Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Dalam konteks pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas tinggi, konsep integritas seringkali diartikan sebatas kepatuhan terhadap peraturan dan menjauhi praktik korupsi. Namun, pemahaman integritas yang komprehensif, terutama dalam kerangka ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung makna yang lebih mendalam dan fundamental.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan komprehensif menjelaskan hakikat integritas seorang ASN sebagai pilar utama tegaknya negara berdasarkan Pancasila?
A
Integritas adalah perwujudan konsisten dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang terefleksi dalam setiap keputusan dan tindakan ASN demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.
B
Integritas adalah kepatuhan mutlak seorang ASN terhadap segala regulasi dan prosedur yang berlaku di instansinya, semata-mata untuk menjamin efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
C
Integritas adalah kemampuan ASN untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) agar terhindar dari sanksi hukum dan menjaga reputasi pribadi serta lembaga.
D
Integritas merupakan sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas, yang bertujuan utama untuk mendapatkan kepercayaan publik dan promosi jabatan.
E
Integritas adalah komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
NO. 2
Link Soal
Masyarakat Jawa mengenal prinsip 'Ma-Limo' sebagai lima larangan moral utama. Manakah dari pilihan berikut yang BUKAN merupakan bagian dari Ma-Limo?
A
Maling (Mencuri)
B
Madat (Menghisap candu)
C
Madon (Melacur/Main perempuan)
D
Main (Berjudi)
E
Malas (Tidak mau bekerja)
NO. 3
Link Soal
Integritas adalah keselarasan antara hati nurani, perkataan, dan perbuatan yang mengedepankan kejujuran, konsistensi, dan keteguhan prinsip. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, nilai integritas ini sangat fundamental dan berakar kuat dalam falsafah Pancasila. Dari kelima sila Pancasila, sila yang paling mendasari dan secara intrinsik merefleksikan esensi nilai integritas dalam konteks kepemimpinan dan pelayanan publik adalah...
A
Sila Pertama, karena ASN yang berintegritas harus menjalankan tugasnya dengan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.
B
Sila Kedua, karena integritas ASN adalah pengejawantahan dari sikap adil, beradab, dan bermartabat dalam setiap tindakan serta keputusan.
C
Sila Ketiga, karena integritas ASN diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjalankan tugasnya.
D
Sila Keempat, karena integritas ASN menjamin proses musyawarah mufakat yang jujur dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat.
E
Sila Kelima, karena integritas ASN adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
NO. 4
Link Soal
Pemerintah daerah berencana membangun proyek infrastruktur di wilayah yang masih tertinggal. Namun, masyarakat setempat menyatakan penolakan karena khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan. Langkah terbaik yang sebaiknya diambil oleh pemerintah adalah...
A
Memaksa masyarakat menerima proyek tersebut demi kemajuan pembangunan wilayah.
B
Mengabaikan protes masyarakat dan tetap melanjutkan pembangunan proyek sesuai rencana.
C
Menyelenggarakan konsultasi publik yang menyeluruh untuk menemukan solusi terbaik bersama masyarakat.
D
Menunda pelaksanaan proyek hingga masyarakat bersedia menyetujui tanpa syarat.
E
Mengalihkan lokasi proyek pembangunan ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.
NO. 5
Link Soal
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN), Indonesia telah menetapkan regulasi dalam...
A
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998.
B
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
C
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998.
D
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999.
E
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
NO. 6
Link Soal
Seorang ASN di bagian pelayanan publik sering menerima hadiah kecil berupa makanan atau suvenir dari warga yang merasa terbantu. ASN tersebut menerimanya karena merasa tidak memintanya dan nilainya kecil. Berdasarkan prinsip integritas dan aturan gratifikasi, bagaimana penilaian tindakan tersebut?
A
Boleh, selama tidak berupa uang tunai.
B
Boleh, karena itu adalah budaya ketimuran untuk menghargai pemberian.
C
Dilarang, karena termasuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
D
Dilarang, kecuali sudah mendapat izin dari atasan langsung.
E
Boleh, asalkan dilaporkan ke KPK setiap akhir tahun.
NO. 7
Link Soal
Dalam etika publik, seorang pejabat dilarang memegang jabatan rangkap yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan (conflict of interest) adalah situasi di mana...
A
Pejabat memiliki beban kerja yang terlalu berat sehingga kinerjanya turun
B
Adanya perselisihan pribadi antara dua pegawai di kantor
C
Kewenangan pejabat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok yang merugikan tugas publiknya
D
Terjadi perbedaan pendapat dalam rapat pengambilan keputusan
E
Pejabat menolak melaksanakan perintah atasan yang melanggar hukum
NO. 8
Link Soal
Salah satu nilai dasar integritas adalah 'Tanggung Jawab'. Contoh perilaku seorang mahasiswa yang mencerminkan nilai tanggung jawab adalah...
A
Datang ke kampus tepat waktu setiap hari
B
Mengembalikan buku perpustakaan sesuai jadwal
C
Menyelesaikan tugas kuliah dengan baik dan siap menanggung risikonya
D
Berpakaian rapi dan sopan di lingkungan kampus
E
Membantu teman yang kesulitan memahami materi
NO. 9
Link Soal
Seorang kepala daerah dikenal memiliki rekam jejak bersih dan berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Dalam sebuah proyek infrastruktur vital yang sangat dinantikan masyarakat, ditemukan indikasi awal adanya praktik suap dalam proses pengadaan. Meskipun bukti belum kuat dan pengungkapan kasus bisa memperlambat proyek serta memicu kekecewaan publik, kepala daerah tersebut bersikukuh untuk menindaklanjuti indikasi tersebut sesuai prosedur hukum, bahkan jika itu berarti proyek harus ditunda. Tindakan kepala daerah ini paling tepat mencerminkan implementasi nilai integritas berdasarkan aspek ....
A
Kejujuran
B
Konsistensi dalam Prinsip
C
Akuntabilitas Publik
D
Keadilan Prosedural
E
Independensi dalam Pengambilan Keputusan
NO. 10
Link Soal
Pemerintah pusat mengadakan perundingan dengan komunitas adat di wilayah Indonesia bagian timur untuk mencegah meluasnya konflik dan menjaga harmoni antar suku. Tindakan pemerintah ini mencerminkan sikap yang menjunjung tinggi...
A
Perlindungan terhadap hak-hak komunitas adat
B
Kekuasaan sepihak pemerintah pusat
C
Langkah awal agar proyek pembangunan lancar
D
Penyelesaian masalah tanpa melibatkan pihak relevan
E
Upaya untuk menghapus identitas budaya yang berbeda