Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 11. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 101
Link Soal
Pelaksanaan otonomi daerah memberikan dampak positif berupa percepatan pembangunan, namun jika tidak dikelola dengan integritas yang baik, dapat menimbulkan dampak negatif berupa 'egoisme kewilayahan'. Apa makna dari istilah tersebut?
A
Daerah enggan menerima bantuan dari pusat
B
Masyarakat daerah menjadi tertutup terhadap pendatang
C
Daerah hanya mementingkan kemajuan wilayahnya sendiri tanpa peduli kepentingan nasional
D
Pemimpin daerah menolak diaudit oleh BPK
E
Munculnya raja-raja kecil yang otoriter di daerah
NO. 102
Link Soal
Sebagai seorang ASN yang baru ditugaskan di unit pelayanan publik vital, Anda menemukan adanya praktik 'titipan' dalam proses perizinan yang dilakukan oleh oknum-oknum lama, meskipun tidak secara langsung melibatkan Anda. Praktik ini memperlambat proses bagi pemohon biasa dan berpotensi merusak citra instansi serta kepercayaan publik. Rekan senior Anda menyarankan untuk 'tidak terlalu mencampuri urusan yang sudah ada sejak dulu' agar tidak menimbulkan gesekan. Namun, hati nurani Anda merasa terganggu karena hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang bersih dan profesional serta nilai-nilai dasar ASN. Apa tindakan paling tepat yang harus Anda ambil untuk menjunjung tinggi integritas sebagai ASN dan memitigasi risiko korupsi?
A
Melaporkan langsung kepada atasan tertinggi yang berwenang atau unit pengawas internal dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat dan akurat.
B
Mengumpulkan informasi lebih lanjut dan mendiskusikannya secara terbatas dengan rekan-rekan ASN lain yang memiliki integritas serupa untuk mencari solusi internal.
C
Diam saja dan fokus pada tugas Anda agar tidak mencari masalah, sambil berharap praktik tersebut akan hilang dengan sendirinya seiring waktu.
D
Secara personal mengingatkan oknum-oknum tersebut untuk menghentikan praktik 'titipan' dengan argumen etis dan moral.
E
Mencari cara untuk mengajukan usulan perbaikan sistem agar lebih transparan dan akuntabel di kemudian hari, tanpa harus menyoroti oknum secara langsung saat ini.
NO. 103
Link Soal
Primordialisme, yaitu pandangan yang menganggap suku sendiri paling unggul, sangat bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan dapat mengancam keutuhan NKRI. Pernyataan di bawah ini yang paling menunjukkan hubungan positif antara integrasi dan Bhinneka Tunggal Ika adalah...
A
Perbedaan suku bangsa di Indonesia merupakan aset yang memperkuat persatuan bangsa.
B
Setiap suku harus selalu mengembangkan budayanya agar tidak kalah dengan suku lain.
C
Keutuhan NKRI dijaga dengan membiarkan fanatisme suku berkembang.
D
Menganggap suku sendiri lebih superior dibandingkan suku lain di Indonesia.
E
Merasa bangga terhadap suku sendiri sambil merendahkan suku lain.
NO. 104
Link Soal
Pemerintah berencana mengembangkan kawasan ekonomi khusus di kawasan timur Indonesia dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi, komunitas lokal merasa minimnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan. Tindakan yang paling tepat bagi pemerintah adalah?
A
Meneruskan pembangunan proyek tanpa partisipasi aktif dari masyarakat lokal.
B
Menghentikan keseluruhan proyek demi mencegah potensi konflik di kemudian hari.
C
Mengikutsertakan komunitas lokal dalam setiap fase, mulai dari perancangan hingga implementasi proyek.
D
Memindahkan lokasi proyek ke wilayah lain yang menunjukkan respons yang lebih positif terhadap perubahan.
E
Memberikan sejumlah kompensasi finansial kepada masyarakat lokal sebagai bentuk kepedulian.
NO. 105
Link Soal
Dalam menghadapi perkembangan zaman, sikap kritis dan inovatif diperlukan. Namun, perilaku tersebut harus tetap dilandasi oleh hati nurani yang membedakan baik dan buruk. Hal ini sesuai dengan pengamalan norma...
A
Hukum
B
Susila
C
Kesopanan
D
Agama
E
Adat istiadat
NO. 106
Link Soal
Pada suatu periode krusial, seorang kepala daerah harus mengambil keputusan sulit mengenai pengalihan alokasi dana pembangunan fasilitas umum yang vital bagi masyarakat pedesaan. Dana tersebut sedianya akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan di pusat kota yang sudah direncanakan dan diharapkan mampu mendongkrak popularitasnya menjelang pemilihan berikutnya. Namun, setelah melakukan peninjauan mendalam dan menerima laporan tentang kondisi gizi buruk serta minimnya akses kesehatan di daerah pedesaan, kepala daerah tersebut memutuskan untuk mengalihkan mayoritas dana ke pembangunan fasilitas kesehatan dan program peningkatan gizi di daerah terpencil, meski ini berpotensi menurunkan elektabilitasnya secara signifikan dalam jangka pendek.
Keputusan kepala daerah ini, meskipun berisiko politik, secara fundamental mencerminkan penegakan prinsip integritas dalam dimensi...
A
Mengutamakan kepentingan publik jangka panjang di atas kepentingan politik pribadi dan sesaat.
B
Kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang baku dalam pengelolaan anggaran daerah.
C
Transparansi dalam penggunaan dana publik untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat.
D
Responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, terutama kelompok rentan, sebagai bentuk pelayanan prima.
E
Kemampuan beradaptasi dengan perubahan prioritas pembangunan yang dinamis dan tak terduga.
NO. 107
Link Soal
Seorang ASN menolak menerima bingkisan lebaran dari rekanan kontraktor proyek yang sedang ia awasi, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Sikap ASN tersebut mencerminkan nilai integritas...
A
Disiplin
B
Tanggung Jawab
C
Kejujuran
D
Kerja Keras
E
Kesederhanaan
NO. 108
Link Soal
Di Kerajaan 'Tanah Pusaka', yang dahulu dikenal dengan kemakmuran dan keadilannya, mulai terjadi kemerosotan moral. Para pejabat istana banyak yang mengutamakan kepentingan pribadi, pedagang sering melakukan kecurangan, dan kepercayaan antarwarga meredup. Raja Adil, yang prihatin, mengadakan musyawarah besar dengan para cendekiawan dan tokoh adat. Setelah berhari-hari berdiskusi dan mengkaji kembali manuskrip kuno pendiri kerajaan, mereka menemukan sebuah konsep yang sering disebut dalam ajaran leluhur: 'Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan'. Konsep ini, yang menekankan pada kejujuran mutlak dan konsistensi moral, akhirnya diresmikan sebagai pilar utama tata kelola kerajaan dan dinamai 'Prinsip Teguh Hati' untuk mengembalikan kejayaan Tanah Pusaka. Berdasarkan narasi di atas, esensi pembentukan 'Prinsip Teguh Hati' dalam konteks integritas paling relevan dengan latar belakang historis atau filosofis dari...
A
Asal mula konsep etika dalam filsafat klasik yang menekankan keselarasan batin dan tindakan.
B
Kebutuhan modern akan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan.
C
Perkembangan hukum pidana untuk menindak praktik korupsi dan kolusi.
D
Pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai moral dan budaya suatu bangsa.
E
Transformasi sosial akibat revolusi industri yang menuntut efisiensi kerja.
NO. 109
Link Soal
Seorang kepala daerah berkeinginan membangun fasilitas umum yang krusial di wilayahnya, tetapi menghadapi kendala anggaran yang sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama kepala daerah?
A
Mengajukan permohonan pinjaman dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek pembangunan tersebut.
B
Mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk fasilitas yang paling mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat.
C
Menunda semua proyek pembangunan hingga ketersediaan anggaran daerah benar-benar mencukupi.
D
Mengalihkan dana dari sektor lain yang dianggap kurang penting demi mendanai pembangunan fasilitas ini.
E
Mengabaikan rencana pembangunan fasilitas tersebut dan lebih fokus pada program lain yang tidak memerlukan banyak biaya.
NO. 110
Link Soal
Seorang pejabat publik kedapatan menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dari proyek pemerintah. Untuk menjaga prinsip akuntabilitas publik, langkah yang tepat adalah...
A
Meminta pejabat tersebut mengembalikan dana secara rahasia
B
Mengabaikan kasus tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan
C
Melakukan penyelidikan menyeluruh dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan hukum
D
Melindungi pejabat tersebut demi citra baik lembaga
E
Mengalihkan perhatian masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan baru