Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 14. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 131
Link Soal
Dalam diskusi mengenai reformasi birokrasi, muncul usulan agar semua aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan pelatihan antikorupsi. Apa tujuan utama dari pelatihan semacam ini?
A
Meningkatkan kesetiaan pegawai kepada pimpinan
B
Memastikan efisiensi birokrasi agar lebih cepat dan efektif
C
Menanamkan pemahaman kuat pada pegawai tentang pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas
D
Membatasi kewenangan pegawai dalam mengambil keputusan
E
Menghindarkan kontrol pemerintah pusat terhadap pegawai di daerah
NO. 132
Link Soal
Seorang ASN muda yang baru ditempatkan di sebuah kantor pelayanan publik, Saudara Doni, mengamati bahwa banyak rekan kerjanya seringkali terlambat datang dan pulang lebih awal, namun absensi elektronik mereka selalu menunjukkan 'tepat waktu' karena 'dibantu' oleh salah satu petugas kepegawaian yang memiliki akses. Praktik ini sudah menjadi rahasia umum dan bahkan dianggap 'lumrah' untuk menjaga kekompakan tim, apalagi kinerja pelayanan secara keseluruhan tampak tidak terlalu terganggu. Doni merasa tidak nyaman dengan situasi ini karena bertentangan dengan sumpah jabatannya dan nilai-nilai integritas yang ia pahami. Namun, ia juga khawatir akan dikucilkan atau dianggap tidak loyal jika mencoba menentang praktik tersebut. Bagaimana seharusnya Doni menyikapi situasi ini untuk menjaga integritasnya tanpa menimbulkan konflik yang kontraproduktif dalam lingkungan kerja?
A
Mengikuti praktik tersebut agar tidak terasing dari rekan kerja, karena sistem absensi yang bermasalah bukanlah tanggung jawab pribadinya.
B
Merekam bukti pelanggaran dan melaporkannya langsung ke media massa atau akun media sosial untuk memviralkan masalah ini.
C
Mencoba berbicara secara empat mata dengan petugas kepegawaian yang terlibat dan beberapa rekan senior yang ia percaya, menyampaikan kekhawatirannya tentang implikasi integritas dan potensi risiko jangka panjang, serta mengusulkan perbaikan sistem secara persuasif dan konstruktif.
D
Menolak untuk 'dibantu' absensinya, namun tetap menjaga jarak dan tidak berinteraksi terlalu banyak dengan rekan kerja yang melakukan praktik tersebut.
E
Mengundurkan diri dari instansi tersebut karena lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai integritasnya.
NO. 133
Link Soal
Saat pembahasan RUU perlindungan lingkungan di parlemen, beberapa fraksi menolak karena khawatir akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Apa tindakan yang paling tepat bagi pemerintah dalam menghadapi situasi ini?
A
Mendahulukan pertumbuhan ekonomi ketimbang pelestarian lingkungan.
B
Mengadakan dialog dan pendekatan persuasif kepada fraksi penolak untuk menjelaskan urgensi keberlanjutan lingkungan.
C
Menunda diskusi RUU sampai seluruh fraksi penolak sepakat.
D
Mengabaikan penolakan fraksi dan tetap melanjutkan pembahasan RUU.
E
Medelegasikan penentuan kebijakan kepada sektor swasta yang lebih memahami dinamika ekonomi.
NO. 134
Link Soal
Bapak Surya, seorang Pejabat Tinggi di Provinsi Nirwana, dikenal luas karena rekam jejaknya yang bersih dan anti-korupsi. Suatu ketika, dalam proyek pembangunan infrastruktur besar yang sangat vital bagi masyarakat, Bapak Surya didatangi oleh perwakilan konsorsium 'Mega Karya' yang menawarkan sejumlah besar uang tunai dan fasilitas mewah sebagai 'tanda terima kasih' agar perusahaan mereka dimenangkan dalam tender. Mereka berargumen bahwa penawaran mereka sudah sangat kompetitif dan 'tanda terima kasih' itu hanya untuk memperlancar proses. Bapak Surya, tanpa ragu sedikit pun, menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Ia menegaskan bahwa semua proses harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak boleh ada intervensi apapun, apalagi yang berbau suap. Ia bahkan melaporkan upaya penyuapan tersebut kepada pihak berwenang. Sikap Bapak Surya ini mencerminkan pengamalan nilai dasar Pancasila yang sangat kuat, yaitu...
A
Integritas
B
Nasionalisme
C
Bela Negara
D
Wawasan Kebangsaan
E
Patriotisme
NO. 135
Link Soal
Pelaksanaan otonomi daerah memberikan dampak positif berupa percepatan pembangunan, namun jika tidak dikelola dengan integritas yang baik, dapat menimbulkan dampak negatif berupa 'egoisme kewilayahan'. Apa makna dari istilah tersebut?
A
Daerah enggan menerima bantuan dari pusat
B
Masyarakat daerah menjadi tertutup terhadap pendatang
C
Daerah hanya mementingkan kemajuan wilayahnya sendiri tanpa peduli kepentingan nasional
D
Pemimpin daerah menolak diaudit oleh BPK
E
Munculnya raja-raja kecil yang otoriter di daerah
NO. 136
Link Soal
Pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh para tokoh selama sidang BPUPKI dan PPKI merefleksikan spirit para pendiri bangsa untuk...
A
Menjunjung tinggi kebebasan individual di atas kepentingan kolektif negara.
B
Merancang landasan negara yang kokoh dengan prioritas pada kesejahteraan dan kepentingan bersama.
C
Membangun suatu negara dengan model pemerintahan yang tidak transparan dan tertutup.
D
Menghapuskan segala bentuk perbedaan pandangan demi mencapai stabilitas semu.
E
Memposisikan kekuatan militer sebagai fondasi utama eksistensi dan kekuasaan negara.
NO. 137
Link Soal
Pemerintah sering menginisiasi dialog antarumat beragama untuk mengatasi potensi konflik dan memelihara persatuan. Upaya ini ditujukan untuk...
A
Mengakhiri konflik dengan membiarkan satu agama mendominasi.
B
Memperkuat sikap toleransi dan kerukunan di tengah perbedaan keyakinan.
C
Mengabaikan keberagaman agama demi tercapainya stabilitas semu.
D
Membatasi dampak pengaruh agama dalam kehidupan bernegara.
E
Mencegah interaksi antaragama agar tidak timbul gesekan.
NO. 138
Link Soal
Pemerintah daerah mengadakan festival seni budaya yang melibatkan berbagai komunitas suku di Indonesia. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk...
A
Menyatukan semua suku di bawah satu payung budaya tunggal.
B
Mereduksi perbedaan budaya yang ada di antara suku-suku.
C
Meningkatkan penghargaan terhadap kekayaan budaya nasional.
D
Membatasi masuknya pengaruh budaya asing ke Indonesia.
E
Menyeragamkan praktik budaya dari suku-suku di Indonesia.
NO. 139
Link Soal
Dalam situasi darurat bencana banjir bandang yang melanda suatu kabupaten, tim tanggap darurat pemerintah daerah dihadapkan pada kelangkaan alat berat untuk evakuasi dan pembukaan akses jalan. Proses pengadaan alat berat normal memerlukan waktu yang panjang dan birokrasi yang ketat. Namun, ada seorang pengusaha lokal yang bersedia meminjamkan alat beratnya secara gratis jika proses administrasi 'disegerakan' dan diberi prioritas dalam proyek infrastruktur pascabencana. Tim menghadapi dilema etika: memprioritaskan kecepatan penanganan bencana dengan mengorbankan integritas prosedural dan potensi konflik kepentingan di masa depan, atau tetap mematuhi seluruh prosedur normal yang berisiko memperlambat penanganan darurat dan menimbulkan lebih banyak korban. Bagaimana keputusan yang paling tepat diambil oleh Kepala BPBD setempat untuk menjunjung tinggi integritas dalam konteks manajemen krisis?
A
Menerima tawaran pengusaha tersebut tanpa syarat, mengesampingkan kekhawatiran konflik kepentingan demi penanganan darurat yang cepat.
B
Menerima tawaran bantuan pinjaman alat berat dari pengusaha, tetapi menolak secara tegas segala bentuk 'imbalan' atau prioritas proyek di masa depan, serta mendokumentasikan dengan jelas semua kesepakatan dan bantuan yang diterima.
C
Menolak tawaran tersebut sepenuhnya karena berpotensi melanggar prinsip integritas, dan tetap menunggu proses pengadaan alat berat resmi meskipun berisiko memperlambat penanganan.
D
Mencari sumber bantuan lain yang tidak memiliki motif tersembunyi, meskipun memakan waktu lebih lama, untuk menjaga integritas sepenuhnya.
E
Membentuk tim khusus yang terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengaudit setiap bantuan yang diterima guna menjamin transparansi, sebelum memutuskan menerima bantuan dari pengusaha.
NO. 140
Link Soal
Pemerintah pusat berencana menerapkan kebijakan desentralisasi yang mentransfer wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, beberapa daerah merasa bahwa peningkatan wewenang ini justru akan menjadi beban. Respons yang seharusnya ditunjukkan oleh pemerintah pusat adalah...
A
Menghentikan program desentralisasi khusus untuk daerah yang menolak.
B
Mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembahasan kebijakan guna mengakomodasi kebutuhan mereka.
C
Memaksa daerah untuk mematuhi kebijakan desentralisasi tanpa kompromi.
D
Mengurangi lingkup wewenang bagi daerah yang menunjukkan penolakan terhadap desentralisasi.
E
Sepenuhnya menyerahkan penentuan kebijakan kepada pemerintah pusat.