PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 10. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Menghadapi keragaman agama, suku, dan budaya, sikap yang selaras dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah...
A
Menyatukan semua budaya agar membentuk satu entitas seragam.
B
Mengurangi perbedaan untuk mempermudah administrasi negara.
C
Mengabaikan keragaman demi mempertahankan stabilitas.
D
Melestarikan serta mengembangkan aneka ragam suku, agama, dan budaya.
E
Menyeragamkan keyakinan agama demi menjaga keutuhan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah prasyarat mutlak untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Komitmen anti-korupsi ini selaras dengan tujuan luhur Sila ke-5 Pancasila, yaitu...
A
Menghormati kebebasan beragama
B
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
C
Menjaga keutuhan wilayah negara
D
Mengutamakan musyawarah mufakat
E
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN), Indonesia telah menetapkan regulasi dalam...
A
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998.
B
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
C
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998.
D
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999.
E
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Setelah implementasi kebijakan baru oleh pemerintah pusat, beberapa daerah mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut kurang selaras dengan kebutuhan spesifik lokal mereka. Untuk mempertahankan integritas kebijakan nasional, langkah paling bijak bagi pemerintah pusat adalah...
A
Mencabut kebijakan tersebut dari daerah-daerah yang menolak.
B
Mengabaikan keluhan daerah karena kebijakan sudah menjadi keputusan final.
C
Mengadaptasi kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari daerah, namun tetap menjaga esensi tujuan nasional.
D
Memaksa daerah yang menolak untuk mematuhi kebijakan disertai ancaman sanksi.
E
Mengganti seluruh kebijakan agar sepenuhnya sesuai dengan keinginan setiap daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Kontribusi Mohammad Yamin, khususnya dalam Sumpah Pemuda 1928, menyoroti bahwa...
A
Kemerdekaan bisa diraih berkat solidaritas kaum muda.
B
Sumpah Pemuda adalah satu-satunya instrumen untuk mencapai kemerdekaan.
C
Kesatuan pemuda merupakan kekuatan primer dalam perlawanan terhadap penjajah.
D
Sumpah Pemuda hanya memberi keuntungan bagi segmen masyarakat tertentu.
E
Hanya pemuda yang menjadi kekuatan tunggal penentang penjajah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah daerah memberlakukan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah di suatu wilayah untuk menjaga kerukunan umat beragama. Namun, kebijakan ini menuai protes dari berbagai kelompok masyarakat. Tindakan paling tepat yang harus diambil pemerintah adalah...
A
Memaksakan kebijakan tersebut demi menjaga ketertiban umum.
B
Menunda penerapan kebijakan hingga kondisi di masyarakat lebih kondusif.
C
Menginisiasi dialog dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi komprehensif.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan final kepada kelompok masyarakat mayoritas di wilayah tersebut.
E
Menghentikan secara total semua proyek pembangunan rumah ibadah di wilayah yang bersangkutan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dikisahkan bahwa Ki Hajar Dewantara, seorang bangsawan sekaligus pejabat negara, tidak sungkan membeli perabot bekas dari teman atau pelelangan. Mengapa tindakan beliau ini dianggap mencerminkan integritas bagi bangsa Indonesia?
A
Karena fungsi dan kegunaan perabotan lebih diutamakan daripada kemewahannya.
B
Karena menunjukkan kesederhanaan seorang yang sebenarnya mampu hidup mewah.
C
Karena menjadi teladan dalam penerapan prinsip ekonomi rumah tangga.
D
Karena memberi contoh bagi bangsawan untuk melepaskan identitas kemewahan.
E
Karena mencerminkan pandangan ekologis seorang pemimpin bangsa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang ASN di bagian pelayanan publik sering menerima hadiah kecil berupa makanan atau suvenir dari warga yang merasa terbantu. ASN tersebut menerimanya karena merasa tidak memintanya dan nilainya kecil. Berdasarkan prinsip integritas dan aturan gratifikasi, bagaimana penilaian tindakan tersebut?
A
Boleh, selama tidak berupa uang tunai.
B
Boleh, karena itu adalah budaya ketimuran untuk menghargai pemberian.
C
Dilarang, karena termasuk gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
D
Dilarang, kecuali sudah mendapat izin dari atasan langsung.
E
Boleh, asalkan dilaporkan ke KPK setiap akhir tahun.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, lembaga tinggi negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Bank Indonesia (BI)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 100
Seorang kepala daerah, yang juga merupakan anggota partai politik, membuat kebijakan yang condong pada kepentingan partainya sebagai bentuk loyalitas, meskipun ia telah mengucapkan sumpah jabatan. Perilaku yang melanggar prinsip integritas adalah ...
A
Menunjukkan loyalitas terhadap partai politik pendukungnya.
B
Mematuhi sumpah dan janji yang diucapkan saat menjabat sebagai pemimpin.
C
Berjanji untuk selalu menaati undang-undang yang berlaku.
D
Menjalin kesepakatan untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan partainya.
E
Menunjukkan komitmen untuk berlaku adil tanpa membeda-bedakan pihak.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.