Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Desa Makmur, sebuah desa di kaki Gunung Arjuno, memiliki sejarah panjang dalam kepemimpinan yang berintegritas. Kakek Buyut Budi, Pak Wijaya, pada era 1970-an, dikenal sebagai kepala desa yang sangat jujur dan transparan dalam mengelola bantuan pangan dari pemerintah. Setiap beras yang diterima akan dicatat detailnya, diumumkan di balai desa, dan dibagikan secara adil tanpa memandang status atau kedekatan. Ia bahkan menolak hadiah pribadi dari warga yang ingin mendapatkan jatah lebih.
Kini, Budi menjabat sebagai Sekretaris Desa Makmur. Pada tahun 2023, desa menerima alokasi dana desa yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan era kakeknya, Budi dihadapkan pada tawaran 'komisi' dari kontraktor, tekanan dari oknum partai politik daerah untuk memprioritaskan proyek tertentu yang menguntungkan mereka, serta desakan dari beberapa anggota keluarga untuk mengutamakan proyek di lingkungan kerabat. Budi merasa dilema karena tuntutan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan dan transparansi yang dipegang teguh oleh kakeknya. Meskipun Budi ingin meniru integritas kakeknya, ia merasa tekanan eksternal di era modern jauh lebih kompleks dan berisiko.
Perbandingan penerapan nilai integritas antara Pak Wijaya di era 1970-an dan Budi di era 2023 di Desa Makmur menunjukkan bahwa...
A
Prinsip integritas di masa lalu lebih mudah diterapkan karena minimnya godaan dibandingkan masa kini.
B
Tantangan integritas di masa kini lebih kompleks akibat intervensi politik dan materialisme yang meningkat.
C
Generasi muda seperti Budi kurang memiliki komitmen terhadap integritas dibandingkan generasi sebelumnya.
D
Integritas merupakan nilai yang universal namun interpretasinya berbeda di setiap zaman.
E
Tingkat kepatuhan terhadap regulasi di masa lalu lebih tinggi dibandingkan masa kini.
NO. 2
Link Soal
Penyelenggaraan festival kebudayaan oleh pemerintah memiliki tujuan utama untuk...
A
Mengedukasi dan mempromosikan kekayaan serta keberagaman budaya lokal kepada khalayak umum.
B
Melakukan unifikasi atau penyeragaman terhadap seluruh corak kebudayaan yang ada di Indonesia.
C
Mengontrol atau membatasi arus masuk pengaruh budaya asing ke wilayah Indonesia.
D
Mengeliminasi atau menurunkan tingkat keberagaman budaya yang terdapat di berbagai daerah.
E
Menghapus ciri khas atau identitas unik dari kebudayaan-kebudayaan daerah.
NO. 3
Link Soal
Pemerintah berkeinginan untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama dari proyek-proyek ini?
A
Meningkatkan kecepatan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan
B
Memprioritaskan efisiensi biaya proyek meskipun merugikan masyarakat sekitar
C
Mengembangkan proyek yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
D
Menarik investor asing untuk mempercepat proses pembangunan proyek
E
Menyelesaikan proyek dalam waktu singkat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat
NO. 4
Link Soal
Pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh para tokoh selama sidang BPUPKI dan PPKI merefleksikan spirit para pendiri bangsa untuk...
A
Menjunjung tinggi kebebasan individual di atas kepentingan kolektif negara.
B
Merancang landasan negara yang kokoh dengan prioritas pada kesejahteraan dan kepentingan bersama.
C
Membangun suatu negara dengan model pemerintahan yang tidak transparan dan tertutup.
D
Menghapuskan segala bentuk perbedaan pandangan demi mencapai stabilitas semu.
E
Memposisikan kekuatan militer sebagai fondasi utama eksistensi dan kekuasaan negara.
NO. 5
Link Soal
Ungkapan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI, bahwa Indonesia seyogianya adalah negara "semua untuk semua", mengindikasikan...
A
Besarnya peran pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.
B
Vitalnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembentukan negara.
C
Keharusan untuk mengakomodasi kepentingan setiap wakil golongan.
D
Bobot usulan setiap golongan harus memiliki kesamaan.
E
Para pendiri negara harus mengutamakan kepentingan kelompoknya masing-masing.
NO. 6
Link Soal
Seorang kepala daerah dikenal memiliki rekam jejak bersih dan berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Dalam sebuah proyek infrastruktur vital yang sangat dinantikan masyarakat, ditemukan indikasi awal adanya praktik suap dalam proses pengadaan. Meskipun bukti belum kuat dan pengungkapan kasus bisa memperlambat proyek serta memicu kekecewaan publik, kepala daerah tersebut bersikukuh untuk menindaklanjuti indikasi tersebut sesuai prosedur hukum, bahkan jika itu berarti proyek harus ditunda. Tindakan kepala daerah ini paling tepat mencerminkan implementasi nilai integritas berdasarkan aspek ....
A
Kejujuran
B
Konsistensi dalam Prinsip
C
Akuntabilitas Publik
D
Keadilan Prosedural
E
Independensi dalam Pengambilan Keputusan
NO. 7
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.
NO. 8
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dilantik sebagai kepala seksi di sebuah kementerian, menemukan adanya praktik 'titipan' proyek dari beberapa pejabat tinggi kepada bawahannya. Praktik ini tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, meskipun secara kasat mata proyek tersebut tetap berjalan. Rekan kerjanya menyarankan untuk tidak terlalu ikut campur demi menjaga kenyamanan kerja dan karier. Jika ASN tersebut memegang teguh nilai integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil adalah...
A
Melaporkan praktik tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang cukup kuat secara diam-diam.
B
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan wewenangnya dan fokus pada tugas pokok yang lain.
C
Menegur langsung pejabat tinggi yang terlibat dan menuntut mereka menghentikan praktik tersebut.
D
Berusaha mengubah sistem dari dalam dengan perlahan-lahan mengedukasi bawahan tentang pentingnya integritas tanpa melibatkan atasan.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja terdekat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pihak luar.
NO. 9
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program digitalisasi di desa-desa untuk mempercepat akses teknologi bagi warganya. Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang menolak karena khawatir kehilangan pekerjaan. Tindakan apa yang paling tepat seharusnya diambil oleh pemerintah?
A
Memaksakan pelaksanaan program digitalisasi tanpa memberikan ruang kompromi.
B
Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdialog demi mencari jalan keluar bersama.
C
Menunda implementasi program hingga tidak ada lagi penolakan dari masyarakat.
D
Mengalihkan program digitalisasi ke wilayah lain yang lebih siap menerima inovasi.
E
Mengabaikan kekhawatiran yang disampaikan masyarakat dan tetap melanjutkan program tersebut.
NO. 10
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema krusial. Ia menemukan bahwa penerapan ketat sebuah regulasi yang sah secara hukum akan menimbulkan kesulitan signifikan bagi kelompok masyarakat rentan dalam jangka pendek. Di sisi lain, mengabaikan atau melonggarkan regulasi tersebut, meskipun dapat memberikan bantuan segera, berpotensi menciptakan preseden buruk yang dapat merusak prinsip supremasi hukum dan keadilan dalam jangka panjang. Dalam situasi yang kompleks ini, prinsip integritas manakah yang seharusnya menjadi panduan utama bagi ASN tersebut?
A
Utilitarianisme, yaitu mengambil tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.
B
Deontologi, yaitu ketaatan mutlak terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku tanpa pengecualian, demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.
C
Etika kebajikan, yaitu mengutamakan empati dan belas kasih untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang paling membutuhkan.
D
Prinsip keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa beban dan manfaat dari kebijakan publik terbagi secara adil di seluruh lapisan masyarakat.
E
Transparansi dan akuntabilitas, yaitu memastikan setiap keputusan diambil secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.