Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 9. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 81
Link Soal
Institusi vital negara seperti Bank Indonesia, Kepolisian Nasional, Kejaksaan Agung, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tetap steril dari intervensi politik personal dari seorang presiden, meskipun secara struktural berada di bawah eksekutif. Prinsip ini adalah wujud nyata dari konstitusionalisme yang menekankan pada ....
A
Keterikatan antarlembaga negara
B
Kemandirian fungsi lembaga
C
Pola interaksi lembaga
D
Penguasaan satu lembaga atas lainnya
E
Penataan sistematis kelembagaan
NO. 82
Link Soal
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Implikasi filosofis dari pasal ini dalam konteks ketahanan nasional adalah bahwa partisipasi aktif warga negara bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga cerminan dari kesadaran akan hak-hak fundamental mereka sebagai bagian integral dari bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman non-militer kontemporer, seperti krisis kesehatan global, disinformasi masif, atau ancaman siber, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara berdasarkan perspektif filosofis dan konstitusional tersebut?
A
Mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi di atas kepentingan bangsa jika tidak ada dasar hukum yang memaksa.
B
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi militer dan kepolisian.
C
Berpartisipasi aktif dalam kampanye literasi digital untuk melawan hoaks, mendukung program kesehatan masyarakat, dan melaporkan potensi ancaman siber kepada pihak berwenang.
D
Mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan tanpa memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah.
E
Menjadi apatis terhadap isu-isu nasional karena merasa bahwa partisipasi individu tidak akan berdampak besar pada skala negara.
NO. 83
Link Soal
Indonesia menganut konsep Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Makna inti dari sistem pertahanan tersebut adalah?
A
Sebuah sistem pertahanan yang sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
B
Sebuah sistem yang mengintegrasikan partisipasi seluruh elemen bangsa dalam upaya menjaga pertahanan negara.
C
Strategi pertahanan yang bertumpu pada kerjasama aliansi militer dengan negara-negara asing.
D
Sistem pertahanan yang pengelolaannya diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional.
E
Sistem yang hanya melibatkan personel militer dan kalangan elit politik.
NO. 84
Link Soal
Di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi digital, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak lagi hanya berupa agresi militer, tetapi juga meliputi perang informasi melalui penyebaran hoaks, propaganda disinformasi, dan upaya peretasan data yang berpotensi memecah belah bangsa. Berdasarkan nilai-nilai Bela Negara, kontribusi paling esensial dan strategis yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara untuk menjaga kedaulatan informasi dan persatuan nasional dalam konteks ancaman non-konvensional ini adalah...
A
Secara aktif melaporkan setiap akun atau konten yang terindikasi menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian kepada platform digital dan aparat penegak hukum.
B
Mengembangkan dan menerapkan sistem keamanan siber pribadi yang canggih untuk melindungi data pribadi dan keluarga dari potensi peretasan.
C
Meningkatkan literasi digital diri, melakukan verifikasi silang terhadap setiap informasi yang diterima, serta menahan diri untuk tidak menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
D
Bergabung dengan komunitas atau organisasi yang fokus pada pendidikan literasi digital dan keamanan siber untuk masyarakat luas.
E
Mendesak pemerintah untuk segera membentuk badan khusus yang bertugas memblokir situs-situs penyebar hoaks dan disinformasi secara masif.
NO. 85
Link Soal
UUD 1945 mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara secara spesifik melalui pasal-pasalnya. Hal ini tertuang dalam...
A
Pasal 29
B
Pasal 31
C
Pasal 30
D
Pasal 27
E
Pasal 33
NO. 86
Link Soal
Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total dikenal dengan istilah...
A
Wajib Militer
B
Sishankamrata
C
Pertahanan Sipil
D
Keamanan Terpadu
E
Milisi Rakyat
NO. 87
Link Soal
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kelompok mana yang dikategorikan sebagai komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara?
A
Pegawai Negeri Sipil (PNS).
B
Warga negara Indonesia yang telah menjalani pelatihan atau pendidikan dasar kemiliteran.
C
Kalangan pelajar dan mahasiswa.
D
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota kepolisian.
E
Mantan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
NO. 88
Link Soal
Sebuah organisasi non-pemerintah internasional menyebarkan narasi yang secara sistematis merendahkan Pancasila sebagai ideologi negara dan meragukan relevansi Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kebhinekaan Indonesia. Mereka menggunakan data-data yang parsial dan interpretasi yang bias, serta bekerja sama dengan beberapa kelompok radikal di dalam negeri yang ingin mengganti ideologi negara. Kampanye ini berhasil menciptakan keraguan di sebagian kecil masyarakat, terutama kaum muda, tentang fondasi negara.
Dalam konteks Bela Negara, apa implikasi paling berbahaya dari kampanye semacam ini terhadap ketahanan ideologi Pancasila, dan bagaimana peran ASN dalam menghadapi ancaman non-militer tersebut yang paling strategis?
A
Memicu konflik sosial berbasis ideologi, sehingga ASN harus bersikap tegas dalam menindak setiap penyebaran ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
B
Melemahnya keyakinan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, yang berpotensi pada fragmentasi sosial dan politis, sehingga ASN harus menjadi agen penguatan ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan melalui keteladanan dan edukasi.
C
Menciptakan kekacauan dalam sistem pemerintahan dan hukum, sehingga ASN harus fokus pada penegakan hukum dan menjaga stabilitas politik demi tegaknya NKRI.
D
Memperkuat gerakan separatisme dan radikalisme, yang mengharuskan ASN untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan.
E
Menurunnya kepercayaan internasional terhadap stabilitas politik dan ideologi Indonesia, sehingga ASN harus gencar melakukan diplomasi dan klarifikasi di forum-forum global.
NO. 89
Link Soal
Pandemi global COVID-19 telah menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan kesehatan publik secara masif. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam bela negara menjadi sangat krusial. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan esensi dan implementasi bela negara oleh warga negara di era ancaman non-militer kompleks seperti pandemi?
A
Mengikuti pelatihan dasar militer untuk siap siaga menghadapi setiap kemungkinan darurat nasional.
B
Mengembangkan inovasi teknologi kesehatan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa.
C
Aktif menyebarkan informasi di media sosial mengenai bahaya pandemi agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan diri.
D
Menuntut pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan gratis dan vaksinasi massal tanpa terkecuali bagi seluruh warga negara.
E
Melakukan demonstrasi damai menolak kebijakan pembatasan sosial yang dianggap menghambat kebebasan individu dan aktivitas ekonomi.
NO. 90
Link Soal
Penerapan demokrasi di Indonesia seringkali terhambat oleh politik adu domba antarwarga negara. Upaya apa yang paling efektif untuk menangkal hambatan ini dan memperkuat kekuatan bangsa di bidang politik?
A
Menggalang dukungan masyarakat untuk memperkuat posisi partai politik tertentu.
B
Mengadakan gerakan moral yang menyerukan pelaksanaan pemilu yang damai dan berintegritas.
C
Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai alat utama kampanye politik.
D
Meningkatkan penekanan pada politik identitas untuk konsolidasi kelompok.
E
Memperkuat loyalitas internal di antara anggota organisasi politik.