Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 17. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 161
Link Soal
Integritas ASN bukan sekadar kepatuhan pada aturan, melainkan juga cerminan dari komitmen moral dan etika dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Di era disrupsi digital dan peningkatan kompleksitas tata kelola pemerintahan, integritas menjadi semakin krusial sebagai benteng pertahanan terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dapat mengikis kepercayaan publik.
Dalam konteks ketahanan nasional dan penguatan identitas bangsa yang berdasarkan Pancasila, dampak fundamental apa yang paling relevan dari penegakan integritas secara konsisten di seluruh lapisan birokrasi pemerintahan?
A
Meningkatnya daya saing ekonomi bangsa di pasar global karena birokrasi yang efisien dan bebas korupsi.
B
Terciptanya keadilan sosial dan merawat persatuan nasional melalui penghapusan praktik diskriminatif dan penyalahgunaan wewenang.
C
Optimalisasi penggunaan anggaran negara untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala besar.
D
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui mekanisme e-governance yang transparan.
E
Terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel sesuai standar internasional.
NO. 162
Link Soal
Seorang pejabat publik eselon II, Bapak Hadi, ditugaskan untuk memimpin tim negosiasi perjanjian investasi besar dengan pihak asing. Dalam proses negosiasi, pihak asing menawarkan 'fasilitas' berupa perjalanan dinas mewah ke luar negeri untuk Bapak Hadi dan keluarganya, yang secara halus disampaikan sebagai 'bentuk apresiasi atas kerja sama yang baik' bahkan sebelum perjanjian ditandatangani. Bapak Hadi menyadari bahwa menerima 'fasilitas' ini, meskipun belum tentu mempengaruhi keputusannya secara langsung, dapat menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi menjadi konflik kepentingan. Namun, menolak tawaran tersebut dapat berisiko membuat pihak asing merasa tersinggung dan mempersulit negosiasi. Bagaimana sikap Bapak Hadi yang paling mencerminkan prinsip integritas dalam situasi ini, mengingat pentingnya keberhasilan negosiasi bagi negara?
A
Menerima tawaran tersebut dengan alasan menjaga hubungan baik dan kelancaran negosiasi, namun berjanji pada diri sendiri untuk tetap objektif dalam keputusan.
B
Menolak tawaran tersebut secara tegas dan transparan, sekaligus menjelaskan bahwa integritas dan objektivitas adalah prinsip utama dalam setiap perjanjian investasi, serta melaporkan tawaran gratifikasi tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
C
Menerima tawaran, tetapi kemudian mendonasikan seluruh nilai fasilitas tersebut kepada lembaga amal untuk menghindari konflik kepentingan.
D
Mengalihkan tawaran fasilitas tersebut kepada stafnya yang paling berprestasi sebagai bentuk penghargaan, sehingga ia sendiri tidak terlibat langsung.
E
Menolak tawaran, namun tidak melaporkannya agar tidak menimbulkan masalah atau memperkeruh suasana negosiasi yang sensitif.
NO. 163
Link Soal
Dalam situasi darurat bencana banjir bandang yang melanda suatu kabupaten, tim tanggap darurat pemerintah daerah dihadapkan pada kelangkaan alat berat untuk evakuasi dan pembukaan akses jalan. Proses pengadaan alat berat normal memerlukan waktu yang panjang dan birokrasi yang ketat. Namun, ada seorang pengusaha lokal yang bersedia meminjamkan alat beratnya secara gratis jika proses administrasi 'disegerakan' dan diberi prioritas dalam proyek infrastruktur pascabencana. Tim menghadapi dilema etika: memprioritaskan kecepatan penanganan bencana dengan mengorbankan integritas prosedural dan potensi konflik kepentingan di masa depan, atau tetap mematuhi seluruh prosedur normal yang berisiko memperlambat penanganan darurat dan menimbulkan lebih banyak korban. Bagaimana keputusan yang paling tepat diambil oleh Kepala BPBD setempat untuk menjunjung tinggi integritas dalam konteks manajemen krisis?
A
Menerima tawaran pengusaha tersebut tanpa syarat, mengesampingkan kekhawatiran konflik kepentingan demi penanganan darurat yang cepat.
B
Menerima tawaran bantuan pinjaman alat berat dari pengusaha, tetapi menolak secara tegas segala bentuk 'imbalan' atau prioritas proyek di masa depan, serta mendokumentasikan dengan jelas semua kesepakatan dan bantuan yang diterima.
C
Menolak tawaran tersebut sepenuhnya karena berpotensi melanggar prinsip integritas, dan tetap menunggu proses pengadaan alat berat resmi meskipun berisiko memperlambat penanganan.
D
Mencari sumber bantuan lain yang tidak memiliki motif tersembunyi, meskipun memakan waktu lebih lama, untuk menjaga integritas sepenuhnya.
E
Membentuk tim khusus yang terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengaudit setiap bantuan yang diterima guna menjamin transparansi, sebelum memutuskan menerima bantuan dari pengusaha.
NO. 164
Link Soal
R.A. Kartini dikenang sebagai pahlawan yang gigih memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Perjuangan beliau secara nyata diwujudkan melalui usaha...
A
Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi perempuan di Indonesia.
B
Melancarkan perlawanan bersenjata untuk mengusir penjajah.
C
Mendirikan wadah organisasi politik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat secara umum.
D
Mengembangkan perekonomian lokal melalui aktivitas perdagangan bebas.
E
Mengabaikan hak-hak laki-laki demi mencapai kesetaraan gender yang mutlak.
NO. 165
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menemukan indikasi bahwa rekan kerjanya, Kepala Bagian Keuangan, sering memberikan informasi proyek yang belum dipublikasikan kepada pihak luar yang memiliki koneksi pribadi, meskipun tindakan tersebut belum masuk kategori tindak pidana korupsi secara langsung, namun jelas melanggar kode etik dan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah...
A
Mengingatkan rekan kerja tersebut secara pribadi dan anonim agar tidak mengulangi perbuatannya demi menjaga nama baik institusi.
B
Mendokumentasikan bukti-bukti yang cukup dan melaporkan praktik tersebut kepada atasan langsung atau unit pengawasan internal (misalnya Inspektorat) sesuai prosedur yang berlaku.
C
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan merupakan tindak pidana korupsi yang terang-terangan dan untuk menghindari konflik di lingkungan kerja.
D
Membahas masalah ini dengan rekan-rekan kerja lainnya untuk mencari tahu apakah ada yang memiliki keluhan serupa sebelum memutuskan tindakan.
E
Menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut untuk tujuan pribadi.
NO. 166
Link Soal
Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005. Instrumen hukum nasional yang menetapkan ratifikasi tersebut adalah...
A
UU No. 18 Tahun 1992
B
UU No. 5 Tahun 1998
C
UU No. 29 Tahun 1999
D
UU No. 12 Tahun 2005
E
UU No. 32 Tahun 2004
NO. 167
Link Soal
Integritas adalah salah satu nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan korupsi, makna integritas yang paling esensial bagi seorang ASN tidak hanya terbatas pada tidak melakukan tindakan korupsi atau sekadar mematuhi aturan, melainkan juga mencakup dimensi yang lebih dalam. Dari pernyataan berikut, manakah yang paling tepat menggambarkan inti dari integritas seorang ASN?
A
Kepatuhan mutlak terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instruksi atasan secara hierarkis.
B
Konsistensi yang teguh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan norma etika pelayanan publik.
C
Kemampuan untuk menjaga rahasia negara dan tidak membocorkan informasi sensitif kepada publik tanpa otorisasi.
D
Keberanian untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan kepada pihak berwenang.
E
Fokus utama pada pencapaian target kinerja individu dan organisasi demi peningkatan citra positif instansi di mata masyarakat.
NO. 168
Link Soal
Sebuah lembaga publik meluncurkan program bantuan sosial berskala besar untuk kelompok masyarakat terdampak krisis ekonomi. Meskipun dana yang dialokasikan sangat besar dan tujuannya mulia, dalam implementasinya, program ini seringkali dituding sarat akan praktik diskriminatif dalam penentuan penerima, adanya 'potongan' saat distribusi, serta kurangnya saluran pengaduan yang efektif. Akibatnya, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, program ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik yang mendalam terhadap lembaga tersebut dan bahkan memicu konflik horizontal di masyarakat.
Kegagalan program ini dalam membangun kepercayaan publik, meskipun memiliki tujuan yang baik, paling krusial mengindikasikan adanya erosi integritas pada aspek...
A
Keadilan prosedural dan akuntabilitas dalam mekanisme implementasi kebijakan.
B
Kuantitas dan kualitas dana yang dialokasikan untuk program tersebut.
C
Desain kebijakan yang kurang komprehensif dan tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.
D
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan awal program bantuan sosial.
E
Kompetensi teknis sumber daya manusia yang terlibat dalam pendistribusian bantuan.
NO. 169
Link Soal
Untuk memperkuat persatuan nasional, pemerintah secara rutin menyelenggarakan festival budaya yang diikuti oleh beragam suku dan agama di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah...
A
Mendorong masyarakat untuk mengadopsi satu budaya dominan
B
Menggabungkan semua perbedaan menjadi satu identitas tunggal
C
Memperkokoh kesatuan bangsa melalui pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya
D
Membatasi masuknya pengaruh budaya asing
E
Menetapkan standar budaya yang wajib diikuti oleh semua lapisan masyarakat
NO. 170
Link Soal
Prosesi pengambilan sumpah bagi pejabat negara memiliki tujuan fundamental untuk memastikan bahwa para pejabat tersebut...
A
Dapat menjalankan tugas dan wewenang tanpa intervensi dari pihak mana pun.
B
Mempunyai komitmen kuat terhadap prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi.
C
Memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan.
D
Menjamin kelancaran pemerintahan tanpa adanya kendala hukum yang berarti.
E
Dapat mengambil setiap keputusan berdasarkan preferensi atau keinginan pribadi.