Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 11. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 101
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Bapak Budi, menjabat sebagai kepala seksi di dinas pemerintahan. Ia menemukan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa di unitnya seringkali diabaikan oleh atasannya demi mempercepat proses, meskipun ia menduga ada potensi kerugian negara akibat praktik tersebut. Bapak Budi telah mencoba menyampaikan kekhawatirannya secara internal, namun tidak direspon serius. Ia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan integritas dan risiko dimutasi atau bahkan kehilangan jabatan jika melaporkan masalah ini ke instansi yang lebih tinggi atau pihak berwenang di luar dinas. Dalam konteks penerapan nilai-nilai integritas sebagai ASN, tindakan apa yang paling tepat diambil oleh Bapak Budi?
A
Mencari bukti-bukti tambahan secara diam-diam dan menunggu momen yang tepat untuk melaporkan, mungkin setelah pensiun.
B
Mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada tugas-tugasnya sendiri, karena sudah mencoba menyampaikan secara internal dan tidak ada respons.
C
Melaporkan dugaan pelanggaran prosedur dan potensi kerugian negara tersebut kepada lembaga pengawas eksternal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.
D
Membujuk rekan kerja lain untuk juga mengabaikan masalah ini karena takut akan konsekuensi yang mungkin timbul.
E
Membuat nota dinas resmi kepada atasan untuk mencatat kekhawatirannya, tanpa mengambil tindakan lebih lanjut jika tidak ada respons.
NO. 102
Link Soal
Guna memperkokoh prinsip Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat, tindakan yang paling efektif adalah...
A
Menghilangkan semua perbedaan budaya demi kemudahan administrasi negara.
B
Mendorong kolaborasi dan diskusi antar suku dan agama untuk memperkuat kesatuan.
C
Membatasi interaksi antara kelompok-kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda.
D
Mengedepankan satu kebudayaan di atas kebudayaan lainnya.
E
Mengurangi keberagaman budaya untuk mencapai stabilitas sosial.
NO. 103
Link Soal
Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya mengonsolidasi wilayah perbatasan. Akan tetapi, beberapa daerah di perbatasan menolak kebijakan pemerintah karena merasa memiliki kedekatan dengan negara tetangga. Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi kondisi ini?
A
Menegaskan kedaulatan negara secara militer terhadap wilayah perbatasan tersebut.
B
Mengabaikan daerah perbatasan karena faktor aksesibilitas yang sulit.
C
Melakukan pendekatan sosial dan ekonomi yang komprehensif untuk memperkuat ikatan dengan masyarakat setempat.
D
Mengarahkan kekuatan militer untuk menjaga ketertiban di wilayah perbatasan.
E
Memberikan wewenang pengelolaan daerah perbatasan kepada pihak swasta.
NO. 104
Link Soal
Pemerintah pusat berencana mengembangkan industri manufaktur di daerah terpencil untuk menciptakan lapangan kerja. Namun, banyak warga setempat menolak karena khawatir industri tersebut akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Langkah apa yang paling tepat yang harus diambil pemerintah?
A
Mengabaikan kekhawatiran warga dan tetap melanjutkan pembangunan proyek industri sesuai rencana.
B
Mengajak serta masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan memastikan proyek industri tersebut ramah lingkungan.
C
Memberikan kompensasi finansial yang besar kepada warga yang mungkin terkena dampak proyek.
D
Menghentikan total proyek industri tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan hidup.
E
Memindahkan lokasi proyek industri ke wilayah lain yang lebih terbuka terhadap pembangunan.
NO. 105
Link Soal
Seorang pejabat publik harus mampu membedakan antara keinginan pribadi dan kebutuhan publik. Kemampuan untuk menimbang baik-buruk berdasarkan norma yang berlaku menunjukkan berfungsinya...
A
Naluri bertahan hidup
B
Kecerdasan emosional semata
C
Akal sehat (common sense) dan hati nurani
D
Ambisi politik
E
Strategi manajemen konflik
NO. 106
Link Soal
Dalam etika publik, seorang pejabat dilarang memegang jabatan rangkap yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan (conflict of interest) adalah situasi di mana...
A
Pejabat memiliki beban kerja yang terlalu berat sehingga kinerjanya turun
B
Adanya perselisihan pribadi antara dua pegawai di kantor
C
Kewenangan pejabat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok yang merugikan tugas publiknya
D
Terjadi perbedaan pendapat dalam rapat pengambilan keputusan
E
Pejabat menolak melaksanakan perintah atasan yang melanggar hukum
NO. 107
Link Soal
Di sebuah wilayah, ada sekelompok masyarakat yang menolak program vaksinasi nasional karena alasan keyakinan pribadi. Bagaimana pemerintah sebaiknya menanggapi situasi ini?
A
Memaksakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat tanpa pengecualian
B
Mengabaikan kelompok tersebut karena mereka merupakan minoritas
C
Melakukan dialog dan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi untuk kesehatan publik
D
Memberikan hukuman kepada individu yang menolak vaksinasi
E
Menunda program vaksinasi hingga seluruh masyarakat mencapai kesepakatan
NO. 108
Link Soal
Di Kerajaan 'Tanah Pusaka', yang dahulu dikenal dengan kemakmuran dan keadilannya, mulai terjadi kemerosotan moral. Para pejabat istana banyak yang mengutamakan kepentingan pribadi, pedagang sering melakukan kecurangan, dan kepercayaan antarwarga meredup. Raja Adil, yang prihatin, mengadakan musyawarah besar dengan para cendekiawan dan tokoh adat. Setelah berhari-hari berdiskusi dan mengkaji kembali manuskrip kuno pendiri kerajaan, mereka menemukan sebuah konsep yang sering disebut dalam ajaran leluhur: 'Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan'. Konsep ini, yang menekankan pada kejujuran mutlak dan konsistensi moral, akhirnya diresmikan sebagai pilar utama tata kelola kerajaan dan dinamai 'Prinsip Teguh Hati' untuk mengembalikan kejayaan Tanah Pusaka. Berdasarkan narasi di atas, esensi pembentukan 'Prinsip Teguh Hati' dalam konteks integritas paling relevan dengan latar belakang historis atau filosofis dari...
A
Asal mula konsep etika dalam filsafat klasik yang menekankan keselarasan batin dan tindakan.
B
Kebutuhan modern akan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan.
C
Perkembangan hukum pidana untuk menindak praktik korupsi dan kolusi.
D
Pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai moral dan budaya suatu bangsa.
E
Transformasi sosial akibat revolusi industri yang menuntut efisiensi kerja.
NO. 109
Link Soal
Dalam diskusi mengenai reformasi birokrasi, muncul usulan agar semua aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan pelatihan antikorupsi. Apa tujuan utama dari pelatihan semacam ini?
A
Meningkatkan kesetiaan pegawai kepada pimpinan
B
Memastikan efisiensi birokrasi agar lebih cepat dan efektif
C
Menanamkan pemahaman kuat pada pegawai tentang pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas
D
Membatasi kewenangan pegawai dalam mengambil keputusan
E
Menghindarkan kontrol pemerintah pusat terhadap pegawai di daerah
NO. 110
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menemukan indikasi bahwa rekan kerjanya, Kepala Bagian Keuangan, sering memberikan informasi proyek yang belum dipublikasikan kepada pihak luar yang memiliki koneksi pribadi, meskipun tindakan tersebut belum masuk kategori tindak pidana korupsi secara langsung, namun jelas melanggar kode etik dan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah...
A
Mengingatkan rekan kerja tersebut secara pribadi dan anonim agar tidak mengulangi perbuatannya demi menjaga nama baik institusi.
B
Mendokumentasikan bukti-bukti yang cukup dan melaporkan praktik tersebut kepada atasan langsung atau unit pengawasan internal (misalnya Inspektorat) sesuai prosedur yang berlaku.
C
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan merupakan tindak pidana korupsi yang terang-terangan dan untuk menghindari konflik di lingkungan kerja.
D
Membahas masalah ini dengan rekan-rekan kerja lainnya untuk mencari tahu apakah ada yang memiliki keluhan serupa sebelum memutuskan tindakan.
E
Menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut untuk tujuan pribadi.