Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 11. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 101
Link Soal
Integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya terbatas pada kejujuran dalam tindakan, tetapi juga mencakup konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta kepatuhan terhadap etika dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, mengapa penegakan integritas di lingkungan birokrasi dianggap sebagai fondasi utama yang tak dapat ditawar?
A
Karena integritas memastikan ASN terhindar dari sanksi hukum dan disipliner.
B
Karena integritas adalah syarat mutlak untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah korupsi yang merugikan keuangan negara.
C
Karena integritas mencerminkan kualitas moral individu ASN yang penting bagi citra instansi.
D
Karena tanpa integritas, program pembangunan tidak akan mendapatkan dukungan dari pihak swasta dan investor asing.
E
Karena integritas adalah wujud nyata dari nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
NO. 102
Link Soal
Perilaku bergaya hidup mewah dan konsumtif di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kekurangan ekonomi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 103
Link Soal
Seorang pejabat publik mengetahui adanya praktik penyalahgunaan wewenang di instansinya yang merugikan masyarakat luas. Ia ingin melaporkan, namun merasa takut akan risiko yang mungkin terjadi pada kariernya. Apa tindakan yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut?
A
Membiarkan masalah tersebut berlanjut karena khawatir akan dampak negatif terhadap dirinya sendiri.
B
Melaporkan penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme whistleblower yang menjamin perlindungan pelapor.
C
Mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu melakukan pelaporan resmi.
D
Mengabaikan permasalahan tersebut dan fokus pada tugas-tugas lain yang ada.
E
Memberi peringatan secara personal kepada pelaku tanpa melibatkan pihak berwenang.
NO. 104
Link Soal
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah prasyarat mutlak untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Komitmen anti-korupsi ini selaras dengan tujuan luhur Sila ke-5 Pancasila, yaitu...
A
Menghormati kebebasan beragama
B
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
C
Menjaga keutuhan wilayah negara
D
Mengutamakan musyawarah mufakat
E
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
NO. 105
Link Soal
Seorang ASN senior, Ibu Rina, telah lama mengabdi di Direktorat Jenderal Pajak. Ia menemukan bukti-bukti kuat adanya praktik 'permainan' pajak oleh beberapa perusahaan besar yang melibatkan oknum internal dan eksternal, yang telah berlangsung bertahun-tahun. Bukti ini ia dapatkan secara tidak sengaja melalui audit internal rutin. Ibu Rina menyadari bahwa melaporkan temuan ini berpotensi membahayakan karirnya, bahkan keselamatan dirinya, mengingat jaringan pelaku yang luas dan kuat. Rekan-rekan kerjanya menyarankan agar ia tidak 'mencari masalah' karena praktik tersebut sudah menjadi 'rahasia umum' dan upaya pemberantasannya selalu gagal di masa lalu. Dalam konteks integritas, dilema apa yang paling signifikan dihadapi oleh Ibu Rina, dan tindakan apa yang secara fundamental mencerminkan integritas seorang ASN dalam situasi ini?
A
Mengabaikan temuan tersebut dan melanjutkan rutinitas kerja, karena risiko yang terlalu besar tidak sebanding dengan hasil yang mungkin didapatkan, dan menjaga keselamatan diri serta keluarga adalah prioritas.
B
Membocorkan informasi tersebut ke media massa secara anonim, dengan harapan tekanan publik akan memaksa pemerintah bertindak tanpa menempatkan dirinya dalam bahaya langsung.
C
Melaporkan temuan tersebut kepada unit kepatuhan internal atau lembaga penegak hukum yang berwenang, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan mengikuti prosedur pelaporan whistleblowing yang ada, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional terhadap negara.
D
Mencoba bernegosiasi dengan oknum-oknum yang terlibat untuk menghentikan praktik tersebut secara diam-diam, dengan janji tidak akan melaporkan jika mereka bersedia memperbaiki diri.
E
Mengumpulkan bukti lebih banyak lagi secara diam-diam selama mungkin, sebelum memutuskan untuk bertindak, demi memastikan kasusnya 'kuat' dan tidak mudah dipatahkan.
NO. 106
Link Soal
Di era lampau, hiduplah sebuah negeri makmur bernama Kota Purwaloka. Namun, seiring berjalannya waktu, kekayaan dan kekuasaan mulai mengikis nilai-nilai luhur para pemangku jabatan. Banyak pejabat yang memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan pribadi, melakukan manipulasi data, dan ingkar janji. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merosot tajam, menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Melihat kondisi ini, para tetua dan cendekiawan Purwaloka mengadakan musyawarah agung. Mereka menyadari bahwa akar permasalahan bukan hanya pada hukum yang kurang tegas, melainkan pada kemerosotan karakter dan kejujuran para pemimpin. Dari sinilah, sebuah filosofi baru dicetuskan dan menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai 'Sumpah Satya Bhakti', sebuah kode etik yang menekankan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, kejujuran absolut, dan dedikasi tanpa pamrih kepada rakyat. Konsep ini kemudian menjadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai integritas dalam pemerintahan modern. Berdasarkan narasi tersebut, latar belakang utama terbentuknya konsep integritas dalam tata kelola pemerintahan adalah...
A
Untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hancur akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan tata kelola yang transparan dan adil.
B
Untuk meningkatkan pendapatan negara melalui kebijakan ekonomi yang lebih agresif dan kompetitif di pasar global.
C
Untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara guna menghadapi ancaman eksternal yang semakin beragam.
D
Untuk mendorong inovasi teknologi dan penelitian ilmiah demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umum.
E
Untuk menyatukan berbagai suku dan budaya di bawah satu payung pemerintahan yang sentralistik demi stabilitas politik.
NO. 107
Link Soal
Dalam konteks reformasi birokrasi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema ketika sebuah kebijakan baru yang diinisiasi oleh pimpinan ternyata memiliki potensi celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, meskipun secara formal kebijakan tersebut sudah melalui prosedur yang sah. Apabila celah tersebut dimanfaatkan, dampaknya adalah kerugian kecil namun bersifat sistematis bagi keuangan negara dan merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat dan paling mencerminkan penerapan prinsip integritas dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan pimpinan dan melaporkan temuan celah hukum kepada atasan secara tertulis setelah kebijakan berjalan.
B
Mengusulkan peninjauan ulang kebijakan dengan menjelaskan potensi celah hukum dan dampaknya secara profesional kepada pimpinan sebelum kebijakan diimplementasikan.
C
Mengabaikan potensi celah hukum tersebut karena kebijakan sudah diputuskan dan fokus pada implementasi untuk menghindari konflik dengan pimpinan.
D
Mendiskusikan potensi celah hukum tersebut dengan rekan sejawat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pimpinan secara langsung.
E
Mengumpulkan bukti-bukti penyalahgunaan celah hukum setelah kebijakan berjalan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
NO. 108
Link Soal
Prinsip integritas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih di Indonesia. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten dan teguh menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meskipun dihadapkan pada tekanan atau tawaran menggiurkan, implikasi paling signifikan dari sikap integritas ASN tersebut terhadap sistem pemerintahan dan kepercayaan publik adalah...
A
Mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program karena prosedur dilampaui.
B
Meningkatkan efisiensi kerja unit karena adanya fleksibilitas dalam interpretasi aturan.
C
Membangun fondasi kuat bagi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
D
Menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak sepaham sehingga menghambat reformasi birokrasi.
E
Memicu munculnya budaya kerja yang lebih kompetitif di antara sesama ASN.
NO. 109
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di instansinya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, indikasi kuat menunjukkan adanya praktik mark-up yang melibatkan beberapa pejabat senior. Situasi ini menempatkan ASN tersebut dalam dilema besar antara melaporkan temuan tersebut yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan merugikan kariernya, atau mendiamkannya demi menjaga stabilitas dan hubungan baik di lingkungan kerja. Berdasarkan prinsip integritas sebagai nilai dasar ASN dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, tindakan yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh ASN tersebut adalah...
A
Melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang yang lebih tinggi atau inspektorat, meskipun berisiko terhadap kariernya.
B
Mencoba berbicara secara personal dengan para pejabat senior yang terlibat untuk mencari solusi damai tanpa melibatkan pihak eksternal.
C
Mengabaikan temuan tersebut dan berfokus pada tugas-tugasnya sendiri agar tidak terlibat dalam konflik yang berpotensi merugikan.
D
Mengumpulkan lebih banyak bukti secara diam-diam sebelum mengambil tindakan, sambil tetap menjaga kerahasiaan untuk sementara waktu.
E
Mengajukan pengunduran diri karena merasa tidak mampu menghadapi tekanan dan situasi koruptif di instansi tersebut.
NO. 110
Link Soal
Pemerintah pusat berencana mengembangkan industri manufaktur di daerah terpencil untuk menciptakan lapangan kerja. Namun, banyak warga setempat menolak karena khawatir industri tersebut akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Langkah apa yang paling tepat yang harus diambil pemerintah?
A
Mengabaikan kekhawatiran warga dan tetap melanjutkan pembangunan proyek industri sesuai rencana.
B
Mengajak serta masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan memastikan proyek industri tersebut ramah lingkungan.
C
Memberikan kompensasi finansial yang besar kepada warga yang mungkin terkena dampak proyek.
D
Menghentikan total proyek industri tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan hidup.
E
Memindahkan lokasi proyek industri ke wilayah lain yang lebih terbuka terhadap pembangunan.