Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 13. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 121
Link Soal
Sebuah pemerintah daerah menginisiasi proyek pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Namun, penduduk lokal menyatakan bahwa proyek tersebut tidak selaras dengan kebutuhan mereka. Tindakan paling tepat yang seharusnya diambil oleh pemerintah daerah adalah?
A
Terus melanjutkan proyek pembangunan tanpa melakukan penyesuaian.
B
Menyelenggarakan dialog atau musyawarah dengan warga setempat untuk menemukan solusi yang paling sesuai.
C
Mengalihfungsikan pengelolaan proyek kepada pihak perusahaan swasta.
D
Mengabaikan keberatan masyarakat dan tetap memaksakan pelaksanaan proyek.
E
Menghentikan seluruh proyek pembangunan secara total.
NO. 122
Link Soal
Penegasan bahwa upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, termasuk pejabat negara, keluarga, dan kroninya, tertuang dalam...
A
Pasal 1 TAP MPR RI No. Vl/1998
B
Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/1998
C
Pasal 3 TAP MPR RI No. XX/1998
D
Pasal 4 TAP MPR RI No. Xl/1998
E
Ketetapan MPR RI TAP MPR RI No. XXl/1998
NO. 123
Link Soal
Dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata di suatu wilayah, pemerintah menghadapi kekhawatiran serius dari warga mengenai potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Respon yang paling tepat dari pemerintah terhadap situasi ini adalah?
A
Mengesampingkan kekhawatiran lingkungan demi pencapaian target keuntungan ekonomi.
B
Menunda pelaksanaan program pariwisata hingga kekhawatiran masyarakat mereda dengan sendirinya.
C
Memperkuat dan mengintegrasikan program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sebagai bagian integral dari pengembangan pariwisata.
D
Mengalihkan prioritas pengembangan pariwisata ke wilayah lain yang dinilai lebih siap dan minim hambatan.
E
Memberikan stimulus finansial atau kompensasi kepada masyarakat sebagai pengganti atas potensi dampak lingkungan.
NO. 124
Link Soal
Ketika para tokoh perumus dasar negara dihadapkan pada perbedaan pandangan, mereka selalu memprioritaskan metode musyawarah dan mufakat. Hal ini mencerminkan bahwa...
A
Setiap keputusan final harus dicapai melalui sistem voting mayoritas.
B
Kepentingan pribadi atau golongan dianggap lebih utama daripada kepentingan umum.
C
Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus dihindari sama sekali agar tidak terjadi konflik.
D
Musyawarah dan mufakat adalah pendekatan terbaik untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil.
E
Para tokoh tersebut tidak pernah mengalami adanya perbedaan sudut pandang satu sama lain.
NO. 125
Link Soal
Sebuah pemerintahan daerah berhasil menekan angka penyelewengan dana dan pengaduan maladministrasi secara signifikan. Hal ini dicapai bukan melalui pengetatan sanksi atau peningkatan jumlah aparat penegak hukum semata, melainkan melalui serangkaian inisiatif: secara berkala menyelenggarakan forum 'Diskusi Dilema Etika' bagi ASN, merancang ulang prosedur layanan agar lebih transparan dan minim interaksi tatap muka yang tidak perlu, serta memberdayakan pengawasan internal yang fokus pada bimbingan dan pencegahan daripada penghukuman.
Pendekatan yang diusung oleh pemerintahan daerah ini dalam membangun integritas paling jelas merefleksikan pergeseran paradigma dari...
A
Integritas sebagai kepatuhan reaktif terhadap aturan menjadi integritas sebagai budaya proaktif yang hidup.
B
Ketergantungan pada teknologi menjadi ketergantungan pada sumber daya manusia.
C
Sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi pengambilan keputusan.
D
Fokus pada hasil menjadi fokus pada proses dalam setiap kegiatan pelayanan.
E
Prioritas pada efisiensi menjadi prioritas pada partisipasi publik.
NO. 126
Link Soal
Seorang ASN menolak menerima hadiah parsel dari rekanan proyek karena mengetahui hal tersebut melanggar aturan gratifikasi. Tindakan ASN tersebut mencerminkan nilai integritas, yaitu...
A
Kerja Keras
B
Kejujuran
C
Sederhana
D
Berani
E
Peduli
NO. 127
Link Soal
Setiap manusia memiliki hak asasi untuk hidup yang harus dilindungi. Menghormati hak hidup orang lain merupakan cerminan langsung dari sila...
A
Sila Ke-5
B
Sila Ke-4
C
Sila Ke-3
D
Sila Ke-2
E
Sila Ke-1
NO. 128
Link Soal
Guna menyatukan dan memperkenalkan beragam kebudayaan daerah yang ada di Indonesia, bentuk kegiatan yang paling efektif untuk dilaksanakan adalah...
A
Menginisiasi pawai obor yang eksklusif hanya bagi kalangan masyarakat kelas atas.
B
Menyelenggarakan festival kebudayaan yang mengikutsertakan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
C
Menggelar pertunjukan musik kontemporer di sejumlah kota metropolitan.
D
Mengadakan pertemuan terbatas hanya untuk para pemimpin atau kepala suku daerah.
E
Mengorganisir kompetisi olahraga berskala nasional.
NO. 129
Link Soal
Dalam etika publik, seorang pejabat dilarang memegang jabatan rangkap yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan (conflict of interest) adalah situasi di mana...
A
Pejabat memiliki beban kerja yang terlalu berat sehingga kinerjanya turun
B
Adanya perselisihan pribadi antara dua pegawai di kantor
C
Kewenangan pejabat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok yang merugikan tugas publiknya
D
Terjadi perbedaan pendapat dalam rapat pengambilan keputusan
E
Pejabat menolak melaksanakan perintah atasan yang melanggar hukum
NO. 130
Link Soal
Dalam konteks reformasi birokrasi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema ketika sebuah kebijakan baru yang diinisiasi oleh pimpinan ternyata memiliki potensi celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, meskipun secara formal kebijakan tersebut sudah melalui prosedur yang sah. Apabila celah tersebut dimanfaatkan, dampaknya adalah kerugian kecil namun bersifat sistematis bagi keuangan negara dan merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat dan paling mencerminkan penerapan prinsip integritas dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan pimpinan dan melaporkan temuan celah hukum kepada atasan secara tertulis setelah kebijakan berjalan.
B
Mengusulkan peninjauan ulang kebijakan dengan menjelaskan potensi celah hukum dan dampaknya secara profesional kepada pimpinan sebelum kebijakan diimplementasikan.
C
Mengabaikan potensi celah hukum tersebut karena kebijakan sudah diputuskan dan fokus pada implementasi untuk menghindari konflik dengan pimpinan.
D
Mendiskusikan potensi celah hukum tersebut dengan rekan sejawat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pimpinan secara langsung.
E
Mengumpulkan bukti-bukti penyalahgunaan celah hukum setelah kebijakan berjalan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.