PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 10. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Untuk mengintensifkan kebijakan desentralisasi, pemerintah menyerahkan lebih banyak otoritas kepada pemerintah daerah. Namun, timbul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola wewenang baru ini secara efektif. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat?
A
Menerapkan kebijakan desentralisasi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengelolaan masing-masing daerah.
B
Menyediakan bimbingan dan program pelatihan intensif bagi daerah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen mereka.
C
Mengurangi kembali wewenang yang telah diberikan dan mengembalikan kendali penuh kepada pemerintah pusat.
D
Membiarkan daerah mencari solusi dan belajar dari pengalaman kesalahan mereka sendiri.
E
Mendelegasikan kewenangan pengelolaan kebijakan di daerah kepada entitas swasta.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam diskusi mengenai reformasi birokrasi, muncul usulan agar semua aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan pelatihan antikorupsi. Apa tujuan utama dari pelatihan semacam ini?
A
Meningkatkan kesetiaan pegawai kepada pimpinan
B
Memastikan efisiensi birokrasi agar lebih cepat dan efektif
C
Menanamkan pemahaman kuat pada pegawai tentang pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas
D
Membatasi kewenangan pegawai dalam mengambil keputusan
E
Menghindarkan kontrol pemerintah pusat terhadap pegawai di daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dilantik sebagai kepala seksi di sebuah kementerian, menemukan adanya praktik 'titipan' proyek dari beberapa pejabat tinggi kepada bawahannya. Praktik ini tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, meskipun secara kasat mata proyek tersebut tetap berjalan. Rekan kerjanya menyarankan untuk tidak terlalu ikut campur demi menjaga kenyamanan kerja dan karier. Jika ASN tersebut memegang teguh nilai integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil adalah...
A
Melaporkan praktik tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang cukup kuat secara diam-diam.
B
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan wewenangnya dan fokus pada tugas pokok yang lain.
C
Menegur langsung pejabat tinggi yang terlibat dan menuntut mereka menghentikan praktik tersebut.
D
Berusaha mengubah sistem dari dalam dengan perlahan-lahan mengedukasi bawahan tentang pentingnya integritas tanpa melibatkan atasan.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja terdekat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pihak luar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang pejabat publik yang baru saja dilantik sebagai kepala dinas di sebuah lembaga pemerintah, menemukan bahwa terdapat praktik "uang pelicin" yang sudah mengakar dalam pengurusan perizinan. Praktik ini dianggap lumrah oleh sebagian besar staf senior dan bahkan dibenarkan dengan alasan "mempercepat layanan tanpa merugikan negara". Meskipun pejabat tersebut tahu praktik ini tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan integritas, ia juga menyadari bahwa menolaknya secara frontal dapat menimbulkan resistensi kuat dan potensi menghambat program-program kerjanya yang penting. Sebagai seorang pejabat yang menjunjung tinggi integritas, langkah paling tepat yang harus diambil oleh kepala dinas tersebut adalah...
A
Mengadopsi praktik tersebut sementara waktu sambil merumuskan strategi jangka panjang untuk menghapusnya secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak.
B
Menolak tegas praktik "uang pelicin" tersebut, memberikan contoh langsung dengan tidak menerima atau memprosesnya, serta mengedukasi staf tentang pentingnya integritas.
C
Melaporkan praktik tersebut secara anonim kepada lembaga pengawas eksternal agar investigasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik langsung di internal dinas.
D
Mencoba memodifikasi praktik tersebut menjadi "dana sukarela" yang transparan dan dipertanggungjawabkan untuk peningkatan fasilitas layanan publik.
E
Menunggu dukungan dari atasan atau kebijakan baru dari pusat sebelum mengambil tindakan konkret, sambil memastikan dirinya tidak terlibat langsung.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Saat menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan di suatu wilayah, bagaimana seharusnya pemerintah bertindak untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang?
A
Melaksanakan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis
B
Memprioritaskan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat secara instan
C
Menghentikan semua pembangunan dan hanya berfokus pada konservasi alam
D
Merumuskan kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi secara seimbang
E
Mengabaikan kekhawatiran publik mengenai lingkungan demi kemajuan ekonomi yang cepat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Menghadapi disparitas pembangunan antarwilayah di Indonesia, beberapa daerah mengajukan keberatan terhadap kebijakan pembangunan pusat. Untuk menjaga stabilitas nasional, langkah terbaik yang perlu diambil pemerintah pusat adalah...
A
Mengabaikan keberatan yang diajukan karena proses pembangunan sudah berjalan sesuai rencana.
B
Menghentikan seluruh program pembangunan di daerah yang menyampaikan keberatan tersebut.
C
Menyelenggarakan konsultasi intensif dengan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan seimbang.
D
Memberikan alokasi dana tambahan khusus kepada daerah yang menunjukkan penolakan terhadap kebijakan.
E
Mengalihkan anggaran pembangunan dari wilayah yang sudah maju ke daerah yang mengajukan keberatan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Setelah konflik mereda di suatu daerah, pemerintah setempat berinisiatif mengadakan dialog antar kelompok yang bertikai. Apa sebenarnya tujuan utama dari kegiatan dialog ini?
A
Memastikan bahwa satu pihak keluar sebagai pemenang dominan dari konflik tersebut.
B
Membantu kelompok yang memiliki kekuatan lebih besar untuk mempertahankan dominasinya.
C
Menciptakan pemahaman bersama dan rekonsiliasi antar pihak yang terlibat konflik.
D
Mendorong peningkatan persaingan sengit di antara kelompok-kelompok yang ada.
E
Menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik kepada kelompok yang paling mayoritas.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Setelah implementasi kebijakan baru oleh pemerintah pusat, beberapa daerah mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut kurang selaras dengan kebutuhan spesifik lokal mereka. Untuk mempertahankan integritas kebijakan nasional, langkah paling bijak bagi pemerintah pusat adalah...
A
Mencabut kebijakan tersebut dari daerah-daerah yang menolak.
B
Mengabaikan keluhan daerah karena kebijakan sudah menjadi keputusan final.
C
Mengadaptasi kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari daerah, namun tetap menjaga esensi tujuan nasional.
D
Memaksa daerah yang menolak untuk mematuhi kebijakan disertai ancaman sanksi.
E
Mengganti seluruh kebijakan agar sepenuhnya sesuai dengan keinginan setiap daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah Indonesia seringkali mengadakan festival budaya untuk memamerkan kekayaan budaya daerah. Tujuan fundamental dari kegiatan semacam ini adalah...
A
Menciptakan keseragaman budaya di seluruh wilayah Indonesia.
B
Menunjukkan superioritas satu budaya daerah tertentu.
C
Meningkatkan penghargaan dan melestarikan keberagaman budaya bangsa.
D
Memicu persaingan di antara kebudayaan daerah yang berbeda.
E
Mempromosikan budaya dari negara-negara asing kepada masyarakat lokal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 100
Di sebuah negeri bernama Serenity, kemakmuran yang telah terbangun selama ratusan tahun mulai goyah. Pejabat-pejabat tinggi, yang seharusnya mengabdi, justru saling berebut kekuasaan dan memperkaya diri dengan cara yang tidak sah. Proyek-proyek pembangunan mangkrak, dana publik lenyap, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merosot tajam. Perdagangan menjadi lesu karena praktik curang, dan bahkan di kalangan masyarakat biasa, janji-janji sering diabaikan. Kondisi ini memicu krisis multidimensional yang mengancam kehancuran Serenity. Melihat kondisi ini, para cendekiawan dan tokoh masyarakat yang berintegritas tinggi berkumpul. Mereka menyadari bahwa akar permasalahan bukan hanya pada hukum yang lemah, tetapi pada lunturnya nilai-nilai kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab pribadi. Dari krisis inilah, sebuah gerakan reformasi moral besar-besaran digagas, yang kemudian menempatkan prinsip 'Integra Veritas' (Kebeningan Sejati) sebagai pilar utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan harapan dapat mengembalikan kemuliaan Serenity. Berdasarkan narasi di atas, faktor utama yang melatarbelakangi pengarusutamaan prinsip 'Integra Veritas' di Negeri Serenity adalah...
A
Keruntuhan moral dan krisis kepercayaan akibat praktik korupsi, penipuan, dan ketidakjujuran di kalangan pejabat serta masyarakat.
B
Ancaman invasi militer dari negara tetangga yang lebih kuat, sehingga diperlukan persatuan yang kokoh untuk pertahanan.
C
Kemajuan teknologi informasi yang menuntut transparansi data publik secara real-time dari pemerintah kepada rakyatnya.
D
Krisis ekonomi global yang memaksa seluruh sektor untuk melakukan restrukturisasi sistem keuangan secara menyeluruh.
E
Perubahan iklim ekstrem yang mengharuskan adaptasi kebijakan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi baru demi kelangsungan hidup.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.