PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Di Negara Nusajaya, Bapak Surya Adinata menjabat sebagai Kepala Badan Pembangunan Nasional. Suatu ketika, sebuah proyek strategis pembangunan infrastruktur besar senilai triliunan rupiah akan dilelang. Beberapa kerabat dekat Bapak Surya, yang memiliki perusahaan konstruksi, mendekatinya dengan tawaran 'kerjasama' yang menjanjikan keuntungan pribadi yang signifikan jika proyek tersebut diarahkan kepada mereka. Mereka juga menyarankan agar proses lelang dapat sedikit 'dimudahkan' untuk pihak mereka. Bapak Surya, tanpa ragu, menolak tegas tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa setiap proses harus berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tanpa intervensi pihak mana pun, termasuk dirinya sendiri atau kerabatnya. Ia bahkan memastikan timnya melakukan pengawasan ekstra ketat agar tidak ada celah kecurangan. Akibatnya, hubungan dengan beberapa kerabatnya menjadi renggang, namun Proyek Pembangunan Jalur Logistik Sentra Berkah itu akhirnya diselesaikan oleh kontraktor yang memang paling kompeten dan dengan biaya yang efisien, membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Nusajaya. Tindakan Bapak Surya Adinata dalam menghadapi tawaran dari kerabatnya tersebut, yang mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum di atas kepentingan pribadi dan golongan, merupakan cerminan nyata dari nilai luhur apa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
A
Integritas
B
Patriotisme
C
Nasionalisme
D
Kerakyatan
E
Keadilan Sosial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang ASN di bagian pengadaan barang menerima tawaran 'uang lelah' dari pemenang tender proyek yang sudah berjalan sesuai prosedur. Meskipun proses tender bersih, ASN tersebut menolak uang tersebut dengan tegas. Nilai integritas utama yang ditunjukkan ASN tersebut adalah...
A
Disiplin
B
Jujur
C
Tanggung Jawab
D
Kerja Keras
E
Berani

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah berencana mengembangkan kawasan ekonomi khusus di kawasan timur Indonesia dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi, komunitas lokal merasa minimnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan. Tindakan yang paling tepat bagi pemerintah adalah?
A
Meneruskan pembangunan proyek tanpa partisipasi aktif dari masyarakat lokal.
B
Menghentikan keseluruhan proyek demi mencegah potensi konflik di kemudian hari.
C
Mengikutsertakan komunitas lokal dalam setiap fase, mulai dari perancangan hingga implementasi proyek.
D
Memindahkan lokasi proyek ke wilayah lain yang menunjukkan respons yang lebih positif terhadap perubahan.
E
Memberikan sejumlah kompensasi finansial kepada masyarakat lokal sebagai bentuk kepedulian.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Saat menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan di suatu wilayah, bagaimana seharusnya pemerintah bertindak untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang?
A
Melaksanakan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis
B
Memprioritaskan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat secara instan
C
Menghentikan semua pembangunan dan hanya berfokus pada konservasi alam
D
Merumuskan kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi secara seimbang
E
Mengabaikan kekhawatiran publik mengenai lingkungan demi kemajuan ekonomi yang cepat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Partisipasi dan peran Mohammad Yamin dalam peristiwa Sumpah Pemuda menggarisbawahi pentingnya suatu aspek, yaitu...
A
Kemerdekaan suatu bangsa sangat bergantung pada soliditas dan kesatuan para pemudanya.
B
Sumpah Pemuda merupakan sebuah inisiatif pergerakan yang hanya melibatkan satu entitas golongan saja.
C
Tanpa adanya momentum Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan Indonesia mustahil untuk terwujud.
D
Pencapaian kemerdekaan bangsa dapat diwujudkan tanpa adanya kontribusi aktif dari generasi muda.
E
Keterpaduan dan kebersamaan di kalangan pemuda tidak memiliki signifikansi dalam upaya meraih kemerdekaan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam diskusi mengenai reformasi birokrasi, muncul usulan agar semua aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan pelatihan antikorupsi. Apa tujuan utama dari pelatihan semacam ini?
A
Meningkatkan kesetiaan pegawai kepada pimpinan
B
Memastikan efisiensi birokrasi agar lebih cepat dan efektif
C
Menanamkan pemahaman kuat pada pegawai tentang pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas
D
Membatasi kewenangan pegawai dalam mengambil keputusan
E
Menghindarkan kontrol pemerintah pusat terhadap pegawai di daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang ASN menolak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran pribadi keluarganya. Sikap ini mencerminkan nilai integritas...
A
Berani
B
Peduli
C
Sederhana
D
Jujur
E
Kerja Keras

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN), Indonesia telah menetapkan regulasi dalam...
A
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998.
B
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
C
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998.
D
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999.
E
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah menerapkan kebijakan insentif untuk sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Namun, kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan dari pengusaha besar yang merasa kurang diuntungkan. Apa yang seharusnya pemerintah lakukan?
A
Mengabaikan keluhan dari pengusaha besar karena fokus utama adalah UKM.
B
Mencari kebijakan yang adil dan seimbang yang tetap mendukung UKM tanpa merugikan pengusaha besar.
C
Mengurangi insentif yang diberikan kepada UKM agar pengusaha besar merasa lebih diuntungkan.
D
Mengubah kebijakan agar fokus utama pembangunan hanya diarahkan pada pengusaha besar.
E
Meningkatkan insentif khusus untuk pengusaha besar demi menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam konteks reformasi birokrasi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema ketika sebuah kebijakan baru yang diinisiasi oleh pimpinan ternyata memiliki potensi celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, meskipun secara formal kebijakan tersebut sudah melalui prosedur yang sah. Apabila celah tersebut dimanfaatkan, dampaknya adalah kerugian kecil namun bersifat sistematis bagi keuangan negara dan merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat dan paling mencerminkan penerapan prinsip integritas dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan pimpinan dan melaporkan temuan celah hukum kepada atasan secara tertulis setelah kebijakan berjalan.
B
Mengusulkan peninjauan ulang kebijakan dengan menjelaskan potensi celah hukum dan dampaknya secara profesional kepada pimpinan sebelum kebijakan diimplementasikan.
C
Mengabaikan potensi celah hukum tersebut karena kebijakan sudah diputuskan dan fokus pada implementasi untuk menghindari konflik dengan pimpinan.
D
Mendiskusikan potensi celah hukum tersebut dengan rekan sejawat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pimpinan secara langsung.
E
Mengumpulkan bukti-bukti penyalahgunaan celah hukum setelah kebijakan berjalan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.