Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 15. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 141
Link Soal
Seorang pejabat publik mengetahui adanya praktik penyalahgunaan wewenang di instansinya yang merugikan masyarakat luas. Ia ingin melaporkan, namun merasa takut akan risiko yang mungkin terjadi pada kariernya. Apa tindakan yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut?
A
Membiarkan masalah tersebut berlanjut karena khawatir akan dampak negatif terhadap dirinya sendiri.
B
Melaporkan penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme whistleblower yang menjamin perlindungan pelapor.
C
Mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu melakukan pelaporan resmi.
D
Mengabaikan permasalahan tersebut dan fokus pada tugas-tugas lain yang ada.
E
Memberi peringatan secara personal kepada pelaku tanpa melibatkan pihak berwenang.
NO. 142
Link Soal
Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program pembangunan di daerah terpencil. Sebagian wilayah merasa keberatan karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program. Bagaimana seharusnya pemerintah memberikan respons terhadap situasi ini?
A
Menunda seluruh program pembangunan di wilayah-wilayah yang mengajukan keberatan.
B
Mengabaikan keberatan yang muncul karena program pembangunan sudah selesai direncanakan.
C
Mengadakan dialog aktif dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan masukan mereka dalam proses pembangunan.
D
Menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan kepada pihak swasta.
E
Mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah yang lebih mudah dijangkau dan mendukung.
NO. 143
Link Soal
Sebuah lembaga publik meluncurkan program bantuan sosial berskala besar untuk kelompok masyarakat terdampak krisis ekonomi. Meskipun dana yang dialokasikan sangat besar dan tujuannya mulia, dalam implementasinya, program ini seringkali dituding sarat akan praktik diskriminatif dalam penentuan penerima, adanya 'potongan' saat distribusi, serta kurangnya saluran pengaduan yang efektif. Akibatnya, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, program ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap lembaga tersebut dan bahkan memicu konflik horizontal di masyarakat.
Kegagalan program ini dalam membangun kepercayaan publik, meskipun memiliki tujuan yang baik, paling krusial mengindikasikan adanya erosi integritas pada aspek...
A
Keadilan prosedural dan akuntabilitas dalam mekanisme implementasi kebijakan.
B
Kuantitas dan kualitas dana yang dialokasikan untuk program tersebut.
C
Desain kebijakan yang kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.
D
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan awal program bantuan sosial.
E
Kompetensi teknis sumber daya manusia yang terlibat dalam pendistribusian bantuan.
NO. 144
Link Soal
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah prasyarat mutlak untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Komitmen anti-korupsi ini selaras dengan tujuan luhur Sila ke-5 Pancasila, yaitu...
A
Menghormati kebebasan beragama
B
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
C
Menjaga keutuhan wilayah negara
D
Mengutamakan musyawarah mufakat
E
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
NO. 145
Link Soal
Menghadapi keragaman agama, suku, dan budaya, sikap yang selaras dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah...
A
Menyatukan semua budaya agar membentuk satu entitas seragam.
B
Mengurangi perbedaan untuk mempermudah administrasi negara.
C
Mengabaikan keragaman demi mempertahankan stabilitas.
D
Melestarikan serta mengembangkan aneka ragam suku, agama, dan budaya.
E
Menyeragamkan keyakinan agama demi menjaga keutuhan.
NO. 146
Link Soal
Untuk mengintensifkan kebijakan desentralisasi, pemerintah menyerahkan lebih banyak otoritas kepada pemerintah daerah. Namun, timbul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola wewenang baru ini secara efektif. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat?
A
Menerapkan kebijakan desentralisasi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengelolaan masing-masing daerah.
B
Menyediakan bimbingan dan program pelatihan intensif bagi daerah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen mereka.
C
Mengurangi kembali wewenang yang telah diberikan dan mengembalikan kendali penuh kepada pemerintah pusat.
D
Membiarkan daerah mencari solusi dan belajar dari pengalaman kesalahan mereka sendiri.
E
Mendelegasikan kewenangan pengelolaan kebijakan di daerah kepada entitas swasta.
NO. 147
Link Soal
Keputusan Sidang PPKI untuk mengubah rumusan Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa mengindikasikan bahwa...
A
Kepentingan persatuan nasional lebih diutamakan dibandingkan perbedaan keyakinan.
B
Setiap agama memiliki hak untuk mendominasi perumusan dasar negara.
C
Perbedaan agama tidak perlu dipertimbangkan dalam pembentukan negara.
D
Kelompok mayoritas harus selalu menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan.
E
Piagam Jakarta tidak relevan lagi dalam konteks persatuan bangsa.
NO. 148
Link Soal
Pada saat sidang PPKI mendiskusikan Piagam Jakarta, rumusan sila pertama mendapat penolakan dari perwakilan Indonesia timur. Setelah melalui perdebatan, akhirnya disepakati perubahan rumusan menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Kejadian ini menggarisbawahi bahwa...
A
Dalam konteks kenegaraan, perbedaan keyakinan agama tidak memiliki signifikansi.
B
Penjagaan persatuan dan kesatuan bangsa jauh lebih krusial dibandingkan perbedaan keyakinan.
C
Setiap keyakinan agama harus mendapatkan akomodasi penuh tanpa pengecualian.
D
Keputusan tersebut diambil semata-mata untuk mencegah terjadinya pertikaian.
E
Keyakinan agama yang dianut oleh mayoritas harus menjadi penentu utama dalam negara.
NO. 149
Link Soal
Untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah ingin membangun infrastruktur pertanian di wilayah terpencil. Sayangnya, masyarakat setempat menolak proyek tersebut karena mengkhawatirkan kerusakan lingkungan. Tindakan apa yang sebaiknya diambil pemerintah?
A
Menghentikan proyek pembangunan demi menjaga kelestarian lingkungan.
B
Melibatkan masyarakat lokal dan para ahli lingkungan dalam proses perencanaan proyek secara detail.
C
Memaksakan kelanjutan proyek demi tercapainya target ketahanan pangan.
D
Mengalihkan pembangunan proyek ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan penuh.
E
Memberikan insentif berupa dukungan finansial kepada masyarakat agar mereka mendukung proyek.
NO. 150
Link Soal
Menanggapi kebijakan pemerintah tentang pengajaran muatan lokal, seorang guru berinovasi dalam mengajar bahasa daerah agar siswa pendatang dapat memahaminya. Bukti kaitan antara integritas guru dan prinsip Bhineka Tunggal Ika dalam konteks ini adalah ...
A
Pemerintah memenuhi komitmennya untuk mengembangkan kebudayaan nasional.
B
Murid-murid lokal menerima perhatian yang kurang memadai dari guru.
C
Inovasi yang dilakukan guru semata-mata demi kepentingan para siswanya.
D
Guru menunjukkan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki latar belakang bahasa berbeda.
E
Institusi sekolah berfungsi sebagai pusat pengembangan budaya daerah.