Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, yang krusial untuk keamanan dan kesejahteraan warga, terkendala oleh keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Langkah finansial terbaik apa yang seharusnya diambil pemerintah?
A
Mengupayakan pinjaman dari luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur tersebut.
B
Melakukan realokasi anggaran dari proyek-proyek lain yang dianggap kurang mendesak.
C
Menunda pelaksanaan proyek hingga ketersediaan anggaran memadai.
D
Menggantungkan pembiayaan proyek sepenuhnya kepada sektor swasta.
E
Mengecilkan skala proyek agar sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.
NO. 152
Link Soal
Semangat kolektivitas dan konsensus mewarnai sidang BPUPKI. Ir. Soekarno menyatakan, "Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang semua harus melakukannya." Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa...
A
Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah esensial.
B
Pengelolaan negara sepatutnya hanya dilakukan oleh satu kelompok dominan.
C
Kontribusi dalam pembangunan negara hanya dibatasi untuk golongan mayoritas.
D
Proses pembangunan harus dilaksanakan secara cepat tanpa melalui musyawarah.
E
Semua kelompok memiliki otoritas yang setara dalam setiap aspek.
NO. 153
Link Soal
Anda adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dipromosikan sebagai kepala seksi di bagian pelayanan perizinan sebuah dinas daerah. Suatu hari, seorang pengusaha ternama di daerah mendatangi Anda dengan berkas permohonan yang belum lengkap dan beberapa persyaratan teknis krusial yang tidak terpenuhi. Pengusaha tersebut secara pribadi menawarkan sejumlah uang tunai yang cukup besar sebagai "uang lelah" atau "tanda terima kasih" agar proses perizinannya dipercepat dan kekurangan berkasnya dapat diabaikan. Ia beralasan bahwa proyeknya sangat mendesak dan penundaan akan menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak, termasuk potensi kehilangan lapangan kerja. Anda menyadari bahwa menerima tawaran tersebut jelas melanggar kode etik ASN, prinsip integritas, dan dapat merusak kepercayaan publik. Namun, pengusaha tersebut memiliki pengaruh kuat dan ada kekhawatiran bahwa penolakan Anda dapat menimbulkan resistensi, menghambat karir Anda, atau bahkan berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan yang lebih luas. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang harus Anda lakukan dalam situasi tersebut, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945 sebagai abdi negara adalah...
A
Menolak tawaran uang tersebut secara tegas namun etis, menjelaskan prosedur yang benar dan meminta pengusaha untuk melengkapi berkas sesuai peraturan yang berlaku, serta menegaskan bahwa pelayanan publik harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa diskriminasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
B
Menerima uang tersebut dengan dalih akan menyumbangkannya sepenuhnya untuk kegiatan sosial di dinas Anda, namun tetap memproses perizinan sesuai prosedur yang berlaku setelah pengusaha melengkapi berkasnya, untuk menghindari konflik langsung.
C
Menolak tawaran uang secara halus dan menyarankan pengusaha untuk mencari jalur lain melalui staf bawahan Anda yang mungkin bisa "membantu", demi menghindari potensi konflik atau masalah pribadi yang dapat mengganggu karir Anda.
D
Segera melaporkan pengusaha tersebut ke atasan atau pihak berwenang (misalnya KPK atau inspektorat) tanpa mencoba memberikan penjelasan langsung atau solusi procedural kepadanya, karena khawatir terlibat masalah lebih jauh dan demi menjaga citra dinas.
E
Menerima tawaran uang tersebut dan segera memproses permohonan perizinan sesuai permintaan pengusaha, dengan pertimbangan dampak positif pada proyek pengusaha tersebut dan untuk menjaga hubungan baik demi kelancaran koordinasi di masa mendatang.
NO. 154
Link Soal
Sebuah lembaga publik meluncurkan program bantuan sosial berskala besar untuk kelompok masyarakat terdampak krisis ekonomi. Meskipun dana yang dialokasikan sangat besar dan tujuannya mulia, dalam implementasinya, program ini seringkali dituding sarat akan praktik diskriminatif dalam penentuan penerima, adanya 'potongan' saat distribusi, serta kurangnya saluran pengaduan yang efektif. Akibatnya, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, program ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap lembaga tersebut dan bahkan memicu konflik horizontal di masyarakat.
Kegagalan program ini dalam membangun kepercayaan publik, meskipun memiliki tujuan yang baik, paling krusial mengindikasikan adanya erosi integritas pada aspek...
A
Keadilan prosedural dan akuntabilitas dalam mekanisme implementasi kebijakan.
B
Kuantitas dan kualitas dana yang dialokasikan untuk program tersebut.
C
Desain kebijakan yang kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.
D
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan awal program bantuan sosial.
E
Kompetensi teknis sumber daya manusia yang terlibat dalam pendistribusian bantuan.
NO. 155
Link Soal
Salah satu aktivitas yang paling tepat dalam merefleksikan dan mengimplementasikan prinsip Bhineka Tunggal Ika adalah...
A
Melakukan upaya standarisasi terhadap kebudayaan nasional agar lebih efisien dalam pengelolaan.
B
Mengurangi spektrum keberagaman budaya dengan dalih untuk menciptakan kesatuan.
C
Menjaga kelestarian serta menghargai setiap perbedaan dalam budaya, keyakinan, dan suku bangsa.
D
Menetapkan keseragaman dalam semua regulasi keagamaan di seluruh wilayah negara.
E
Berusaha meminimalisir segala bentuk perbedaan antara kelompok suku dan agama.
NO. 156
Link Soal
Setelah dilanda skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, sebuah lembaga negara menghadapi krisis kepercayaan publik yang parah. Untuk memulihkan integritasnya, lembaga tersebut mengambil serangkaian langkah drastis: memecat pejabat yang terlibat, melakukan audit forensik menyeluruh yang hasilnya diumumkan ke publik, membentuk komite etik independen, serta meluncurkan kampanye internal untuk menanamkan kembali nilai-nilai antikorupsi. Meski demikian, beberapa tahun kemudian, indikasi praktik serupa kembali muncul, menimbulkan keraguan apakah upaya pemulihan tersebut efektif.
Kegagalan upaya pemulihan integritas ini dalam mencegah kambuhnya praktik korupsi paling mungkin disebabkan oleh kurangnya penekanan pada...
A
Transformasi budaya organisasi yang berkelanjutan dan internalisasi nilai-nilai integritas secara mendalam.
B
Implementasi sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku tindak korupsi di masa depan.
C
Keterlibatan aktif pihak media massa dalam memantau dan melaporkan perkembangan lembaga.
D
Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi untuk deteksi dini.
E
Pengurangan intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan di internal lembaga.
NO. 157
Link Soal
Dalam konteks reformasi birokrasi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema ketika sebuah kebijakan baru yang diinisiasi oleh pimpinan ternyata memiliki potensi celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, meskipun secara formal kebijakan tersebut sudah melalui prosedur yang sah. Apabila celah tersebut dimanfaatkan, dampaknya adalah kerugian kecil namun bersifat sistematis bagi keuangan negara dan merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat dan paling mencerminkan penerapan prinsip integritas dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan pimpinan dan melaporkan temuan celah hukum kepada atasan secara tertulis setelah kebijakan berjalan.
B
Mengusulkan peninjauan ulang kebijakan dengan menjelaskan potensi celah hukum dan dampaknya secara profesional kepada pimpinan sebelum kebijakan diimplementasikan.
C
Mengabaikan potensi celah hukum tersebut karena kebijakan sudah diputuskan dan fokus pada implementasi untuk menghindari konflik dengan pimpinan.
D
Mendiskusikan potensi celah hukum tersebut dengan rekan sejawat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pimpinan secara langsung.
E
Mengumpulkan bukti-bukti penyalahgunaan celah hukum setelah kebijakan berjalan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
NO. 158
Link Soal
Lembaga yang memiliki tugas menjaga serta menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim agar tetap sesuai dengan etika profesi di Indonesia adalah...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Komisi Yudisial
D
Mahkamah Konstitusi
E
Kepolisian Republik Indonesia
NO. 159
Link Soal
Dalam rangka memelihara harmoni di tengah keberagaman agama dan suku, penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat diwujudkan melalui...
A
Melakukan standarisasi terhadap semua norma agama dan adat istiadat di seluruh daerah.
B
Menggalakkan komunikasi dan kolaborasi antara pemeluk agama serta suku bangsa guna menumbuhkan sikap toleransi.
C
Menghapuskan segala bentuk perbedaan kebudayaan agar proses pengaturan masyarakat menjadi lebih sederhana.
D
Memberikan prioritas dan mengunggulkan satu agama atau suku tertentu di atas yang lainnya.
E
Meminimalkan interaksi antar pemeluk agama dan suku untuk mencegah potensi timbulnya perselisihan.
NO. 160
Link Soal
Pemerintah menghadapi penolakan dari masyarakat atas program pembangunan industri di suatu daerah, karena warga khawatir akan dampak negatif pada kesehatan dan polusi lingkungan. Bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi kekhawatiran ini?
A
Meneruskan pembangunan industri tanpa memedulikan kekhawatiran masyarakat.
B
Mengadakan konsultasi publik untuk memahami kekhawatiran dan mencari solusi yang ramah lingkungan.
C
Memberikan kompensasi uang kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan.
D
Menghentikan seluruh proyek industri di wilayah tersebut demi ketenangan masyarakat.
E
Mengalihkan proyek industri ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.