Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 15. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 141
Link Soal
Pemerintah berencana mengembangkan kawasan ekonomi khusus di kawasan timur Indonesia dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi, komunitas lokal merasa minimnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan. Tindakan yang paling tepat bagi pemerintah adalah?
A
Meneruskan pembangunan proyek tanpa partisipasi aktif dari masyarakat lokal.
B
Menghentikan keseluruhan proyek demi mencegah potensi konflik di kemudian hari.
C
Mengikutsertakan komunitas lokal dalam setiap fase, mulai dari perancangan hingga implementasi proyek.
D
Memindahkan lokasi proyek ke wilayah lain yang menunjukkan respons yang lebih positif terhadap perubahan.
E
Memberikan sejumlah kompensasi finansial kepada masyarakat lokal sebagai bentuk kepedulian.
NO. 142
Link Soal
Integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya tentang tidak melakukan korupsi, melainkan juga meliputi komitmen terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepatuhan pada sistem akuntabilitas. Dalam situasi di mana prosedur birokrasi yang rigid dapat menghambat efisiensi pelayanan, namun di sisi lain prosedur tersebut juga dirancang sebagai upaya pencegahan korupsi, tindakan yang paling mencerminkan integritas tinggi seorang ASN adalah:
A
Memodifikasi prosedur secara diam-diam demi percepatan layanan yang dianggap lebih mendesak, dengan keyakinan bahwa tujuan akhir akan membenarkan cara.
B
Tetap berpegang teguh pada setiap prosedur yang ada tanpa toleransi, meski mengakibatkan keterlambatan pelayanan dan keluhan masyarakat, karena prosedur adalah jaminan mutlak integritas.
C
Menganalisis dan mengidentifikasi potensi reformasi prosedur yang dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi tingkat akuntabilitas dan transparansi, lalu mengusulkannya secara resmi kepada pihak berwenang.
D
Menggunakan diskresi sebatas mungkin untuk mempercepat proses, selama tidak ada dampak finansial negatif langsung pada negara, dan siap bertanggung jawab atas pilihan tersebut.
E
Menyalurkan keluhan publik terkait prosedur lambat kepada media massa sebagai bentuk tekanan agar sistem birokrasi segera diperbaiki.
NO. 143
Link Soal
Pemerintah pusat berencana menerapkan kebijakan desentralisasi yang mentransfer wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, beberapa daerah merasa bahwa peningkatan wewenang ini justru akan menjadi beban. Respons yang seharusnya ditunjukkan oleh pemerintah pusat adalah...
A
Menghentikan program desentralisasi khusus untuk daerah yang menolak.
B
Mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembahasan kebijakan guna mengakomodasi kebutuhan mereka.
C
Memaksa daerah untuk mematuhi kebijakan desentralisasi tanpa kompromi.
D
Mengurangi lingkup wewenang bagi daerah yang menunjukkan penolakan terhadap desentralisasi.
E
Sepenuhnya menyerahkan penentuan kebijakan kepada pemerintah pusat.
NO. 144
Link Soal
Seorang Kepala Bagian di Kementerian X menemukan bahwa salah satu staf terbaiknya, Saudara B, seorang ASN berprestasi dengan rekam jejak cemerlang dalam inovasi pelayanan publik, seringkali mengambil 'jalur pintas' administratif untuk mempercepat proses perizinan bagi masyarakat. 'Jalur pintas' ini memang tidak secara langsung melanggar hukum pidana, tetapi jelas menyimpang dari prosedur standar operasional (SOP) yang telah ditetapkan dan berpotensi membuka celah bagi praktik tidak transparan di masa depan. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan kecepatan pelayanan Saudara B, dan atasan langsung Saudara B pun cenderung mengabaikan penyimpangan ini demi capaian kinerja instansi. Kepala Bagian tersebut, yang baru saja mengikuti diklat integritas, merasa dilema antara mempertahankan efisiensi yang disukai publik dan atasan, atau menegakkan integritas prosedural. Apa implikasi etika terbesar dari situasi ini terhadap prinsip integritas dalam birokrasi, dan tindakan apa yang paling tepat diambil oleh Kepala Bagian untuk menjunjung tinggi integritas secara komprehensif?
A
Mengabaikan praktik Saudara B karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendapatkan dukungan atasan, fokus pada hasil akhir tanpa terlalu mempermasalahkan proses.
B
Memberi teguran lisan kepada Saudara B secara pribadi dan meminta untuk tidak mengulangi, tanpa menindaklanjuti secara formal agar tidak mengganggu kinerja dan moral staf.
C
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP yang ada, melibatkan Saudara B dan pihak terkait untuk mengidentifikasi potensi penyederhanaan yang legal, sambil tetap memastikan Saudara B mematuhi prosedur yang berlaku saat ini dan memperbaiki penyimpangan secara sistematis.
D
Segera melaporkan Saudara B kepada inspektorat internal untuk sanksi disipliner atas pelanggaran prosedur, terlepas dari dampak positif yang dirasakan masyarakat.
E
Membuat aturan internal baru yang melegalkan 'jalur pintas' tersebut, dengan alasan adaptasi terhadap tuntutan masyarakat akan kecepatan pelayanan.
NO. 145
Link Soal
Dalam situasi krisis ekonomi global, pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan pajak demi menjaga stabilitas pendapatan negara. Namun, kebijakan ini menuai protes dari masyarakat yang merasa beban pajak menjadi terlalu berat. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah?
A
Terus menaikkan pajak tanpa menghiraukan keberatan atau protes yang disampaikan oleh masyarakat.
B
Memangkas anggaran belanja negara secara signifikan untuk menghindari kenaikan pajak tambahan.
C
Mengadakan forum dialog publik untuk mengedukasi dan menjelaskan pentingnya kebijakan kenaikan pajak tersebut.
D
Menunda pemberlakuan kenaikan pajak hingga kondisi krisis ekonomi global benar-benar berakhir.
E
Memberikan pembebasan pajak khusus bagi kelompok masyarakat yang secara aktif menolak kebijakan tersebut.
NO. 146
Link Soal
Prinsip integritas merupakan pilar krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dalam perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hakikat integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) paling mendasar harus dimaknai sebagai:
A
Kepatuhan mutlak terhadap setiap peraturan perundang-undangan demi terciptanya kepastian hukum.
B
Kemampuan untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam setiap kesempatan.
C
Konsistensi antara pikiran, perkataan, dan tindakan yang didasari oleh nilai-nilai luhur Pancasila serta semangat pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara.
D
Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja.
E
Komitmen untuk selalu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
NO. 147
Link Soal
Konsep keselarasan antara individu dan masyarakat dalam Pancasila menuntut adanya keseimbangan yang bermakna...
A
Kepentingan pribadi harus selalu menjadi prioritas utama
B
Kepentingan umum diletakkan di atas kepentingan pribadi atau golongan
C
Kepentingan golongan didahulukan daripada kepentingan umum
D
Menghapuskan sama sekali kepentingan individu demi negara
E
Memberikan porsi yang sama persis tanpa melihat situasi
NO. 148
Link Soal
Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan, disebut ...
A
Norma Agama
B
Norma Kesusilaan
C
Norma Kesopanan
D
Norma Keadilan
E
Norma Hukum
NO. 149
Link Soal
Perjuangan R.A. Kartini yang fokus pada peningkatan akses pendidikan bagi perempuan merefleksikan prinsip bahwa...
A
Keseimbangan gender merupakan elemen esensial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan setara.
B
Pendidikan memiliki relevansi dan urgensi hanya bagi kalangan perempuan.
C
Manfaat pendidikan secara eksklusif hanya dapat dirasakan oleh kaum pria.
D
R.A. Kartini menempatkan isu pendidikan di atas semua permasalahan sosial lainnya.
E
Kaum perempuan pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.
NO. 150
Link Soal
Seorang pejabat di lingkungan pemerintahan daerah menemukan adanya praktik penyalahgunaan anggaran oleh bawahannya. Namun, karena tekanan politik yang kuat, pejabat tersebut merasa kesulitan untuk mengungkapkan fakta tersebut. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut adalah...
A
Membiarkan penyalahgunaan anggaran agar stabilitas politik tetap terjaga.
B
Mengungkap penyalahgunaan anggaran tersebut meskipun menghadapi tekanan politik yang besar.
C
Mencari solusi kompromi agar bawahannya tidak terseret dalam masalah hukum.
D
Menunda tindakan penanganan hingga situasi politik di daerah tersebut lebih stabil.
E
Menyembunyikan masalah tersebut demi menjaga citra dan reputasi instansi pemerintahan.