Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 17. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 161
Link Soal
Sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa...
A
Prioritas diberikan kepada kepentingan perseorangan melebihi kepentingan bersama.
B
Kelompok yang paling berkuasa tidak boleh mendominasi proses pengambilan keputusan.
C
Sistem ekonomi pasar dianut tanpa campur tangan dari pemerintah.
D
Pemerintah memberikan dukungan kepada kelompok yang memiliki kekuatan terbesar.
E
Negara wajib menghapus perbedaan untuk mencapai keutuhan.
NO. 162
Link Soal
Seorang ASN dihadapkan pada situasi di mana atasan meminta untuk memanipulasi laporan keuangan demi kelancaran anggaran dinas. Sikap integritas yang paling tepat dilakukan adalah...
A
Menuruti perintah atasan karena loyalitas adalah kewajiban utama
B
Menolak secara halus dan memberikan pemahaman mengenai risiko hukum serta pelanggaran kode etik
C
Melaporkan atasan langsung ke pihak berwajib tanpa konfirmasi
D
Mengerjakan sebagian saja agar tidak terlalu terlihat kesalahannya
E
Mengundurkan diri dari jabatan agar terhindar dari masalah
NO. 163
Link Soal
Manakah pernyataan di bawah ini yang BUKAN merupakan bentuk perjuangan R.A. Kartini dalam memajukan kedudukan wanita Indonesia?
A
Mengupayakan akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan.
B
Mendorong kesetaraan hak perempuan, khususnya dalam pendidikan.
C
Menyuarakan pentingnya hak dasar pendidikan untuk kaum hawa.
D
Mendirikan partai politik khusus untuk perjuangan kemerdekaan.
E
Berjuang melalui gagasan-gagasan yang dituangkan dalam korespondensi.
NO. 164
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program digitalisasi di desa-desa untuk mempercepat akses teknologi bagi warganya. Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang menolak karena khawatir kehilangan pekerjaan. Tindakan apa yang paling tepat seharusnya diambil oleh pemerintah?
A
Memaksakan pelaksanaan program digitalisasi tanpa memberikan ruang kompromi.
B
Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdialog demi mencari jalan keluar bersama.
C
Menunda implementasi program hingga tidak ada lagi penolakan dari masyarakat.
D
Mengalihkan program digitalisasi ke wilayah lain yang lebih siap menerima inovasi.
E
Mengabaikan kekhawatiran yang disampaikan masyarakat dan tetap melanjutkan program tersebut.
NO. 165
Link Soal
Seorang kepala daerah, yang juga merupakan anggota partai politik, membuat kebijakan yang condong pada kepentingan partainya sebagai bentuk loyalitas, meskipun ia telah mengucapkan sumpah jabatan. Perilaku yang melanggar prinsip integritas adalah ...
A
Menunjukkan loyalitas terhadap partai politik pendukungnya.
B
Mematuhi sumpah dan janji yang diucapkan saat menjabat sebagai pemimpin.
C
Berjanji untuk selalu menaati undang-undang yang berlaku.
D
Menjalin kesepakatan untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan partainya.
E
Menunjukkan komitmen untuk berlaku adil tanpa membeda-bedakan pihak.
NO. 166
Link Soal
Pak Rahman menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Provinsi Harapan Bangsa. Suatu hari, sebuah perusahaan multinasional besar, PT Sentosa Raya, ingin menginvestasikan dananya untuk proyek infrastruktur berskala besar di provinsi tersebut. Dalam sebuah pertemuan tertutup, perwakilan PT Sentosa Raya menawarkan 'dana operasional' yang cukup besar kepada Pak Rahman dan timnya, di luar prosedur resmi, dengan harapan proses perizinan dan persetujuan proyek dapat dipercepat dan beberapa regulasi bisa dilonggarkan. Pak Rahman dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa semua proses harus transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan semata-mata demi kepentingan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Harapan Bangsa, tanpa adanya intervensi atau keuntungan pribadi. Prinsip ini ia pegang teguh meskipun ada potensi tekanan dari pihak lain yang ingin proyek tersebut cepat terealisasi dengan cara apapun.
A
Profesionalisme
B
Integritas
C
Loyalitas
D
Etos Kerja
E
Solidaritas
NO. 167
Link Soal
Kontribusi Mohammad Yamin, khususnya dalam Sumpah Pemuda 1928, menyoroti bahwa...
A
Kemerdekaan bisa diraih berkat solidaritas kaum muda.
B
Sumpah Pemuda adalah satu-satunya instrumen untuk mencapai kemerdekaan.
C
Kesatuan pemuda merupakan kekuatan primer dalam perlawanan terhadap penjajah.
D
Sumpah Pemuda hanya memberi keuntungan bagi segmen masyarakat tertentu.
E
Hanya pemuda yang menjadi kekuatan tunggal penentang penjajah.
NO. 168
Link Soal
Di sebuah wilayah, ada sekelompok masyarakat yang menolak program vaksinasi nasional karena alasan keyakinan pribadi. Bagaimana pemerintah sebaiknya menanggapi situasi ini?
A
Memaksakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat tanpa pengecualian
B
Mengabaikan kelompok tersebut karena mereka merupakan minoritas
C
Melakukan dialog dan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi untuk kesehatan publik
D
Memberikan hukuman kepada individu yang menolak vaksinasi
E
Menunda program vaksinasi hingga seluruh masyarakat mencapai kesepakatan
NO. 169
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya menghadapi tantangan dalam memelihara kerukunan antarumat beragama. Salah satu indikator penting dari masyarakat multikultural yang harmonis adalah...
A
Terbentuknya berbagai kelompok sosial yang terpisah secara tegas berdasarkan agama masing-masing.
B
Tidak adanya dominasi satu agama tertentu dalam ranah kebijakan politik maupun kehidupan publik.
C
Integrasi antaragama hanya bisa terwujud jika ada arahan atau intervensi dari pemimpin tertinggi.
D
Adanya pemisahan komunitas berdasarkan keyakinan keagamaan yang berbeda-beda.
E
Kekuasaan agama mayoritas yang sangat dominan dalam proses perumusan kebijakan politik.
NO. 170
Link Soal
Proses pengambilan sumpah jabatan oleh pejabat negara saat dilantik merupakan manifestasi dari...
A
Tekad untuk mendahulukan kepentingan pribadi di atas segalanya.
B
Ikrar untuk melaksanakan tugas secara jujur dan patuh pada hukum.
C
Tindakan formal untuk memperoleh kekuasaan tanpa bertanggung jawab.
D
Sekadar ritual yang tidak mengikat secara moral atau hukum.
E
Komitmen untuk memihak kelompok tertentu di atas kepentingan umum.