PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 10. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), terjadi perbedaan pandangan terkait bentuk negara yang paling ideal bagi Indonesia. Meskipun demikian, para pendiri bangsa tetap berupaya mencapai kesepakatan melalui mufakat. Sikap ini merefleksikan bahwa...
A
Perbedaan sudut pandang merupakan hal yang tidak mungkin dihindari dalam pembentukan suatu negara.
B
Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas perbedaan-perbedaan kelompok atau golongan.
C
Kelompok dengan suara mayoritas selalu menjadi penentu utama dalam setiap pengambilan keputusan.
D
Mufakat hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak telah menyetujui secara penuh setiap usulan.
E
Struktur negara harus diatur oleh kelompok yang memiliki gagasan dan pandangan terkuat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Anda ditugaskan untuk mengurus pembuatan kaus seragam untuk kegiatan mancakrida (outbound) kantor minggu depan. Dari opsi berikut, tindakan mana yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dalam melaksanakan tugas ini?
A
Menentukan perusahaan konveksi yang memiliki rekam jejak baik dan kualitas terjamin.
B
Memberikan laporan berkala kepada panitia lain mengenai proses pembuatan kaus.
C
Menambahkan sedikit biaya pada setiap kaus sebagai imbalan atas usaha dan waktu ekstra.
D
Memastikan kualitas kaus yang dihasilkan setara dengan harga yang telah disepakati.
E
Mengumpulkan masukan awal dari rekan kerja untuk menentukan desain kaus yang akan dicetak.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX pernah ditilang oleh petugas karena melanggar rambu lalu lintas, dan beliau bersikeras agar tetap diproses sesuai hukum meskipun identitasnya telah diketahui. Mengapa tindakan beliau ini mencerminkan integritas sebagai pemimpin bangsa Indonesia?
A
Menunjukkan keberanian petugas dalam menindak pelanggar tanpa pandang bulu.
B
Pelanggaran oleh seorang pemimpin harus dikenai sanksi yang lebih berat.
C
Petugas merasa segan untuk menindak karena kewibawaan Sri Sultan.
D
Menunjukkan tanggung jawab seorang pemimpin tanpa menyalahgunakan kekuasaan.
E
Memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pelanggaran pemimpin akan ditindak.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang pejabat pengadaan barang/jasa memiliki perusahaan pribadi yang bergerak di bidang yang sama dengan proyek yang sedang ia tangani di kantornya. Ia berniat memenangkan perusahaannya sendiri dalam tender. Kondisi ini disebut sebagai...
A
Profesionalisme kerja
B
Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)
C
Efisiensi anggaran
D
Sinergi pemerintah dan swasta
E
Inovasi pelayanan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di sebuah negeri bernama Serenity, kemakmuran yang telah terbangun selama ratusan tahun mulai goyah. Pejabat-pejabat tinggi, yang seharusnya mengabdi, justru saling berebut kekuasaan dan memperkaya diri dengan cara yang tidak sah. Proyek-proyek pembangunan mangkrak, dana publik lenyap, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merosot tajam. Perdagangan menjadi lesu karena praktik curang, dan bahkan di kalangan masyarakat biasa, janji-janji sering diabaikan. Kondisi ini memicu krisis multidimensional yang mengancam kehancuran Serenity. Melihat kondisi ini, para cendekiawan dan tokoh masyarakat yang berintegritas tinggi berkumpul. Mereka menyadari bahwa akar permasalahan bukan hanya pada hukum yang lemah, tetapi pada lunturnya nilai-nilai kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab pribadi. Dari krisis inilah, sebuah gerakan reformasi moral besar-besaran digagas, yang kemudian menempatkan prinsip 'Integra Veritas' (Kebeningan Sejati) sebagai pilar utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan harapan dapat mengembalikan kemuliaan Serenity. Berdasarkan narasi di atas, faktor utama yang melatarbelakangi pengarusutamaan prinsip 'Integra Veritas' di Negeri Serenity adalah...
A
Keruntuhan moral dan krisis kepercayaan akibat praktik korupsi, penipuan, dan ketidakjujuran di kalangan pejabat serta masyarakat.
B
Ancaman invasi militer dari negara tetangga yang lebih kuat, sehingga diperlukan persatuan yang kokoh untuk pertahanan.
C
Kemajuan teknologi informasi yang menuntut transparansi data publik secara real-time dari pemerintah kepada rakyatnya.
D
Krisis ekonomi global yang memaksa seluruh sektor untuk melakukan restrukturisasi sistem keuangan secara menyeluruh.
E
Perubahan iklim ekstrem yang mengharuskan adaptasi kebijakan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi baru demi kelangsungan hidup.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam menghadapi era ekonomi digital, pemerintah pusat bertekad memajukan pendidikan teknologi di seluruh sekolah di Indonesia. Namun, beberapa daerah terpencil masih memiliki akses teknologi yang sangat terbatas. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam situasi ini?
A
Memaksakan implementasi program teknologi di semua daerah tanpa terkecuali.
B
Meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara penuh.
C
Menyerahkan sepenuhnya program pendidikan teknologi hanya kepada daerah yang sudah siap secara mandiri.
D
Mengalihkan seluruh anggaran pendidikan teknologi ke daerah perkotaan yang lebih maju.
E
Menunda keseluruhan program hingga seluruh daerah siap secara teknologi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk mempercepat laju pembangunan di wilayah perbatasan, pemerintah pusat menggandeng sektor swasta. Akan tetapi, masyarakat lokal merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam keseluruhan proses ini. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah adalah?
A
Terus melanjutkan kolaborasi dengan pihak swasta tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.
B
Menangguhkan proyek hingga seluruh masyarakat memberikan persetujuan penuh.
C
Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga implementasi proyek.
D
Memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.
E
Memberikan penggantian finansial kepada masyarakat sebagai kompensasi atas ketidakikutsertaan mereka.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Integritas bukan sekadar absennya praktik korupsi, melainkan sebuah komitmen fundamental bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Dalam konteks pembangunan nasional berkelanjutan yang menuntut solusi komprehensif terhadap berbagai krisis (ekonomi, sosial, lingkungan), peran integritas ASN menjadi sangat strategis. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan paling holistik menjelaskan *dampak transformatif jangka panjang* dari konsistennya penegakan integritas oleh ASN terhadap capaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan?
A
Memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara parsial.
B
Menumbuhkan budaya birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme, yang menjadi prasyarat untuk investasi domestik.
C
Membangun kepercayaan publik yang kuat terhadap lembaga pemerintahan, yang esensial untuk mobilisasi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan menjamin keberlanjutan kebijakan pro-rakyat.
D
Mengokohkan pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang secara fundamental menopang stabilitas sosial, kepastian hukum, daya saing ekonomi, dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang.
E
Mendorong ASN untuk secara proaktif melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada sebuah lembaga layanan publik, Pak Budi, kepala unit pengawas internal yang baru, menemukan pola-pola anomali yang mengkhawatirkan. Laporan audit internal menunjukkan seringnya pemrosesan berkas tanpa kelengkapan sempurna dengan 'catatan pengecualian,' preferensi layanan berdasarkan 'jaringan' pribadi alih-alih antrean, dan penundaan respons terhadap aduan masyarakat yang tidak memiliki 'sponsor.' Meskipun tidak ada kasus korupsi besar yang terungkap secara eksplisit, indikator kinerja layanan terus menurun drastis, keluhan masyarakat meningkat tajam, dan hasil survei kepercayaan publik menunjukkan tren negatif yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pak Budi menyimpulkan bahwa praktik-praktik ini, meski tampak minor secara individual, secara kolektif mengindikasikan sebuah fenomena serius yang merusak fondasi lembaga. Implikasi paling mendasar dan berbahaya dari akumulasi 'penyimpangan kecil' ini terhadap keberlanjutan dan legitimasi lembaga tersebut dalam jangka panjang adalah...
A
Pembusukan budaya organisasi yang meruntuhkan dasar etika birokrasi, sehingga lembaga kehilangan legitimasi moral di mata publik dan efektivitas fungsionalnya dalam jangka panjang.
B
Peningkatan insiden suap dan pungutan liar berskala besar di masa depan karena preseden yang longgar yang menciptakan peluang.
C
Inefisiensi operasional yang terus-menerus akibat prosedur yang tidak terstandardisasi dan seringnya diskresi yang tumpang tindih.
D
Frustrasi dan demotivasi di kalangan pegawai yang berkomitmen dan berintegritas karena praktik yang tidak adil.
E
Timbulnya protes masyarakat berskala nasional yang menuntut reformasi total struktur organisasi dan pergantian kepemimpinan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 100
Meskipun partisipasi masyarakat esensial untuk legitimasi hasil pemilihan umum, banyak warga yang memilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Strategi apa yang paling efektif dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pemilu?
A
Menerapkan sanksi bagi warga yang tidak ikut memilih
B
Menggencarkan kampanye dan sosialisasi mengenai signifikansi pemilu
C
Menunda penyelenggaraan pemilu hingga semua warga siap berpartisipasi
D
Mewajibkan partisipasi tanpa memberikan opsi golput
E
Mengurangi jumlah lokasi pemungutan suara agar lebih mudah dikendalikan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.