Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 10. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 91
Link Soal
Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar pelayan publik dan perekat bangsa, integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan refleksi moral dan etika luhur dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Apabila integritas dipahami sebagai fondasi esensial untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka peran paling strategis integritas bagi keberlangsungan negara hukum demokratis yang berkeadilan adalah...
A
Menarik investasi global dan mempercepat laju pembangunan infrastruktur nasional.
B
Mengoptimalkan kinerja birokrasi sehingga seluruh program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan.
C
Memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan pelaksanaan pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum, sehingga membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan rakyat.
D
Menjaga stabilitas politik dari potensi konflik antarlembaga negara dan kepentingan partai.
E
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran negara.
NO. 92
Link Soal
Manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan bentuk perjuangan R.A. Kartini dalam memajukan kedudukan wanita Indonesia?
A
Mengupayakan akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan.
B
Mendorong kesetaraan hak perempuan, khususnya dalam pendidikan.
C
Menyuarakan pentingnya hak dasar pendidikan untuk kaum hawa.
D
Mendirikan partai politik khusus untuk perjuangan kemerdekaan.
E
Berjuang melalui gagasan-gagasan yang dituangkan dalam korespondensi.
NO. 93
Link Soal
Integritas adalah salah satu nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan korupsi, makna integritas yang paling esensial bagi seorang ASN tidak hanya terbatas pada tidak melakukan tindakan korupsi atau sekadar mematuhi aturan, melainkan juga mencakup dimensi yang lebih dalam. Dari pernyataan berikut, manakah yang paling tepat menggambarkan inti dari integritas seorang ASN?
A
Kepatuhan mutlak terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instruksi atasan secara hierarkis.
B
Konsistensi yang teguh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan norma etika pelayanan publik.
C
Kemampuan untuk menjaga rahasia negara dan tidak membocorkan informasi sensitif kepada publik tanpa otorisasi.
D
Keberanian untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan kepada pihak berwenang.
E
Fokus utama pada pencapaian target kinerja individu dan organisasi demi peningkatan citra positif instansi di mata masyarakat.
NO. 94
Link Soal
Pemerintah daerah menghadapi hambatan signifikan dalam penanganan bencana alam karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, tindakan yang paling tepat bagi pemerintah pusat adalah...
A
Mengambil alih seluruh tanggung jawab penanganan bencana di daerah tersebut.
B
Memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
C
Memotong alokasi dana penanggulangan bencana bagi daerah yang kurang responsif dalam koordinasi.
D
Menganjurkan masyarakat daerah untuk lebih mandiri dalam menghadapi bencana.
E
Membiarkan pemerintah daerah menangani sendiri tanpa campur tangan dari pusat.
NO. 95
Link Soal
Pemerintah daerah berencana membangun proyek infrastruktur berskala besar demi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Akan tetapi, ada kekhawatiran dari masyarakat adat bahwa proyek ini dapat merusak lingkungan serta budaya lokal mereka. Apa langkah terbaik yang perlu diambil oleh pemerintah?
A
Meneruskan proyek pembangunan tanpa memperdulikan masukan atau keluhan dari masyarakat adat.
B
Mengadakan musyawarah atau dialog terbuka dengan masyarakat adat untuk mencari solusi yang adil dan seimbang.
C
Memindahkan lokasi proyek ke tempat lain yang diperkirakan tidak akan menimbulkan konflik serupa.
D
Menghentikan seluruh proyek pembangunan demi sepenuhnya menjaga kelestarian budaya dan lingkungan lokal.
E
Mengabaikan tuntutan masyarakat adat demi prioritas kepentingan ekonomi yang lebih luas dan besar.
NO. 96
Link Soal
Keputusan Sidang PPKI untuk mengubah rumusan Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa mengindikasikan bahwa...
A
Kepentingan persatuan nasional lebih diutamakan dibandingkan perbedaan keyakinan.
B
Setiap agama memiliki hak untuk mendominasi perumusan dasar negara.
C
Perbedaan agama tidak perlu dipertimbangkan dalam pembentukan negara.
D
Kelompok mayoritas harus selalu menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan.
E
Piagam Jakarta tidak relevan lagi dalam konteks persatuan bangsa.
NO. 97
Link Soal
Setelah dilanda skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, sebuah lembaga negara menghadapi krisis kepercayaan publik yang parah. Untuk memulihkan integritasnya, lembaga tersebut mengambil serangkaian langkah drastis: memecat pejabat yang terlibat, melakukan audit forensik menyeluruh yang hasilnya diumumkan ke publik, membentuk komite etik independen, serta meluncurkan kampanye internal untuk menanamkan kembali nilai-nilai antikorupsi. Meski demikian, beberapa tahun kemudian, indikasi praktik serupa kembali muncul, menimbulkan keraguan apakah upaya pemulihan tersebut efektif.
Kegagalan upaya pemulihan integritas ini dalam mencegah kambuhnya praktik korupsi paling mungkin disebabkan oleh kurangnya penekanan pada...
A
Transformasi budaya organisasi yang berkelanjutan dan internalisasi nilai-nilai integritas secara mendalam.
B
Implementasi sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku tindak korupsi di masa depan.
C
Keterlibatan aktif pihak media massa dalam memantau dan melaporkan perkembangan lembaga.
D
Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi untuk deteksi dini.
E
Pengurangan intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan di internal lembaga.
NO. 98
Link Soal
Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005. Instrumen hukum nasional yang menetapkan ratifikasi tersebut adalah...
A
UU No. 18 Tahun 1992
B
UU No. 5 Tahun 1998
C
UU No. 29 Tahun 1999
D
UU No. 12 Tahun 2005
E
UU No. 32 Tahun 2004
NO. 99
Link Soal
Dalam rangka memelihara harmoni di tengah keberagaman agama dan suku, penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat diwujudkan melalui...
A
Melakukan standarisasi terhadap semua norma agama dan adat istiadat di seluruh daerah.
B
Menggalakkan komunikasi dan kolaborasi antara pemeluk agama serta suku bangsa guna menumbuhkan sikap toleransi.
C
Menghapuskan segala bentuk perbedaan kebudayaan agar proses pengaturan masyarakat menjadi lebih sederhana.
D
Memberikan prioritas dan mengunggulkan satu agama atau suku tertentu di atas yang lainnya.
E
Meminimalkan interaksi antar pemeluk agama dan suku untuk mencegah potensi timbulnya perselisihan.
NO. 100
Link Soal
Perdebatan mengenai rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta saat sidang PPKI menegaskan bahwa...
A
Seluruh golongan agama memiliki hak untuk mendominasi setiap pengambilan keputusan.
B
Prioritas utama diletakkan pada persatuan dan konsensus bangsa, melebihi perbedaan-perbedaan keagamaan.
C
Masing-masing agama wajib mengalah sepenuhnya demi kepentingan golongan mayoritas.
D
Piagam Jakarta tidak memiliki relevansi dalam proses pembentukan dasar negara.
E
Hanya agama dengan penganut mayoritas yang mempunyai pengaruh signifikan dalam perumusan Pancasila.