Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 13. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 121
Link Soal
Sebuah lembaga publik meluncurkan program bantuan sosial berskala besar untuk kelompok masyarakat terdampak krisis ekonomi. Meskipun dana yang dialokasikan sangat besar dan tujuannya mulia, dalam implementasinya, program ini seringkali dituding sarat akan praktik diskriminatif dalam penentuan penerima, adanya 'potongan' saat distribusi, serta kurangnya saluran pengaduan yang efektif. Akibatnya, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, program ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap lembaga tersebut dan bahkan memicu konflik horizontal di masyarakat.
Kegagalan program ini dalam membangun kepercayaan publik, meskipun memiliki tujuan yang baik, paling krusial mengindikasikan adanya erosi integritas pada aspek...
A
Keadilan prosedural dan akuntabilitas dalam mekanisme implementasi kebijakan.
B
Kuantitas dan kualitas dana yang dialokasikan untuk program tersebut.
C
Desain kebijakan yang kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.
D
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan awal program bantuan sosial.
E
Kompetensi teknis sumber daya manusia yang terlibat dalam pendistribusian bantuan.
NO. 122
Link Soal
Manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan bentuk perjuangan R.A. Kartini dalam memajukan kedudukan wanita Indonesia?
A
Mengupayakan akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan.
B
Mendorong kesetaraan hak perempuan, khususnya dalam pendidikan.
C
Menyuarakan pentingnya hak dasar pendidikan untuk kaum hawa.
D
Mendirikan partai politik khusus untuk perjuangan kemerdekaan.
E
Berjuang melalui gagasan-gagasan yang dituangkan dalam korespondensi.
NO. 123
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menemukan indikasi bahwa rekan kerjanya, Kepala Bagian Keuangan, sering memberikan informasi proyek yang belum dipublikasikan kepada pihak luar yang memiliki koneksi pribadi, meskipun tindakan tersebut belum masuk kategori tindak pidana korupsi secara langsung, namun jelas melanggar kode etik dan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah...
A
Mengingatkan rekan kerja tersebut secara pribadi dan anonim agar tidak mengulangi perbuatannya demi menjaga nama baik institusi.
B
Mendokumentasikan bukti-bukti yang cukup dan melaporkan praktik tersebut kepada atasan langsung atau unit pengawasan internal (misalnya Inspektorat) sesuai prosedur yang berlaku.
C
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan merupakan tindak pidana korupsi yang terang-terangan dan untuk menghindari konflik di lingkungan kerja.
D
Membahas masalah ini dengan rekan-rekan kerja lainnya untuk mencari tahu apakah ada yang memiliki keluhan serupa sebelum memutuskan tindakan.
E
Menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut untuk tujuan pribadi.
NO. 124
Link Soal
Ketika para tokoh perumus dasar negara dihadapkan pada perbedaan pandangan, mereka selalu memprioritaskan metode musyawarah dan mufakat. Hal ini mencerminkan bahwa...
A
Setiap keputusan final harus dicapai melalui sistem voting mayoritas.
B
Kepentingan pribadi atau golongan dianggap lebih utama daripada kepentingan umum.
C
Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus dihindari sama sekali agar tidak terjadi konflik.
D
Musyawarah dan mufakat adalah pendekatan terbaik untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil.
E
Para tokoh tersebut tidak pernah mengalami adanya perbedaan sudut pandang satu sama lain.
NO. 125
Link Soal
Kontribusi pemikiran yang diberikan oleh para tokoh bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI secara jelas menggambarkan komitmen mereka untuk...
A
Mendahulukan kepentingan individu atau kelompok pribadi dalam proses perumusan fondasi negara.
B
Memelihara dan memperjuangkan persatuan bangsa, meskipun terdapat beragam sudut pandang dan perbedaan pendapat.
C
Mengukuhkan dan memperkuat model sistem pemerintahan yang cenderung bersifat otoriter.
D
Menghindari mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan secara kolektif.
E
Mendelegasikan sepenuhnya tugas perumusan dasar negara kepada satu kelompok atau golongan saja.
NO. 126
Link Soal
Bapak Wijoyo, seorang tokoh yang dikenal luas karena rekam jejaknya yang bersih dan dedikasinya terhadap pelayanan publik, baru saja diangkat menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada awal masa jabatannya, ia dihadapkan pada sebuah tawaran menggiurkan dari Konsorsium 'Nusantara Jaya' yang ingin memenangkan proyek pembangunan infrastruktur senilai triliunan di 'Pulau Khatulistiwa'. Tawaran tersebut berupa saham bernilai fantastis dan jaminan posisi strategis bagi kerabat dekat Bapak Wijoyo jika ia bersedia mempermudah proses tender proyek tersebut. Meskipun tawaran ini bisa menjamin kemewahan bagi keluarganya selama beberapa generasi, Bapak Wijoyo dengan tegas menolak tawaran tersebut, bahkan melaporkan upaya suap ini kepada pihak berwenang. Baginya, kepercayaan rakyat dan amanah jabatan adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan keuntungan pribadi.
Tindakan Bapak Wijoyo dalam narasi tersebut mencerminkan nilai luhur Pancasila, khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta merupakan manifestasi nyata dari salah satu pilar utama dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang esensial bagi Aparatur Sipil Negara. Nilai apakah yang paling dominan ditunjukkan oleh Bapak Wijoyo melalui keputusannya tersebut?
A
Integritas
B
Nasionalisme
C
Bela Negara
D
Patriotisme
E
Wawasan Kebangsaan
NO. 127
Link Soal
Anda adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dipromosikan sebagai kepala seksi di bagian pelayanan perizinan sebuah dinas daerah. Suatu hari, seorang pengusaha ternama di daerah mendatangi Anda dengan berkas permohonan yang belum lengkap dan beberapa persyaratan teknis krusial yang tidak terpenuhi. Pengusaha tersebut secara pribadi menawarkan sejumlah uang tunai yang cukup besar sebagai "uang lelah" atau "tanda terima kasih" agar proses perizinannya dipercepat dan kekurangan berkasnya dapat diabaikan. Ia beralasan bahwa proyeknya sangat mendesak dan penundaan akan menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak, termasuk potensi kehilangan lapangan kerja. Anda menyadari bahwa menerima tawaran tersebut jelas melanggar kode etik ASN, prinsip integritas, dan dapat merusak kepercayaan publik. Namun, pengusaha tersebut memiliki pengaruh kuat dan ada kekhawatiran bahwa penolakan Anda dapat menimbulkan resistensi, menghambat karir Anda, atau bahkan berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan yang lebih luas. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang harus Anda lakukan dalam situasi tersebut, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945 sebagai abdi negara adalah...
A
Menolak tawaran uang tersebut secara tegas namun etis, menjelaskan prosedur yang benar dan meminta pengusaha untuk melengkapi berkas sesuai peraturan yang berlaku, serta menegaskan bahwa pelayanan publik harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa diskriminasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
B
Menerima uang tersebut dengan dalih akan menyumbangkannya sepenuhnya untuk kegiatan sosial di dinas Anda, namun tetap memproses perizinan sesuai prosedur yang berlaku setelah pengusaha melengkapi berkasnya, untuk menghindari konflik langsung.
C
Menolak tawaran uang secara halus dan menyarankan pengusaha untuk mencari jalur lain melalui staf bawahan Anda yang mungkin bisa "membantu", demi menghindari potensi konflik atau masalah pribadi yang dapat mengganggu karir Anda.
D
Segera melaporkan pengusaha tersebut ke atasan atau pihak berwenang (misalnya KPK atau inspektorat) tanpa mencoba memberikan penjelasan langsung atau solusi procedural kepadanya, karena khawatir terlibat masalah lebih jauh dan demi menjaga citra dinas.
E
Menerima tawaran uang tersebut dan segera memproses permohonan perizinan sesuai permintaan pengusaha, dengan pertimbangan dampak positif pada proyek pengusaha tersebut dan untuk menjaga hubungan baik demi kelancaran koordinasi di masa mendatang.
NO. 128
Link Soal
Proses pengambilan sumpah jabatan oleh pejabat negara saat dilantik merupakan manifestasi dari...
A
Tekad untuk mendahulukan kepentingan pribadi di atas segalanya.
B
Ikrar untuk melaksanakan tugas secara jujur dan patuh pada hukum.
C
Tindakan formal untuk memperoleh kekuasaan tanpa bertanggung jawab.
D
Sekadar ritual yang tidak mengikat secara moral atau hukum.
E
Komitmen untuk memihak kelompok tertentu di atas kepentingan umum.
NO. 129
Link Soal
Di tengah tantangan reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, konsep integritas seringkali diartikan sempit sebatas tidak melakukan korupsi. Padahal, integritas memiliki dimensi yang lebih luas dan krusial bagi keberlangsungan negara. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi integritas yang komprehensif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?
A
Integritas adalah kesetiaan pada prosedur dan peraturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari penyimpangan.
B
Integritas adalah konsistensi antara nilai-nilai moral, etika, dan perilaku dalam setiap tindakan, baik dalam konteks profesional maupun personal, yang dilandasi oleh Pancasila sebagai dasar negara.
C
Integritas diwujudkan melalui capaian kinerja yang tinggi dan efisiensi birokrasi, meskipun terkadang harus mengambil jalan pintas demi percepatan pembangunan.
D
Integritas dipahami sebagai ketiadaan konflik kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan, demi menjaga citra positif institusi di mata publik.
E
Integritas adalah komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik suap, yang merupakan pilar utama pemberantasan korupsi.
NO. 130
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, namun terdeteksi penyimpangan dalam distribusinya di beberapa wilayah. Langkah yang seharusnya diambil pemerintah adalah...
A
Mengabaikan laporan penyimpangan dan terus menjalankan program.
B
Melaksanakan audit secara transparan terhadap proses distribusi bantuan.
C
Menghentikan program sementara sampai solusi ditemukan.
D
Memberikan sanksi kepada warga yang menerima bantuan tidak sesuai ketentuan.
E
Menambah alokasi anggaran dengan harapan distribusi membaik.