PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 13. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 121
Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk...
A
Menyeimbangkan hak dan kewajiban
B
Mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik
C
Membuka diri dan transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
D
Mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat
E
Mengutamakan kesejahteraan umum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 122
Saat menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan di suatu wilayah, bagaimana seharusnya pemerintah bertindak untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang?
A
Melaksanakan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis
B
Memprioritaskan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat secara instan
C
Menghentikan semua pembangunan dan hanya berfokus pada konservasi alam
D
Merumuskan kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekonomi secara seimbang
E
Mengabaikan kekhawatiran publik mengenai lingkungan demi kemajuan ekonomi yang cepat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 123
Sebuah pemerintahan daerah berhasil menekan angka penyelewengan dana dan pengaduan maladministrasi secara signifikan. Hal ini dicapai bukan melalui pengetatan sanksi atau peningkatan jumlah aparat penegak hukum semata, melainkan melalui serangkaian inisiatif: secara berkala menyelenggarakan forum 'Diskusi Dilema Etika' bagi ASN, merancang ulang prosedur layanan agar lebih transparan dan minim interaksi tatap muka yang tidak perlu, serta memberdayakan pengawasan internal yang fokus pada bimbingan dan pencegahan daripada penghukuman. Pendekatan yang diusung oleh pemerintahan daerah ini dalam membangun integritas paling jelas merefleksikan pergeseran paradigma dari...
A
Integritas sebagai kepatuhan reaktif terhadap aturan menjadi integritas sebagai budaya proaktif yang hidup.
B
Ketergantungan pada teknologi menjadi ketergantungan pada sumber daya manusia.
C
Sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi pengambilan keputusan.
D
Fokus pada hasil menjadi fokus pada proses dalam setiap kegiatan pelayanan.
E
Prioritas pada efisiensi menjadi prioritas pada partisipasi publik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 124
Pemerintah daerah berencana membangun proyek infrastruktur berskala besar demi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Akan tetapi, ada kekhawatiran dari masyarakat adat bahwa proyek ini dapat merusak lingkungan serta budaya lokal mereka. Apa langkah terbaik yang perlu diambil oleh pemerintah?
A
Meneruskan proyek pembangunan tanpa memperdulikan masukan atau keluhan dari masyarakat adat.
B
Mengadakan musyawarah atau dialog terbuka dengan masyarakat adat untuk mencari solusi yang adil dan seimbang.
C
Memindahkan lokasi proyek ke tempat lain yang diperkirakan tidak akan menimbulkan konflik serupa.
D
Menghentikan seluruh proyek pembangunan demi sepenuhnya menjaga kelestarian budaya dan lingkungan lokal.
E
Mengabaikan tuntutan masyarakat adat demi prioritas kepentingan ekonomi yang lebih luas dan besar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 125
Seorang ASN menolak menerima hadiah parsel dari rekanan proyek karena mengetahui hal tersebut melanggar aturan gratifikasi. Tindakan ASN tersebut mencerminkan nilai integritas, yaitu...
A
Kerja Keras
B
Kejujuran
C
Sederhana
D
Berani
E
Peduli

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 126
Anda ditugaskan untuk mengurus pembuatan kaus seragam untuk kegiatan mancakrida (outbound) kantor minggu depan. Dari opsi berikut, tindakan mana yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dalam melaksanakan tugas ini?
A
Menentukan perusahaan konveksi yang memiliki rekam jejak baik dan kualitas terjamin.
B
Memberikan laporan berkala kepada panitia lain mengenai proses pembuatan kaus.
C
Menambahkan sedikit biaya pada setiap kaus sebagai imbalan atas usaha dan waktu ekstra.
D
Memastikan kualitas kaus yang dihasilkan setara dengan harga yang telah disepakati.
E
Mengumpulkan masukan awal dari rekan kerja untuk menentukan desain kaus yang akan dicetak.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 127
Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 128
Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program pembangunan di daerah terpencil. Sebagian wilayah merasa keberatan karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program. Bagaimana seharusnya pemerintah memberikan respons terhadap situasi ini?
A
Menunda seluruh program pembangunan di wilayah-wilayah yang mengajukan keberatan.
B
Mengabaikan keberatan yang muncul karena program pembangunan sudah selesai direncanakan.
C
Mengadakan dialog aktif dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan masukan mereka dalam proses pembangunan.
D
Menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan kepada pihak swasta.
E
Mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah yang lebih mudah dijangkau dan mendukung.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 129
Ungkapan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI, bahwa Indonesia seyogianya adalah negara "semua untuk semua", mengindikasikan...
A
Besarnya peran pendiri bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.
B
Vitalnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembentukan negara.
C
Keharusan untuk mengakomodasi kepentingan setiap wakil golongan.
D
Bobot usulan setiap golongan harus memiliki kesamaan.
E
Para pendiri negara harus mengutamakan kepentingan kelompoknya masing-masing.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 130
Seorang ASN menolak menerima parsel lebaran dari rekanan kontraktor yang sedang mengikuti tender proyek di kantornya. Tindakan ASN tersebut merupakan bentuk pencegahan terhadap delik korupsi, yaitu...
A
Penggelapan dalam jabatan
B
Pemerasan
C
Gratifikasi
D
Kerugian keuangan negara
E
Perbuatan curang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.