kedisiplinan secara nasional.
E
Mendorong kemajuan ekonomi melalui implementasi bela negara.
NO. 75
Link Soal
Dewasa ini, ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI tidak lagi hanya bersifat militer, melainkan juga berkembang dalam bentuk ancaman non-militer yang kompleks, seperti infiltrasi ideologi asing melalui disinformasi masif di media sosial, peretasan data strategis, dan upaya pelemahan ekonomi nasional. Menghadapi spektrum ancaman tersebut, upaya bela negara yang paling esensial dan strategis untuk membangun ketahanan nasional yang komprehensif adalah...
A
Peningkatan jumlah dan kualitas personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
B
Penguatan pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan literasi digital secara masif di seluruh jenjang pendidikan serta masyarakat.
C
Penerapan sanksi hukum yang berat bagi pelaku penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian di ruang publik.
D
Peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara sahabat dalam bidang pertahanan dan keamanan siber.
E
Pembentukan badan khusus di bawah koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendeteksi dan menanggulangi setiap bentuk ancaman non-militer.
NO. 76
Link Soal
Anda adalah seorang analis data di Kementerian X yang bertanggung jawab mengawasi integritas data pada platform layanan publik digital. Dalam beberapa minggu terakhir, Anda mendapati pola anomali pada akses dan distribusi data pribadi pengguna yang mencurigakan, terindikasi dilakukan oleh oknum internal yang memiliki akses administratif. Data tersebut tampaknya digunakan untuk kampanye disinformasi yang merugikan stabilitas nasional melalui akun-akun anonim di media sosial. Anda memiliki bukti awal namun belum final. Rekan kerja senior Anda menyarankan untuk tidak terlalu reaktif agar tidak mengganggu 'iklim kerja kondusif' menjelang evaluasi kinerja tahunan, sementara atasan langsung Anda sedang cuti panjang.
Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi nilai Bela Negara, tindakan yang paling tepat dan berintegritas dalam situasi ini adalah...
A
Melaporkan segera temuan awal tersebut melalui saluran pelaporan internal yang berlaku (whistleblower system), meskipun atasan langsung sedang cuti, disertai permintaan untuk investigasi lebih lanjut.
B
Mengumpulkan lebih banyak bukti secara diam-diam dan komprehensif sebelum melaporkan, agar laporan memiliki dasar yang kuat dan tidak mudah dimentahkan.
C
Berkonsultasi secara informal dengan rekan senior yang Anda percaya untuk mencari solusi bersama, tanpa melibatkan saluran formal terlebih dahulu.
D
Mengabaikan temuan tersebut untuk sementara waktu demi menjaga stabilitas dan iklim kerja, sambil menunggu atasan langsung kembali dari cuti.
E
Mencoba mengonfrontasi oknum yang dicurigai secara langsung untuk meminta klarifikasi, dengan harapan masalah dapat diselesaikan secara internal tanpa laporan formal.
NO. 77
Link Soal
Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) melibatkan seluruh potensi negara. Dalam sistem ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai...
A
Komponen Pendukung
B
Komponen Cadangan
C
Komponen Utama
D
Komponen Dasar
E
Kekuatan Sipil
NO. 78
Link Soal
Di tengah derasnya arus informasi dan berkembangnya potensi ancaman non-militer seperti disinformasi, ideologi radikal, dan polarisasi sosial melalui media digital, manakah bentuk partisipasi bela negara yang paling efektif dan komprehensif bagi seorang warga negara Indonesia?
A
Aktif mengkampanyekan penggunaan produk lokal untuk memperkuat ekonomi nasional dan ketahanan pangan.
B
Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran sebagai komponen cadangan jika suatu saat negara membutuhkan.
C
Mampu menyaring informasi dengan kritis, melaporkan konten provokatif sesuai prosedur, serta aktif menyebarkan narasi kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila secara positif di ruang digital.
D
Menjaga etika dan norma kesopanan saat berinteraksi di dunia maya agar tidak menimbulkan perpecahan antarmasyarakat.
E
Menghadiri upacara peringatan hari besar nasional dan mengibarkan bendera merah putih di rumah.
NO. 79
Link Soal
Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman non-militer yang serius bagi Indonesia. Dalam konteks Bela Negara, bagaimana upaya pemberantasan narkoba relevan dengan pertahanan negara?
A
Mengandalkan bantuan sepenuhnya dari lembaga asing dalam penanganan masalah ini.
B
Mendelegasikan seluruh tanggung jawab pemberantasan kepada aparat kepolisian.
C
Menggalakkan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko narkoba.
D
Meringankan sanksi hukum bagi individu yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.
E
Memperluas jalur distribusi narkoba demi tujuan mengendalikan pasar.
NO. 80
Link Soal
SEJARAH & RELEVANSI: Pada Agresi Militer Belanda II (1948), ketika ibu kota Yogyakarta diduduki dan pimpinan negara ditawan, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Sumatera Barat. PDRI, yang dikenal sebagai 'Pemerintahan dalam Pelarian', berhasil menjaga eksistensi dan legitimasi Republik Indonesia di mata dunia, sekaligus mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan RI telah bubar. Semangat ini menunjukkan ketangguhan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan meskipun menghadapi gempuran militer dan politik yang masif.
Dalam konteks tantangan bangsa saat ini, di mana ancaman terhadap kedaulatan seringkali datang dalam bentuk perang informasi, hoaks, disinformasi, dan upaya pemecah belah melalui media digital, ASN dituntut untuk proaktif dalam menjalankan fungsi bela negara. Mengacu pada semangat dan strategi PDRI, pendekatan paling relevan yang harus diadaptasi oleh ASN dalam menghadapi tantangan kontemporer tersebut adalah...
A
Membangun narasi kebangsaan yang kuat dan terkoordinasi di platform digital, serta aktif mengedukasi masyarakat untuk menangkal disinformasi, sebagaimana PDRI menjaga legitimasi dan menepis propaganda Belanda.
B
Meningkatkan kemampuan pertahanan siber negara dengan membentuk tim siber militer yang beranggotakan ASN dari berbagai instansi untuk melindungi infrastruktur digital vital.
C
Mengadakan pelatihan rutin bagi ASN tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila secara intensif untuk memperkuat ideologi sebagai tameng utama.
D
Menunggu arahan resmi dari pimpinan tertinggi negara sebelum mengambil tindakan apapun terkait isu-isu sensitif yang beredar di media sosial dan digital.
E
Menggunakan regulasi hukum secara ketat untuk menindak penyebar hoaks dan ujaran kebencian di media digital, agar tercipta efek jera di masyarakat.