Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 13. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 121
Link Soal
Dalam situasi darurat bencana banjir bandang yang melanda suatu kabupaten, tim tanggap darurat pemerintah daerah dihadapkan pada kelangkaan alat berat untuk evakuasi dan pembukaan akses jalan. Proses pengadaan alat berat normal memerlukan waktu yang panjang dan birokrasi yang ketat. Namun, ada seorang pengusaha lokal yang bersedia meminjamkan alat beratnya secara gratis jika proses administrasi 'disegerakan' dan diberi prioritas dalam proyek infrastruktur pascabencana. Tim menghadapi dilema etika: memprioritaskan kecepatan penanganan bencana dengan mengorbankan integritas prosedural dan potensi konflik kepentingan di masa depan, atau tetap mematuhi seluruh prosedur normal yang berisiko memperlambat penanganan darurat dan menimbulkan lebih banyak korban. Bagaimana keputusan yang paling tepat diambil oleh Kepala BPBD setempat untuk menjunjung tinggi integritas dalam konteks manajemen krisis?
A
Menerima tawaran pengusaha tersebut tanpa syarat, mengesampingkan kekhawatiran konflik kepentingan demi penanganan darurat yang cepat.
B
Menerima tawaran bantuan pinjaman alat berat dari pengusaha, tetapi menolak secara tegas segala bentuk 'imbalan' atau prioritas proyek di masa depan, serta mendokumentasikan dengan jelas semua kesepakatan dan bantuan yang diterima.
C
Menolak tawaran tersebut sepenuhnya karena berpotensi melanggar prinsip integritas, dan tetap menunggu proses pengadaan alat berat resmi meskipun berisiko memperlambat penanganan.
D
Mencari sumber bantuan lain yang tidak memiliki motif tersembunyi, meskipun memakan waktu lebih lama, untuk menjaga integritas sepenuhnya.
E
Membentuk tim khusus yang terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengaudit setiap bantuan yang diterima guna menjamin transparansi, sebelum memutuskan menerima bantuan dari pengusaha.
NO. 122
Link Soal
Pemerintah daerah berencana membangun proyek infrastruktur di wilayah yang masih tertinggal. Namun, masyarakat setempat menyatakan penolakan karena khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan. Langkah terbaik yang sebaiknya diambil oleh pemerintah adalah...
A
Memaksa masyarakat menerima proyek tersebut demi kemajuan pembangunan wilayah.
B
Mengabaikan protes masyarakat dan tetap melanjutkan pembangunan proyek sesuai rencana.
C
Menyelenggarakan konsultasi publik yang menyeluruh untuk menemukan solusi terbaik bersama masyarakat.
D
Menunda pelaksanaan proyek hingga masyarakat bersedia menyetujui tanpa syarat.
E
Mengalihkan lokasi proyek pembangunan ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.
NO. 123
Link Soal
Seorang pejabat publik kedapatan menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dari proyek pemerintah. Untuk menjaga prinsip akuntabilitas publik, langkah yang tepat adalah...
A
Meminta pejabat tersebut mengembalikan dana secara rahasia
B
Mengabaikan kasus tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan
C
Melakukan penyelidikan menyeluruh dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan hukum
D
Melindungi pejabat tersebut demi citra baik lembaga
E
Mengalihkan perhatian masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan baru
NO. 124
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program digitalisasi di desa-desa untuk mempercepat akses teknologi bagi warganya. Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang menolak karena khawatir kehilangan pekerjaan. Tindakan apa yang paling tepat seharusnya diambil oleh pemerintah?
A
Memaksakan pelaksanaan program digitalisasi tanpa memberikan ruang kompromi.
B
Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdialog demi mencari jalan keluar bersama.
C
Menunda implementasi program hingga tidak ada lagi penolakan dari masyarakat.
D
Mengalihkan program digitalisasi ke wilayah lain yang lebih siap menerima inovasi.
E
Mengabaikan kekhawatiran yang disampaikan masyarakat dan tetap melanjutkan program tersebut.
NO. 125
Link Soal
Saat pembahasan RUU perlindungan lingkungan di parlemen, beberapa fraksi menolak karena khawatir akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Apa tindakan yang paling tepat bagi pemerintah dalam menghadapi situasi ini?
A
Mendahulukan pertumbuhan ekonomi ketimbang pelestarian lingkungan.
B
Mengadakan dialog dan pendekatan persuasif kepada fraksi penolak untuk menjelaskan urgensi keberlanjutan lingkungan.
C
Menunda diskusi RUU sampai seluruh fraksi penolak sepakat.
D
Mengabaikan penolakan fraksi dan tetap melanjutkan pembahasan RUU.
E
Medelegasikan penentuan kebijakan kepada sektor swasta yang lebih memahami dinamika ekonomi.
NO. 126
Link Soal
Pak Rahman menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Provinsi Harapan Bangsa. Suatu hari, sebuah perusahaan multinasional besar, PT Sentosa Raya, ingin menginvestasikan dananya untuk proyek infrastruktur berskala besar di provinsi tersebut. Dalam sebuah pertemuan tertutup, perwakilan PT Sentosa Raya menawarkan 'dana operasional' yang cukup besar kepada Pak Rahman dan timnya, di luar prosedur resmi, dengan harapan proses perizinan dan persetujuan proyek dapat dipercepat dan beberapa regulasi bisa dilonggarkan. Pak Rahman dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa semua proses harus transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan semata-mata demi kepentingan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Harapan Bangsa, tanpa adanya intervensi atau keuntungan pribadi. Prinsip ini ia pegang teguh meskipun ada potensi tekanan dari pihak lain yang ingin proyek tersebut cepat terealisasi dengan cara apapun.
A
Profesionalisme
B
Integritas
C
Loyalitas
D
Etos Kerja
E
Solidaritas
NO. 127
Link Soal
Di era lampau, hiduplah sebuah negeri makmur bernama Kota Purwaloka. Namun, seiring berjalannya waktu, kekayaan dan kekuasaan mulai mengikis nilai-nilai luhur para pemangku jabatan. Banyak pejabat yang memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan pribadi, melakukan manipulasi data, dan ingkar janji. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merosot tajam, menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Melihat kondisi ini, para tetua dan cendekiawan Purwaloka mengadakan musyawarah agung. Mereka menyadari bahwa akar permasalahan bukan hanya pada hukum yang kurang tegas, melainkan pada kemerosotan karakter dan kejujuran para pemimpin. Dari sinilah, sebuah filosofi baru dicetuskan dan menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai 'Sumpah Satya Bhakti', sebuah kode etik yang menekankan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, kejujuran absolut, dan dedikasi tanpa pamrih kepada rakyat. Konsep ini kemudian menjadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai integritas dalam pemerintahan modern. Berdasarkan narasi tersebut, latar belakang utama terbentuknya konsep integritas dalam tata kelola pemerintahan adalah...
A
Untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hancur akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan tata kelola yang transparan dan adil.
B
Untuk meningkatkan pendapatan negara melalui kebijakan ekonomi yang lebih agresif dan kompetitif di pasar global.
C
Untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara guna menghadapi ancaman eksternal yang semakin beragam.
D
Untuk mendorong inovasi teknologi dan penelitian ilmiah demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umum.
E
Untuk menyatukan berbagai suku dan budaya di bawah satu payung pemerintahan yang sentralistik demi stabilitas politik.
NO. 128
Link Soal
Dalam upaya mempererat ikatan antar kelompok masyarakat, pemerintah memperkenalkan program yang memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara komunitas dengan latar belakang agama dan suku yang berbeda. Sasaran utama dari inisiatif ini adalah...
A
Menciptakan satu identitas budaya tunggal yang diterima secara universal oleh semua kelompok.
B
Menghapuskan perbedaan guna mewujudkan masyarakat yang lebih seragam.
C
Menjaga stabilitas sosial dengan memupuk toleransi dan pemahaman lintas kelompok.
D
Meminimalisir pengaruh kelompok minoritas dalam struktur sosial masyarakat.
E
Mendorong kompetisi antar kelompok untuk menentukan siapa yang paling dominan.
NO. 129
Link Soal
Pemerintah pusat menerapkan kebijakan pengetatan regulasi untuk perdagangan daring (online) guna melindungi konsumen. Namun, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengeluhkan bahwa kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah?
A
Mengabaikan keluhan dari pelaku UMKM dan tetap menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.
B
Mengadakan dialog bersama pelaku UMKM untuk mencari titik temu dan menyesuaikan regulasi.
C
Membatalkan seluruh kebijakan tersebut demi mendukung pertumbuhan ekonomi sektor UMKM.
D
Memberikan kompensasi finansial kepada pelaku UMKM yang terdampak negatif oleh regulasi.
E
Mengalihkan penerapan kebijakan tersebut ke sektor lain yang tidak memiliki banyak UMKM.
NO. 130
Link Soal
Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program pembangunan di daerah terpencil. Sebagian wilayah merasa keberatan karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program. Bagaimana seharusnya pemerintah memberikan respons terhadap situasi ini?
A
Menunda seluruh program pembangunan di wilayah-wilayah yang mengajukan keberatan.
B
Mengabaikan keberatan yang muncul karena program pembangunan sudah selesai direncanakan.
C
Mengadakan dialog aktif dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan masukan mereka dalam proses pembangunan.
D
Menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan kepada pihak swasta.
E
Mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah yang lebih mudah dijangkau dan mendukung.