PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 151
Seorang pejabat publik mengetahui adanya praktik penyalahgunaan wewenang di instansinya yang merugikan masyarakat luas. Ia ingin melaporkan, namun merasa takut akan risiko yang mungkin terjadi pada kariernya. Apa tindakan yang paling tepat yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut?
A
Membiarkan masalah tersebut berlanjut karena khawatir akan dampak negatif terhadap dirinya sendiri.
B
Melaporkan penyalahgunaan wewenang melalui mekanisme whistleblower yang menjamin perlindungan pelapor.
C
Mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu melakukan pelaporan resmi.
D
Mengabaikan permasalahan tersebut dan fokus pada tugas-tugas lain yang ada.
E
Memberi peringatan secara personal kepada pelaku tanpa melibatkan pihak berwenang.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 152
Di sebuah negeri bernama Serenity, kemakmuran yang telah terbangun selama ratusan tahun mulai goyah. Pejabat-pejabat tinggi, yang seharusnya mengabdi, justru saling berebut kekuasaan dan memperkaya diri dengan cara yang tidak sah. Proyek-proyek pembangunan mangkrak, dana publik lenyap, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merosot tajam. Perdagangan menjadi lesu karena praktik curang, dan bahkan di kalangan masyarakat biasa, janji-janji sering diabaikan. Kondisi ini memicu krisis multidimensional yang mengancam kehancuran Serenity. Melihat kondisi ini, para cendekiawan dan tokoh masyarakat yang berintegritas tinggi berkumpul. Mereka menyadari bahwa akar permasalahan bukan hanya pada hukum yang lemah, tetapi pada lunturnya nilai-nilai kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab pribadi. Dari krisis inilah, sebuah gerakan reformasi moral besar-besaran digagas, yang kemudian menempatkan prinsip 'Integra Veritas' (Kebeningan Sejati) sebagai pilar utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan harapan dapat mengembalikan kemuliaan Serenity. Berdasarkan narasi di atas, faktor utama yang melatarbelakangi pengarusutamaan prinsip 'Integra Veritas' di Negeri Serenity adalah...
A
Keruntuhan moral dan krisis kepercayaan akibat praktik korupsi, penipuan, dan ketidakjujuran di kalangan pejabat serta masyarakat.
B
Ancaman invasi militer dari negara tetangga yang lebih kuat, sehingga diperlukan persatuan yang kokoh untuk pertahanan.
C
Kemajuan teknologi informasi yang menuntut transparansi data publik secara real-time dari pemerintah kepada rakyatnya.
D
Krisis ekonomi global yang memaksa seluruh sektor untuk melakukan restrukturisasi sistem keuangan secara menyeluruh.
E
Perubahan iklim ekstrem yang mengharuskan adaptasi kebijakan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi baru demi kelangsungan hidup.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 153
Sebuah kota sedang mengalami krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerahnya akibat serangkaian kasus korupsi dan nepotisme yang melibatkan pejabat tinggi. Untuk memulihkan keadaan, Wali Kota baru meluncurkan program 'Zona Integritas Bebas Korupsi' dengan penekanan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian besar ASN masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui, dan bahkan ada yang terang-terangan mengatakan 'percuma' karena 'sudah dari sananya'. Fenomena ini menunjukkan tantangan besar dalam membangun budaya integritas. Apa akar masalah utama yang menghambat implementasi program 'Zona Integritas' ini, dan bagaimana pemerintah kota seharusnya menangani hambatan ini untuk mencapai perubahan budaya yang berkelanjutan?
A
Kurangnya sosialisasi program kepada ASN, sehingga mereka tidak memahami tujuan dan manfaatnya.
B
Gagalnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di masa lalu, menciptakan persepsi impunitas dan apatisme di kalangan ASN.
C
Lemahnya kepemimpinan yang berintegritas di tingkat pimpinan unit kerja, yang seharusnya menjadi teladan dan pendorong perubahan di tingkat akar rumput.
D
Adanya 'budaya diam' atau omerta yang kuat di kalangan ASN, didorong oleh ketakutan akan sanksi sosial atau pembalasan, serta ketiadaan perlindungan yang memadai bagi pelapor (whistleblower).
E
Ketiadaan insentif finansial bagi ASN yang menunjukkan integritas tinggi, sehingga mereka tidak memiliki motivasi ekstra untuk berubah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 154
Seorang pejabat publik yang baru saja dilantik sebagai kepala dinas di sebuah lembaga pemerintah, menemukan bahwa terdapat praktik "uang pelicin" yang sudah mengakar dalam pengurusan perizinan. Praktik ini dianggap lumrah oleh sebagian besar staf senior dan bahkan dibenarkan dengan alasan "mempercepat layanan tanpa merugikan negara". Meskipun pejabat tersebut tahu praktik ini tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan integritas, ia juga menyadari bahwa menolaknya secara frontal dapat menimbulkan resistensi kuat dan potensi menghambat program-program kerjanya yang penting. Sebagai seorang pejabat yang menjunjung tinggi integritas, langkah paling tepat yang harus diambil oleh kepala dinas tersebut adalah...
A
Mengadopsi praktik tersebut sementara waktu sambil merumuskan strategi jangka panjang untuk menghapusnya secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak.
B
Menolak tegas praktik "uang pelicin" tersebut, memberikan contoh langsung dengan tidak menerima atau memprosesnya, serta mengedukasi staf tentang pentingnya integritas.
C
Melaporkan praktik tersebut secara anonim kepada lembaga pengawas eksternal agar investigasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik langsung di internal dinas.
D
Mencoba memodifikasi praktik tersebut menjadi "dana sukarela" yang transparan dan dipertanggungjawabkan untuk peningkatan fasilitas layanan publik.
E
Menunggu dukungan dari atasan atau kebijakan baru dari pusat sebelum mengambil tindakan konkret, sambil memastikan dirinya tidak terlibat langsung.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 155
Menghadapi keragaman agama, suku, dan budaya, sikap yang selaras dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah...
A
Menyatukan semua budaya agar membentuk satu entitas seragam.
B
Mengurangi perbedaan untuk mempermudah administrasi negara.
C
Mengabaikan keragaman demi mempertahankan stabilitas.
D
Melestarikan serta mengembangkan aneka ragam suku, agama, dan budaya.
E
Menyeragamkan keyakinan agama demi menjaga keutuhan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 156
Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, yang krusial untuk keamanan dan kesejahteraan warga, terkendala oleh keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Langkah finansial terbaik apa yang seharusnya diambil pemerintah?
A
Mengupayakan pinjaman dari luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur tersebut.
B
Melakukan realokasi anggaran dari proyek-proyek lain yang dianggap kurang mendesak.
C
Menunda pelaksanaan proyek hingga ketersediaan anggaran memadai.
D
Menggantungkan pembiayaan proyek sepenuhnya kepada sektor swasta.
E
Mengecilkan skala proyek agar sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 157
Semangat kolektivitas dan konsensus mewarnai sidang BPUPKI. Ir. Soekarno menyatakan, "Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang semua harus melakukannya." Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa...
A
Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah esensial.
B
Pengelolaan negara sepatutnya hanya dilakukan oleh satu kelompok dominan.
C
Kontribusi dalam pembangunan negara hanya dibatasi untuk golongan mayoritas.
D
Proses pembangunan harus dilaksanakan secara cepat tanpa melalui musyawarah.
E
Semua kelompok memiliki otoritas yang setara dalam setiap aspek.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 158
Seorang pejabat pengadaan barang dan jasa memiliki saudara kandung yang merupakan direktur salah satu perusahaan peserta tender. Agar integritas tetap terjaga dan terhindar dari konflik kepentingan (conflict of interest), tindakan paling tepat yang harus dilakukan pejabat tersebut adalah...
A
Tetap memproses tender namun bersikap profesional dan tidak memihak.
B
Membocorkan sedikit informasi spesifikasi teknis agar saudaranya bisa bersaing.
C
Mengundurkan diri dari tim penilai tender tersebut atau mendeklarasikan hubungan kekerabatan tersebut kepada atasan untuk digantikan posisinya.
D
Meminta saudaranya mundur dari tender demi nama baik keluarga.
E
Mengurangi nilai saudaranya sedikit agar tidak terlihat nepotisme.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 159
Pemerintah daerah menghadapi hambatan signifikan dalam penanganan bencana alam karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, tindakan yang paling tepat bagi pemerintah pusat adalah...
A
Mengambil alih seluruh tanggung jawab penanganan bencana di daerah tersebut.
B
Memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
C
Memotong alokasi dana penanggulangan bencana bagi daerah yang kurang responsif dalam koordinasi.
D
Menganjurkan masyarakat daerah untuk lebih mandiri dalam menghadapi bencana.
E
Membiarkan pemerintah daerah menangani sendiri tanpa campur tangan dari pusat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 160
Menanggapi kebijakan pemerintah tentang pengajaran muatan lokal, seorang guru berinovasi dalam mengajar bahasa daerah agar siswa pendatang dapat memahaminya. Bukti kaitan antara integritas guru dan prinsip Bhineka Tunggal Ika dalam konteks ini adalah ...
A
Pemerintah memenuhi komitmennya untuk mengembangkan kebudayaan nasional.
B
Murid-murid lokal menerima perhatian yang kurang memadai dari guru.
C
Inovasi yang dilakukan guru semata-mata demi kepentingan para siswanya.
D
Guru menunjukkan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki latar belakang bahasa berbeda.
E
Institusi sekolah berfungsi sebagai pusat pengembangan budaya daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.