Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 17. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 161
Link Soal
Integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya terbatas pada kejujuran dalam tindakan, tetapi juga mencakup konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta kepatuhan terhadap etika dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, mengapa penegakan integritas di lingkungan birokrasi dianggap sebagai fondasi utama yang tak dapat ditawar?
A
Karena integritas memastikan ASN terhindar dari sanksi hukum dan disipliner.
B
Karena integritas adalah syarat mutlak untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah korupsi yang merugikan keuangan negara.
C
Karena integritas mencerminkan kualitas moral individu ASN yang penting bagi citra instansi.
D
Karena tanpa integritas, program pembangunan tidak akan mendapatkan dukungan dari pihak swasta dan investor asing.
E
Karena integritas adalah wujud nyata dari nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
NO. 162
Link Soal
Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar pelayan publik dan perekat bangsa, integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan refleksi moral dan etika luhur dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Apabila integritas dipahami sebagai fondasi esensial untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka peran paling strategis integritas bagi keberlangsungan negara hukum demokratis yang berkeadilan adalah...
A
Menarik investasi global dan mempercepat laju pembangunan infrastruktur nasional.
B
Mengoptimalkan kinerja birokrasi sehingga seluruh program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan.
C
Memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan pelaksanaan pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum, sehingga membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan rakyat.
D
Menjaga stabilitas politik dari potensi konflik antarlembaga negara dan kepentingan partai.
E
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran negara.
NO. 163
Link Soal
Dalam pembangunan proyek infrastruktur strategis di suatu daerah, panitia pengadaan menemukan bahwa salah satu vendor yang menawar, PT Harapan Jaya, memiliki rekam jejak buruk dalam proyek sebelumnya di daerah lain yang menyebabkan keterlambatan dan penurunan kualitas. Namun, secara teknis, proposal penawaran PT Harapan Jaya sangat menarik dan menawarkan harga yang paling kompetitif. Di sisi lain, Bupati secara lisan menyampaikan 'dukungan' tidak langsungnya agar PT Harapan Jaya dipertimbangkan dengan serius, mengingat pemilik PT tersebut adalah kerabat jauh yang dianggap berjasa pada kampanye beliau. Jika panitia pengadaan memutuskan untuk tetap memenangkan PT Harapan Jaya dengan alasan efisiensi anggaran dan arahan tersirat dari atasan, prinsip integritas apakah yang paling fundamental telah terkompromikan dalam konteks ini, dan apa dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik?
A
Prinsip akuntabilitas, karena keputusan tersebut akan sulit dipertanggungjawabkan secara publik jika proyek mengalami masalah serupa di kemudian hari.
B
Prinsip transparansi, karena adanya 'dukungan' tidak langsung dari Bupati mengindikasikan proses yang tidak terbuka dan rentan intervensi.
C
Prinsip profesionalisme, karena panitia pengadaan gagal menyeleksi vendor berdasarkan kualifikasi objektif dan rekam jejak yang kredibel.
D
Prinsip imparsialitas, karena keputusan cenderung dipengaruhi oleh faktor kedekatan pribadi dan bukan semata-mata meritokrasi atau kepentingan publik murni, yang berpotensi merusak kepercayaan publik dan menciptakan preseden buruk.
E
Prinsip keadilan, karena vendor lain yang lebih berkualitas mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama akibat intervensi non-profesional.
NO. 164
Link Soal
Dalam penyusunan laporan tahunan kinerja sebuah dinas, Kepala Dinas meminta stafnya untuk 'mempercantik' data capaian program agar terlihat lebih baik di mata publik dan atasan, meskipun tahu bahwa data tersebut sedikit 'digembungkan' dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Alasan Kepala Dinas adalah untuk menjaga citra positif dinas dan mengamankan anggaran untuk tahun berikutnya. Seorang staf senior, Bapak Deni, yang bertanggung jawab atas pengolahan data, merasa tidak nyaman dengan instruksi tersebut karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan akuntabilitas. Ia memahami bahwa jika ia menolak, karirnya bisa terhambat atau bahkan ia dapat dimutasi. Apa implikasi jangka panjang yang paling berbahaya dari tindakan 'mempercantik' data ini terhadap integritas birokrasi, dan bagaimana Bapak Deni seharusnya bertindak?
A
Menaati instruksi Kepala Dinas, karena loyalitas terhadap pimpinan adalah hal penting dalam organisasi, dan risiko 'menggembungkan' data dianggap kecil dibandingkan manfaat menjaga citra.
B
Diam-diam menyertakan data asli bersama dengan data 'yang dipercantik' dalam lampiran terpisah yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.
C
Berusaha menyampaikan kepada Kepala Dinas secara persuasif mengenai risiko dan konsekuensi etika dari pemalsuan data, serta dampak negatifnya terhadap proses pengambilan kebijakan yang berbasis data riil, sambil menawarkan solusi untuk memperbaiki kinerja nyata di lapangan.
D
Melaporkan Kepala Dinas kepada pihak berwenang secara anonim, berharap dapat menghentikan praktik tersebut tanpa melibatkan dirinya secara langsung.
E
Mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa tidak sanggup berkompromi dengan integritasnya di lingkungan kerja yang tidak jujur.
NO. 165
Link Soal
Untuk mengintensifkan kebijakan desentralisasi, pemerintah menyerahkan lebih banyak otoritas kepada pemerintah daerah. Namun, timbul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola wewenang baru ini secara efektif. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat?
A
Menerapkan kebijakan desentralisasi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengelolaan masing-masing daerah.
B
Menyediakan bimbingan dan program pelatihan intensif bagi daerah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen mereka.
C
Mengurangi kembali wewenang yang telah diberikan dan mengembalikan kendali penuh kepada pemerintah pusat.
D
Membiarkan daerah mencari solusi dan belajar dari pengalaman kesalahan mereka sendiri.
E
Mendelegasikan kewenangan pengelolaan kebijakan di daerah kepada entitas swasta.
NO. 166
Link Soal
Di Kabupaten Mekar Jaya, proyek pembangunan Jembatan Harapan yang seharusnya menjadi penghubung vital antar desa, mengalami penundaan parah dan kualitas konstruksi yang jauh di bawah standar. Dana yang dialokasikan sebesar Rp50 miliar ternyata banyak diselewengkan oleh oknum-oknum di Dinas Pekerjaan Umum, mulai dari mark-up harga bahan baku hingga penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Akibatnya, jembatan yang baru selesai dibangun beberapa bulan kemudian sudah menunjukkan retakan di sana-sini dan tidak mampu menopang beban sesuai kapasitas yang direncanakan. Masyarakat desa yang sangat mengharapkan jembatan ini sebagai jalur ekonomi utama kini merasa kecewa dan terisolasi kembali, bahkan khawatir akan keselamatan mereka saat melintasinya. Situasi ini memicu demonstrasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dampak negatif paling fundamental dari pengabaian nilai integritas dalam kasus tersebut adalah...
A
Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan kegagalan pelayanan publik.
B
Kerugian finansial negara akibat penyelewengan anggaran.
C
Terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut secara keseluruhan.
D
Meningkatnya risiko kecelakaan bagi pengguna jembatan yang tidak sesuai standar.
E
Adanya tuntutan hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat korupsi oleh lembaga terkait.
NO. 167
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.
NO. 168
Link Soal
Integritas adalah keselarasan antara hati nurani, perkataan, dan perbuatan yang mengedepankan kejujuran, konsistensi, dan keteguhan prinsip. Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, nilai integritas ini sangat fundamental dan berakar kuat dalam falsafah Pancasila. Dari kelima sila Pancasila, sila yang paling mendasari dan secara intrinsik merefleksikan esensi nilai integritas dalam konteks kepemimpinan dan pelayanan publik adalah...
A
Sila Pertama, karena ASN yang berintegritas harus menjalankan tugasnya dengan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa.
B
Sila Kedua, karena integritas ASN adalah pengejawantahan dari sikap adil, beradab, dan bermartabat dalam setiap tindakan serta keputusan.
C
Sila Ketiga, karena integritas ASN diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjalankan tugasnya.
D
Sila Keempat, karena integritas ASN menjamin proses musyawarah mufakat yang jujur dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat.
E
Sila Kelima, karena integritas ASN adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
NO. 169
Link Soal
Saat muncul ketegangan antara dua kelompok etnis di suatu wilayah, pemerintah segera bertindak untuk memediasi dan menengahi perselisihan tersebut. Tujuan utama dari intervensi pemerintah ini adalah...
A
Membiarkan konflik berlarut-larut hingga salah satu kelompok menyerah.
B
Menghindari penyelesaian konflik melalui jalur militer.
C
Memelihara persatuan nasional dan mencegah disintegrasi bangsa.
D
Menyelesaikan konflik dengan mendukung kelompok mayoritas.
E
Memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk menyelesaikan konfliknya sendiri.
NO. 170
Link Soal
Seorang pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala melalui LHKPN. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah...
A
Agar pejabat terlihat kaya di mata publik
B
Sebagai bentuk transparansi dan kontrol untuk mencegah korupsi
C
Untuk menaikkan pajak penghasilan pejabat
D
Agar bisa memamerkan aset kepada rekan kerja
E
Memenuhi syarat administrasi semata tanpa tujuan jelas