Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 15. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 141
Link Soal
Perilaku bergaya hidup mewah dan konsumtif di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kekurangan ekonomi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 142
Link Soal
Pemerintah berupaya menguatkan pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan tentang hak dan kewajiban penduduk sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional. Apa sasaran utama dari pendidikan tersebut?
A
Mencetak warga negara yang hanya tunduk pada otoritas pemerintah
B
Membekali masyarakat dengan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi
C
Menciptakan keseragaman berpikir dan bertindak di antara warga negara
D
Menjamin kesetaraan hak di mata hukum bagi setiap warga negara
E
Mendidik warga agar mendukung semua kebijakan pemerintah tanpa kritik
NO. 143
Link Soal
Dalam menghadapi era ekonomi digital, pemerintah pusat bertekad memajukan pendidikan teknologi di seluruh sekolah di Indonesia. Namun, beberapa daerah terpencil masih memiliki akses teknologi yang sangat terbatas. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam situasi ini?
A
Memaksakan implementasi program teknologi di semua daerah tanpa terkecuali.
B
Meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara penuh.
C
Menyerahkan sepenuhnya program pendidikan teknologi hanya kepada daerah yang sudah siap secara mandiri.
D
Mengalihkan seluruh anggaran pendidikan teknologi ke daerah perkotaan yang lebih maju.
E
Menunda keseluruhan program hingga seluruh daerah siap secara teknologi.
NO. 144
Link Soal
Sebuah lembaga publik meluncurkan program bantuan sosial berskala besar untuk kelompok masyarakat terdampak krisis ekonomi. Meskipun dana yang dialokasikan sangat besar dan tujuannya mulia, dalam implementasinya, program ini seringkali dituding sarat akan praktik diskriminatif dalam penentuan penerima, adanya 'potongan' saat distribusi, serta kurangnya saluran pengaduan yang efektif. Akibatnya, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, program ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap lembaga tersebut dan bahkan memicu konflik horizontal di masyarakat.
Kegagalan program ini dalam membangun kepercayaan publik, meskipun memiliki tujuan yang baik, paling krusial mengindikasikan adanya erosi integritas pada aspek...
A
Keadilan prosedural dan akuntabilitas dalam mekanisme implementasi kebijakan.
B
Kuantitas dan kualitas dana yang dialokasikan untuk program tersebut.
C
Desain kebijakan yang kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.
D
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan awal program bantuan sosial.
E
Kompetensi teknis sumber daya manusia yang terlibat dalam pendistribusian bantuan.
NO. 145
Link Soal
Dalam sebuah kantor pelayanan publik, perlahan-lahan berkembang kebiasaan 'melonggarkan' prosedur standar. Misalnya, membiarkan berkas yang kurang lengkap tetap diproses dengan 'catatan khusus,' memberikan prioritas pada permohonan tertentu atas dasar kenalan, atau menunda respons terhadap keluhan yang tidak memiliki 'jalur' khusus. Meskipun tidak ada tindakan korupsi besar-besaran, akumulasi dari 'pelanggaran-pelanggaran kecil' ini pada akhirnya menyebabkan birokrasi yang lambat, kualitas layanan yang menurun drastis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut.
Fenomena 'pelanggaran-pelanggaran kecil' yang berakumulasi ini paling tepat mengilustrasikan erosi integritas yang berakibat pada...
A
Pengeroposan sistemik terhadap prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pelayanan publik.
B
Kebutuhan mendesak akan penambahan jumlah pengawas dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
C
Ketidakmampuan pimpinan dalam memberikan teladan dan arahan yang jelas kepada bawahan.
D
Defisit anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan prosedur yang baku dan efisien.
E
Kurangnya pelatihan etika dan peningkatan kapasitas bagi seluruh pegawai di institusi tersebut.
NO. 146
Link Soal
Pemerintah sering menginisiasi dialog antarumat beragama untuk mengatasi potensi konflik dan memelihara persatuan. Upaya ini ditujukan untuk...
A
Mengakhiri konflik dengan membiarkan satu agama mendominasi.
B
Memperkuat sikap toleransi dan kerukunan di tengah perbedaan keyakinan.
C
Mengabaikan keberagaman agama demi tercapainya stabilitas semu.
D
Membatasi dampak pengaruh agama dalam kehidupan bernegara.
E
Mencegah interaksi antaragama agar tidak timbul gesekan.
NO. 147
Link Soal
Anda ditugaskan untuk mengurus pembuatan kaus seragam untuk kegiatan mancakrida (outbound) kantor minggu depan. Dari opsi berikut, tindakan mana yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dalam melaksanakan tugas ini?
A
Menentukan perusahaan konveksi yang memiliki rekam jejak baik dan kualitas terjamin.
B
Memberikan laporan berkala kepada panitia lain mengenai proses pembuatan kaus.
C
Menambahkan sedikit biaya pada setiap kaus sebagai imbalan atas usaha dan waktu ekstra.
D
Memastikan kualitas kaus yang dihasilkan setara dengan harga yang telah disepakati.
E
Mengumpulkan masukan awal dari rekan kerja untuk menentukan desain kaus yang akan dicetak.
NO. 148
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru bertugas di unit pengadaan barang mendapati adanya indikasi kuat praktik kolusi. Setiap proyek pengadaan di unitnya selalu dimenangkan oleh perusahaan "X", yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa pejabat senior di instansi tersebut, meskipun ada penawaran dari perusahaan lain yang lebih menguntungkan negara dari segi harga dan kualitas. Ketika ia mencoba mempertanyakan hal ini secara internal, ia diberi peringatan untuk "tidak mencari-cari masalah" dan "menjaga soliditas tim".
Dalam menghadapi situasi tersebut, tindakan yang paling tepat dan mencerminkan prinsip integritas seorang ASN adalah...
A
Mengikuti alur prosedur yang sudah ada untuk menjaga keharmonisan tim dan menghindari konflik.
B
Mengumpulkan data dan bukti yang relevan secara cermat, kemudian melaporkan indikasi kolusi tersebut kepada Inspektorat Jenderal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
C
Mencoba mencari dukungan dari rekan kerja lain untuk bersama-sama menentang praktik tersebut secara terbuka di forum internal.
D
Menyampaikan keluhannya secara anonim ke media massa agar publik menyoroti masalah tersebut.
E
Mengabaikan praktik tersebut karena merasa tidak memiliki wewenang untuk mengubah sistem dan fokus pada tugas-tugas lain.
NO. 149
Link Soal
Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, pemerintah membuka pintu bagi investor asing untuk berinvestasi. Namun, masyarakat lokal mengkhawatirkan bahwa investasi asing ini bisa merugikan kepentingan nasional. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah?
A
Melanjutkan proyek investasi asing tanpa mempertimbangkan perubahan atau masukan.
B
Mengajak masyarakat berdialog dan menjelaskan secara transparan manfaat serta keuntungan dari investasi asing tersebut.
C
Menolak semua tawaran investasi asing demi menjaga kemandirian ekonomi negara sepenuhnya.
D
Menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait proyek kepada pihak investor asing yang bersangkutan.
E
Mengalihkan seluruh proyek kepada investor domestik, meskipun dengan keterbatasan dana.
NO. 150
Link Soal
Dalam pembangunan proyek infrastruktur strategis di suatu daerah, panitia pengadaan menemukan bahwa salah satu vendor yang menawar, PT Harapan Jaya, memiliki rekam jejak buruk dalam proyek sebelumnya di daerah lain yang menyebabkan keterlambatan dan penurunan kualitas. Namun, secara teknis, proposal penawaran PT Harapan Jaya sangat menarik dan menawarkan harga yang paling kompetitif. Di sisi lain, Bupati secara lisan menyampaikan 'dukungan' tidak langsungnya agar PT Harapan Jaya dipertimbangkan dengan serius, mengingat pemilik PT tersebut adalah kerabat jauh yang dianggap berjasa pada kampanye beliau. Jika panitia pengadaan memutuskan untuk tetap memenangkan PT Harapan Jaya dengan alasan efisiensi anggaran dan arahan tersirat dari atasan, prinsip integritas apakah yang paling fundamental telah terkompromikan dalam konteks ini, dan apa dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik?
A
Prinsip akuntabilitas, karena keputusan tersebut akan sulit dipertanggungjawabkan secara publik jika proyek mengalami masalah serupa di kemudian hari.
B
Prinsip transparansi, karena adanya 'dukungan' tidak langsung dari Bupati mengindikasikan proses yang tidak terbuka dan rentan intervensi.
C
Prinsip profesionalisme, karena panitia pengadaan gagal menyeleksi vendor berdasarkan kualifikasi objektif dan rekam jejak yang kredibel.
D
Prinsip imparsialitas, karena keputusan cenderung dipengaruhi oleh faktor kedekatan pribadi dan bukan semata-mata meritokrasi atau kepentingan publik murni, yang berpotensi merusak kepercayaan publik dan menciptakan preseden buruk.
E
Prinsip keadilan, karena vendor lain yang lebih berkualitas mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama akibat intervensi non-profesional.