Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Integritas adalah keselarasan antara hati nurani, perkataan, dan perbuatan yang mengedepankan kejujuran, konsistensi, dan keteguhan prinsip. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, nilai integritas ini sangat fundamental dan berakar kuat dalam falsafah Pancasila. Dari kelima sila Pancasila, sila yang paling mendasari dan secara intrinsik merefleksikan esensi nilai integritas dalam konteks kepemimpinan dan pelayanan publik adalah...
A
Sila Pertama, karena ASN yang berintegritas harus menjalankan tugasnya dengan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.
B
Sila Kedua, karena integritas ASN adalah pengejawantahan dari sikap adil, beradab, dan bermartabat dalam setiap tindakan serta keputusan.
C
Sila Ketiga, karena integritas ASN diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjalankan tugasnya.
D
Sila Keempat, karena integritas ASN menjamin proses musyawarah mufakat yang jujur dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat.
E
Sila Kelima, karena integritas ASN adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
NO. 2
Link Soal
Dalam sidang PPKI, perubahan tujuh kata pada sila pertama Piagam Jakarta dilakukan untuk menghormati keberatan perwakilan dari wilayah Indonesia bagian timur. Keputusan ini menunjukkan bahwa...
A
Setiap kelompok agama harus mendapatkan akomodasi penuh atas seluruh tuntutannya.
B
Kepentingan untuk mewujudkan persatuan bangsa lebih diutamakan dibandingkan perbedaan yang ada.
C
Semua golongan agama wajib tunduk pada satu aturan atau kepercayaan yang seragam.
D
Tidak ada ruang untuk kompromi dalam proses penentuan dasar-dasar negara.
E
Pandangan mayoritas harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
NO. 3
Link Soal
Desa Makmur, sebuah desa di kaki Gunung Arjuno, memiliki sejarah panjang dalam kepemimpinan yang berintegritas. Kakek Buyut Budi, Pak Wijaya, pada era 1970-an, dikenal sebagai kepala desa yang sangat jujur dan transparan dalam mengelola bantuan pangan dari pemerintah. Setiap beras yang diterima akan dicatat detailnya, diumumkan di balai desa, dan dibagikan secara adil tanpa memandang status atau kedekatan. Ia bahkan menolak hadiah pribadi dari warga yang ingin mendapatkan jatah lebih.
Kini, Budi menjabat sebagai Sekretaris Desa Makmur. Pada tahun 2023, desa menerima alokasi dana desa yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan era kakeknya, Budi dihadapkan pada tawaran 'komisi' dari kontraktor, tekanan dari oknum partai politik daerah untuk memprioritaskan proyek tertentu yang menguntungkan mereka, serta desakan dari beberapa anggota keluarga untuk mengutamakan proyek di lingkungan kerabat. Budi merasa dilema karena tuntutan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan dan transparansi yang dipegang teguh oleh kakeknya. Meskipun Budi ingin meniru integritas kakeknya, ia merasa tekanan eksternal di era modern jauh lebih kompleks dan berisiko.
Perbandingan penerapan nilai integritas antara Pak Wijaya di era 1970-an dan Budi di era 2023 di Desa Makmur menunjukkan bahwa...
A
Prinsip integritas di masa lalu lebih mudah diterapkan karena minimnya godaan dibandingkan masa kini.
B
Tantangan integritas di masa kini lebih kompleks akibat intervensi politik dan materialisme yang meningkat.
C
Generasi muda seperti Budi kurang memiliki komitmen terhadap integritas dibandingkan generasi sebelumnya.
D
Integritas merupakan nilai yang universal namun interpretasinya berbeda di setiap zaman.
E
Tingkat kepatuhan terhadap regulasi di masa lalu lebih tinggi dibandingkan masa kini.
NO. 4
Link Soal
Seorang ASN menolak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran pribadi keluarganya. Sikap ini mencerminkan nilai integritas...
A
Berani
B
Peduli
C
Sederhana
D
Jujur
E
Kerja Keras
NO. 5
Link Soal
Guna memperkokoh prinsip Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat, tindakan yang paling efektif adalah...
A
Menghilangkan semua perbedaan budaya demi kemudahan administrasi negara.
B
Mendorong kolaborasi dan diskusi antar suku dan agama untuk memperkuat kesatuan.
C
Membatasi interaksi antara kelompok-kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda.
D
Mengedepankan satu kebudayaan di atas kebudayaan lainnya.
E
Mengurangi keberagaman budaya untuk mencapai stabilitas sosial.
NO. 6
Link Soal
Di tengah tantangan reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, konsep integritas seringkali diartikan sempit sebatas tidak melakukan korupsi. Padahal, integritas memiliki dimensi yang lebih luas dan krusial bagi keberlangsungan negara. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi integritas yang komprehensif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?
A
Integritas adalah kesetiaan pada prosedur dan peraturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari penyimpangan.
B
Integritas adalah konsistensi antara nilai-nilai moral, etika, dan perilaku dalam setiap tindakan, baik dalam konteks profesional maupun personal, yang dilandasi oleh Pancasila sebagai dasar negara.
C
Integritas diwujudkan melalui capaian kinerja yang tinggi dan efisiensi birokrasi, meskipun terkadang harus mengambil jalan pintas demi percepatan pembangunan.
D
Integritas dipahami sebagai ketiadaan konflik kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan, demi menjaga citra positif institusi di mata publik.
E
Integritas adalah komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik suap, yang merupakan pilar utama pemberantasan korupsi.
NO. 7
Link Soal
Menghadapi disparitas pembangunan antarwilayah di Indonesia, beberapa daerah mengajukan keberatan terhadap kebijakan pembangunan pusat. Untuk menjaga stabilitas nasional, langkah terbaik yang perlu diambil pemerintah pusat adalah...
A
Mengabaikan keberatan yang diajukan karena proses pembangunan sudah berjalan sesuai rencana.
B
Menghentikan seluruh program pembangunan di daerah yang menyampaikan keberatan tersebut.
C
Menyelenggarakan konsultasi intensif dengan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan seimbang.
D
Memberikan alokasi dana tambahan khusus kepada daerah yang menunjukkan penolakan terhadap kebijakan.
E
Mengalihkan anggaran pembangunan dari wilayah yang sudah maju ke daerah yang mengajukan keberatan.
NO. 8
Link Soal
Seorang pejabat pengadaan barang/jasa memiliki perusahaan pribadi yang bergerak di bidang yang sama dengan proyek yang sedang ia tangani di kantornya. Ia berniat memenangkan perusahaannya sendiri dalam tender. Kondisi ini disebut sebagai...
A
Profesionalisme kerja
B
Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)
C
Efisiensi anggaran
D
Sinergi pemerintah dan swasta
E
Inovasi pelayanan
NO. 9
Link Soal
Seorang kepala daerah dikenal memiliki rekam jejak bersih dan berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Dalam sebuah proyek infrastruktur vital yang sangat dinantikan masyarakat, ditemukan indikasi awal adanya praktik suap dalam proses pengadaan. Meskipun bukti belum kuat dan pengungkapan kasus bisa memperlambat proyek serta memicu kekecewaan publik, kepala daerah tersebut bersikukuh untuk menindaklanjuti indikasi tersebut sesuai prosedur hukum, bahkan jika itu berarti proyek harus ditunda. Tindakan kepala daerah ini paling tepat mencerminkan implementasi nilai integritas berdasarkan aspek ....
A
Kejujuran
B
Konsistensi dalam Prinsip
C
Akuntabilitas Publik
D
Keadilan Prosedural
E
Independensi dalam Pengambilan Keputusan
NO. 10
Link Soal
Seorang pejabat tinggi di kementerian menemukan bahwa rancangan kebijakan baru, meskipun secara formal telah memenuhi prosedur hukum, memiliki celah signifikan yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta dapat merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Pejabat tersebut menyadari bahwa jika kebijakan ini diterapkan, akan sangat bertentangan dengan prinsip integritas ASN dan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tindakan yang paling tepat dan menunjukkan komitmen integritas tertinggi bagi pejabat tersebut adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana adanya karena sudah sah secara hukum, sambil berharap celah tersebut tidak ditemukan atau disalahgunakan.
B
Melaporkan celah tersebut kepada atasan langsung secara lisan tanpa memberikan alternatif solusi konkret.
C
Mengajukan protes terbuka kepada media massa dan publik untuk menekan pemerintah agar membatalkan kebijakan tersebut.
D
Secara proaktif menyusun kajian komprehensif mengenai dampak negatif celah kebijakan tersebut, mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan, serta mengusulkan revisi kebijakan atau regulasi pelaksanaannya kepada pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga terkait, dengan argumentasi yang kuat berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai Pancasila.
E
Menggunakan informasi tentang celah tersebut untuk mengamankan posisi atau keuntungan pribadi sebelum kebijakan tersebut direvisi atau diungkap ke publik.