Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 12. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 111
Link Soal
Sikap integritas R.A. Kartini dalam perjuangannya tercermin melalui tindakannya untuk...
A
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk perempuan.
B
Memajukan sektor kesehatan masyarakat.
C
Menginisiasi perlawanan bersenjata terhadap kolonialisme.
D
Mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.
E
Membentuk organisasi politik guna meraih kemerdekaan.
NO. 112
Link Soal
Dalam sidang PPKI, perubahan tujuh kata pada sila pertama Piagam Jakarta dilakukan untuk menghormati keberatan perwakilan dari wilayah Indonesia bagian timur. Keputusan ini menunjukkan bahwa...
A
Setiap kelompok agama harus mendapatkan akomodasi penuh atas seluruh tuntutannya.
B
Kepentingan untuk mewujudkan persatuan bangsa lebih diutamakan dibandingkan perbedaan yang ada.
C
Semua golongan agama wajib tunduk pada satu aturan atau kepercayaan yang seragam.
D
Tidak ada ruang untuk kompromi dalam proses penentuan dasar-dasar negara.
E
Pandangan mayoritas harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
NO. 113
Link Soal
R.A. Kartini dikenang sebagai pahlawan yang gigih memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Perjuangan beliau secara nyata diwujudkan melalui usaha...
A
Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi perempuan di Indonesia.
B
Melancarkan perlawanan bersenjata untuk mengusir penjajah.
C
Mendirikan wadah organisasi politik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat secara umum.
D
Mengembangkan perekonomian lokal melalui aktivitas perdagangan bebas.
E
Mengabaikan hak-hak laki-laki demi mencapai kesetaraan gender yang mutlak.
NO. 114
Link Soal
Pemerintah pusat meluncurkan program subsidi guna meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan yang kurang mampu. Namun, ditemukan laporan bahwa bantuan tersebut tidak mencapai sasaran yang sebenarnya membutuhkan. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini?
A
Mengabaikan laporan yang masuk dan tetap melanjutkan program subsidi seperti biasa.
B
Melakukan pemeriksaan menyeluruh atau audit mendalam terhadap proses distribusi subsidi.
C
Mengalihkan alokasi dana subsidi tersebut ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak.
D
Menambah besaran subsidi tanpa melakukan perubahan pada mekanisme distribusinya.
E
Membiarkan masyarakat mengatur sendiri mekanisme penyaluran subsidi di tingkat lokal.
NO. 115
Link Soal
Penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar bangsa. Dalam konteks ini, manakah pernyataan berikut yang secara paling tepat menggambarkan esensi integritas sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia?
A
Integritas adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata untuk menghindari sanksi hukum.
B
Integritas adalah kemampuan individu untuk selalu bertindak jujur dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan, terlepas dari tekanan eksternal.
C
Integritas merupakan manifestasi dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh moralitas Pancasila, yang diwujudkan dalam budaya kerja anti-korupsi serta akuntabilitas publik demi terciptanya keadilan sosial.
D
Integritas adalah komitmen untuk melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum yang terjadi di lingkungan kerja demi menjaga citra positif instansi.
E
Integritas adalah sikap independen ASN yang tidak memihak dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok.
NO. 116
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program digitalisasi di desa-desa untuk mempercepat akses teknologi bagi warganya. Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang menolak karena khawatir kehilangan pekerjaan. Tindakan apa yang paling tepat seharusnya diambil oleh pemerintah?
A
Memaksakan pelaksanaan program digitalisasi tanpa memberikan ruang kompromi.
B
Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdialog demi mencari jalan keluar bersama.
C
Menunda implementasi program hingga tidak ada lagi penolakan dari masyarakat.
D
Mengalihkan program digitalisasi ke wilayah lain yang lebih siap menerima inovasi.
E
Mengabaikan kekhawatiran yang disampaikan masyarakat dan tetap melanjutkan program tersebut.
NO. 117
Link Soal
Dalam etika publik, seorang pejabat dilarang memegang jabatan rangkap yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan (conflict of interest) adalah situasi di mana...
A
Pejabat memiliki beban kerja yang terlalu berat sehingga kinerjanya turun
B
Adanya perselisihan pribadi antara dua pegawai di kantor
C
Kewenangan pejabat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok yang merugikan tugas publiknya
D
Terjadi perbedaan pendapat dalam rapat pengambilan keputusan
E
Pejabat menolak melaksanakan perintah atasan yang melanggar hukum
NO. 118
Link Soal
Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program pembangunan di daerah terpencil. Sebagian wilayah merasa keberatan karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program. Bagaimana seharusnya pemerintah memberikan respons terhadap situasi ini?
A
Menunda seluruh program pembangunan di wilayah-wilayah yang mengajukan keberatan.
B
Mengabaikan keberatan yang muncul karena program pembangunan sudah selesai direncanakan.
C
Mengadakan dialog aktif dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan masukan mereka dalam proses pembangunan.
D
Menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan kepada pihak swasta.
E
Mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah yang lebih mudah dijangkau dan mendukung.
NO. 119
Link Soal
Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar pelayan publik dan perekat bangsa, integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan refleksi moral dan etika luhur dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Apabila integritas dipahami sebagai fondasi esensial untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka peran paling strategis integritas bagi keberlangsungan negara hukum demokratis yang berkeadilan adalah...
A
Menarik investasi global dan mempercepat laju pembangunan infrastruktur nasional.
B
Mengoptimalkan kinerja birokrasi sehingga seluruh program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan.
C
Memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan pelaksanaan pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum, sehingga membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan rakyat.
D
Menjaga stabilitas politik dari potensi konflik antarlembaga negara dan kepentingan partai.
E
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran negara.
NO. 120
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas di sebuah proyek strategis nasional yang mendesak. Dalam rapat koordinasi, beberapa kolega mengusulkan untuk memangkas beberapa tahapan prosedur standar yang dianggap memperlambat, dengan alasan untuk mempercepat penyelesaian proyek demi kepentingan publik yang lebih besar. Meskipun pemangkasan tersebut tidak secara langsung melanggar hukum, namun berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah...
A
Mengikuti usulan tersebut dengan tetap memastikan tujuan proyek tercapai, karena kepentingan nasional harus didahulukan.
B
Menolak usulan secara tegas dan bersikukuh pada seluruh prosedur standar yang ada, meskipun berisiko proyek mengalami keterlambatan.
C
Menganalisis kemungkinan solusi alternatif yang inovatif untuk mempercepat proyek tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
D
Melaporkan usulan kolega tersebut kepada atasan yang lebih tinggi atau inspektorat karena berpotensi melanggar kode etik.
E
Menerima usulan tersebut tetapi mendokumentasikan secara rinci setiap pemangkasan prosedur sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi.