Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 15. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 141
Link Soal
Banyak pengusaha kecil mengeluhkan persyaratan yang terlalu memberatkan dalam program kredit usaha yang diluncurkan pemerintah untuk mendorong ekonomi lokal. Tindakan apa yang seharusnya diambil pemerintah?
A
Menyesuaikan kembali syarat pengajuan kredit agar lebih terjangkau oleh pengusaha kecil.
B
Melimpahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan kredit kepada bank swasta.
C
Mengabaikan masukan dari pengusaha kecil dan mempertahankan program seperti adanya.
D
Menghentikan program kredit usaha sepenuhnya akibat banyaknya keluhan.
E
Menunda implementasi program sampai semua pengusaha dapat memenuhi persyaratannya.
NO. 142
Link Soal
Seorang ASN menolak pemberian hadiah dari seorang rekanan proyek karena mengetahui bahwa hal tersebut melanggar kode etik dan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Nilai integritas apa yang paling dominan ditunjukkan oleh ASN tersebut?
A
Kerja Keras
B
Jujur
C
Berani
D
Peduli
E
Sederhana
NO. 143
Link Soal
Sub-materi: Pencegahan Korupsi dan Konflik Kepentingan. Bapak Surya, seorang Kepala Dinas pada Kementerian X, memiliki wewenang signifikan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Diketahui bahwa perusahaan konsultan milik istrinya baru-baru ini memenangkan tender proyek besar di kementerian tersebut. Meskipun tidak ada bukti langsung intervensi Bapak Surya dalam proses seleksi, rekam jejak perusahaan istrinya tidak terlalu menonjol untuk skala proyek sebesar itu, dan muncul keraguan publik mengenai objektivitas serta transparansi proses tender. Berdasarkan prinsip integritas ASN dan upaya menjaga kepercayaan publik, analisis tindakan yang paling tepat untuk merespons situasi ini adalah...
A
Melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan konflik kepentingan dan proses tender secara keseluruhan, serta menerapkan sanksi disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jika terbukti ada pelanggaran, bahkan mempertimbangkan jalur hukum jika ada indikasi tindak pidana korupsi.
B
Menerbitkan surat edaran internal yang melarang ASN memiliki usaha yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, tanpa perlu menindaklanasi kasus Bapak Surya secara spesifik.
C
Meminta Bapak Surya untuk mengundurkan diri dari posisinya agar tidak menimbulkan kegaduhan publik, tanpa perlu proses investigasi formal.
D
Membatalkan seluruh hasil tender proyek tersebut dan mengulanginya dengan pengawasan ketat dari lembaga independen, sambil membiarkan Bapak Surya tetap pada jabatannya.
E
Menunggu adanya laporan resmi dari masyarakat atau lembaga pengawas sebelum mengambil tindakan apapun, karena ketiadaan bukti intervensi langsung.
NO. 144
Link Soal
Anda adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dipromosikan sebagai kepala seksi di bagian pelayanan perizinan sebuah dinas daerah. Suatu hari, seorang pengusaha ternama di daerah mendatangi Anda dengan berkas permohonan yang belum lengkap dan beberapa persyaratan teknis krusial yang tidak terpenuhi. Pengusaha tersebut secara pribadi menawarkan sejumlah uang tunai yang cukup besar sebagai "uang lelah" atau "tanda terima kasih" agar proses perizinannya dipercepat dan kekurangan berkasnya dapat diabaikan. Ia beralasan bahwa proyeknya sangat mendesak dan penundaan akan menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak, termasuk potensi kehilangan lapangan kerja. Anda menyadari bahwa menerima tawaran tersebut jelas melanggar kode etik ASN, prinsip integritas, dan dapat merusak kepercayaan publik. Namun, pengusaha tersebut memiliki pengaruh kuat dan ada kekhawatiran bahwa penolakan Anda dapat menimbulkan resistensi, menghambat karir Anda, atau bahkan berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan yang lebih luas. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang harus Anda lakukan dalam situasi tersebut, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945 sebagai abdi negara adalah...
A
Menolak tawaran uang tersebut secara tegas namun etis, menjelaskan prosedur yang benar dan meminta pengusaha untuk melengkapi berkas sesuai peraturan yang berlaku, serta menegaskan bahwa pelayanan publik harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa diskriminasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
B
Menerima uang tersebut dengan dalih akan menyumbangkannya sepenuhnya untuk kegiatan sosial di dinas Anda, namun tetap memproses perizinan sesuai prosedur yang berlaku setelah pengusaha melengkapi berkasnya, untuk menghindari konflik langsung.
C
Menolak tawaran uang secara halus dan menyarankan pengusaha untuk mencari jalur lain melalui staf bawahan Anda yang mungkin bisa "membantu", demi menghindari potensi konflik atau masalah pribadi yang dapat mengganggu karir Anda.
D
Segera melaporkan pengusaha tersebut ke atasan atau pihak berwenang (misalnya KPK atau inspektorat) tanpa mencoba memberikan penjelasan langsung atau solusi procedural kepadanya, karena khawatir terlibat masalah lebih jauh dan demi menjaga citra dinas.
E
Menerima tawaran uang tersebut dan segera memproses permohonan perizinan sesuai permintaan pengusaha, dengan pertimbangan dampak positif pada proyek pengusaha tersebut dan untuk menjaga hubungan baik demi kelancaran koordinasi di masa mendatang.
NO. 145
Link Soal
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam menghadapi tantangan global, pemerintah mengadakan program pelatihan keterampilan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, beberapa daerah terpencil memiliki keterbatasan akses terhadap program ini. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah?
A
Menyediakan program pelatihan hanya di daerah perkotaan karena aksesnya lebih mudah.
B
Meningkatkan akses infrastruktur dan sumber daya di daerah terpencil agar mereka dapat mengikuti pelatihan.
C
Mengabaikan daerah terpencil dan hanya fokus pada daerah yang sudah siap.
D
Menurunkan standar kualitas program pelatihan agar lebih mudah diterapkan di daerah terpencil.
E
Mengalihkan program ke sektor lain yang dianggap lebih relevan untuk daerah terpencil.
NO. 146
Link Soal
Dalam sistem birokrasi, seorang pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika seorang ASN menerima gratifikasi, maka ia wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu paling lambat...
A
14 hari kerja
B
30 hari kerja
C
7 hari kerja
D
3 x 24 jam
E
1 bulan kalender
NO. 147
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dilantik sebagai kepala seksi di sebuah kementerian, menemukan adanya praktik 'titipan' proyek dari beberapa pejabat tinggi kepada bawahannya. Praktik ini tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, meskipun secara kasat mata proyek tersebut tetap berjalan. Rekan kerjanya menyarankan untuk tidak terlalu ikut campur demi menjaga kenyamanan kerja dan karier. Jika ASN tersebut memegang teguh nilai integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil adalah...
A
Melaporkan praktik tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang cukup kuat secara diam-diam.
B
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan wewenangnya dan fokus pada tugas pokok yang lain.
C
Menegur langsung pejabat tinggi yang terlibat dan menuntut mereka menghentikan praktik tersebut.
D
Berusaha mengubah sistem dari dalam dengan perlahan-lahan mengedukasi bawahan tentang pentingnya integritas tanpa melibatkan atasan.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja terdekat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pihak luar.
NO. 148
Link Soal
Semangat kolektivitas dan konsensus mewarnai sidang BPUPKI. Ir. Soekarno menyatakan, "Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang semua harus melakukannya." Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa...
A
Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah esensial.
B
Pengelolaan negara sepatutnya hanya dilakukan oleh satu kelompok dominan.
C
Kontribusi dalam pembangunan negara hanya dibatasi untuk golongan mayoritas.
D
Proses pembangunan harus dilaksanakan secara cepat tanpa melalui musyawarah.
E
Semua kelompok memiliki otoritas yang setara dalam setiap aspek.
NO. 149
Link Soal
Di Kabupaten Mandiri Jaya, salah satu pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, Ibu Siti, dikenal sering memotong sebagian dana alokasi proyek-proyek kecil untuk kepentingan pribadi. Meskipun ia berusaha menutupi jejaknya dengan membuat laporan keuangan fiktif, praktik ini perlahan mulai tercium oleh kontraktor dan warga penerima manfaat. Lambat laun, kualitas pekerjaan proyek-proyek yang ditangani dinas tersebut menurun drastis, seperti pembangunan irigasi yang mudah rusak atau perbaikan jalan yang tidak tahan lama. Masyarakat mulai resah dan mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Apa dampak negatif paling signifikan yang timbul akibat pengabaian nilai integritas oleh Ibu Siti dalam kasus ini?
A
Penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan potensi kerugian finansial negara akibat proyek yang tidak berkualitas.
B
Ibu Siti akan dipecat dari jabatannya dan menghadapi tuntutan hukum atas perbuatannya.
C
Kontraktor yang bekerja sama dengan Ibu Siti tidak akan mendapatkan proyek lagi di masa mendatang.
D
Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum akan dipotong pada tahun berikutnya sebagai bentuk sanksi.
E
Rekan kerja Ibu Siti akan merasa tidak nyaman dan kinerja tim secara keseluruhan menurun.
NO. 150
Link Soal
Seorang kepala dinas ditugaskan untuk memimpin tim seleksi pengadaan barang dan jasa bernilai miliaran rupiah. Salah satu perusahaan peserta tender memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan kakak ipar kepala dinas tersebut. Secara formal, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang hubungan tersebut untuk posisi kepala dinas, karena kakak ipar tidak berada di bawah garis lurus keturunan atau afiliasi langsung yang diatur dalam undang-undang konflik kepentingan tertentu. Namun, situasi ini menimbulkan gunjingan dan potensi persepsi publik tentang ketidakobjektifan.
Tantangan integritas paling mendalam yang dihadapi kepala dinas dalam situasi ini, bahkan jika secara hukum tidak ada pelanggaran langsung, terletak pada...
A
Potensi konflik kepentingan yang dapat merusak objektivitas pengambilan keputusan dan kepercayaan publik.
B
Kesulitan dalam menyeimbangkan antara loyalitas keluarga dan tanggung jawab profesional.
C
Kurangnya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai definisi konflik kepentingan.
D
Risiko terhadap reputasi pribadi kepala dinas di mata rekan kerja dan bawahannya.
E
Tekanan untuk memastikan bahwa perusahaan yang relevan tidak dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil.