Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 17. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 161
Link Soal
Pemerintah berencana mengimplementasikan sistem pengawasan digital berbasis kecerdasan buatan (AI) yang canggih untuk memonitor lalu lintas dan ketertiban umum di seluruh kota, dengan janji peningkatan efisiensi dan keamanan. Sistem ini akan mengumpulkan dan menganalisis data pribadi dalam jumlah besar, termasuk rekaman wajah dan pola pergerakan individu. Meskipun ada jaminan tentang anonimitas data dan protokol keamanan yang ketat, sebagian masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran serius tentang potensi penyalahgunaan data, pengawasan berlebihan yang menyerupai 'big brother', serta hilangnya privasi.
Dilema integritas utama yang muncul dari implementasi teknologi ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara...
A
Potensi peningkatan efisiensi layanan publik dengan risiko erosi hak privasi dan kebebasan individu.
B
Kebutuhan akan inovasi teknologi dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk pengadaan sistem.
C
Tuntutan masyarakat akan keamanan dengan keinginan untuk mempertahankan tradisi komunal.
D
Kemajuan ilmiah dengan aspek-aspek budaya dan sosial masyarakat yang konservatif.
E
Keharusan untuk bersaing di tingkat global dengan kemampuan sumber daya manusia lokal.
NO. 162
Link Soal
Prosesi pengambilan sumpah yang dilakukan oleh pejabat negara pada saat pelantikan mereka mengindikasikan signifikansi dari nilai...
A
Keadilan serta prioritas pada kepentingan personal.
B
Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
C
Spiritualisme dan ketaatan mutlak terhadap hierarki atasan.
D
Kesatuan dan penerapan kekuasaan yang tidak terbatas.
E
Kompetensi profesional tanpa disertai dengan akuntabilitas publik.
NO. 163
Link Soal
Pemerintah daerah mengadakan festival seni budaya yang melibatkan berbagai komunitas suku di Indonesia. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk...
A
Menyatukan semua suku di bawah satu payung budaya tunggal.
B
Mereduksi perbedaan budaya yang ada di antara suku-suku.
C
Meningkatkan penghargaan terhadap kekayaan budaya nasional.
D
Membatasi masuknya pengaruh budaya asing ke Indonesia.
E
Menyeragamkan praktik budaya dari suku-suku di Indonesia.
NO. 164
Link Soal
Pada suatu periode krusial, seorang kepala daerah harus mengambil keputusan sulit mengenai pengalihan alokasi dana pembangunan fasilitas umum yang vital bagi masyarakat pedesaan. Dana tersebut sedianya akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan di pusat kota yang sudah direncanakan dan diharapkan mampu mendongkrak popularitasnya menjelang pemilihan berikutnya. Namun, setelah melakukan peninjauan mendalam dan menerima laporan tentang kondisi gizi buruk serta minimnya akses kesehatan di daerah pedesaan, kepala daerah tersebut memutuskan untuk mengalihkan mayoritas dana ke pembangunan fasilitas kesehatan dan program peningkatan gizi di daerah terpencil, meski ini berpotensi menurunkan elektabilitasnya secara signifikan dalam jangka pendek.
Keputusan kepala daerah ini, meskipun berisiko politik, secara fundamental mencerminkan penegakan prinsip integritas dalam dimensi...
A
Mengutamakan kepentingan publik jangka panjang di atas kepentingan politik pribadi dan sesaat.
B
Kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang baku dalam pengelolaan anggaran daerah.
C
Transparansi dalam penggunaan dana publik untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat.
D
Responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, terutama kelompok rentan, sebagai bentuk pelayanan prima.
E
Kemampuan beradaptasi dengan perubahan prioritas pembangunan yang dinamis dan tak terduga.
NO. 165
Link Soal
Pemerintah berupaya menguatkan pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan tentang hak dan kewajiban penduduk sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional. Apa sasaran utama dari pendidikan tersebut?
A
Mencetak warga negara yang hanya tunduk pada otoritas pemerintah
B
Membekali masyarakat dengan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi
C
Menciptakan keseragaman berpikir dan bertindak di antara warga negara
D
Menjamin kesetaraan hak di mata hukum bagi setiap warga negara
E
Mendidik warga agar mendukung semua kebijakan pemerintah tanpa kritik
NO. 166
Link Soal
Seorang pejabat pengadaan barang/jasa memiliki perusahaan pribadi yang bergerak di bidang yang sama dengan proyek yang sedang ia tangani di kantornya. Ia berniat memenangkan perusahaannya sendiri dalam tender. Kondisi ini disebut sebagai...
A
Profesionalisme kerja
B
Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)
C
Efisiensi anggaran
D
Sinergi pemerintah dan swasta
E
Inovasi pelayanan
NO. 167
Link Soal
Rencana pemerintah membangun bendungan besar untuk irigasi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal terkait potensi dampak sosial dan lingkungannya. Respons seperti apa yang seharusnya diberikan pemerintah atas kekhawatiran ini?
A
Mengabaikan aspirasi masyarakat dan melanjutkan pembangunan proyek.
B
Melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial (AMDAL) yang menyeluruh sebelum memulai proyek.
C
Menghentikan total proyek guna menghindari potensi konflik dengan masyarakat.
D
Menyediakan kompensasi finansial bagi warga yang mungkin terdampak proyek.
E
Mengubah lokasi proyek ke daerah lain yang lebih kondusif dan menerima.
NO. 168
Link Soal
Prosesi pengambilan sumpah bagi pejabat negara memiliki tujuan fundamental untuk memastikan bahwa para pejabat tersebut...
A
Dapat menjalankan tugas dan wewenang tanpa intervensi dari pihak mana pun.
B
Mempunyai komitmen kuat terhadap prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi.
C
Memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan.
D
Menjamin kelancaran pemerintahan tanpa adanya kendala hukum yang berarti.
E
Dapat mengambil setiap keputusan berdasarkan preferensi atau keinginan pribadi.
NO. 169
Link Soal
Dalam sistem birokrasi, seorang pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika seorang ASN menerima gratifikasi, maka ia wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu paling lambat...
A
14 hari kerja
B
30 hari kerja
C
7 hari kerja
D
3 x 24 jam
E
1 bulan kalender
NO. 170
Link Soal
Dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), prinsip netralitas adalah hal mutlak. Berdasarkan sejarah regulasi (seperti PP lama tahun 1979 hingga UU ASN terbaru), mengapa seorang PNS dilarang keras menjadi anggota atau pengurus partai politik?
A
Agar PNS fokus pada peningkatan kompetensi teknis semata
B
Mencegah konflik kepentingan dan diskriminasi dalam pelayanan publik
C
Karena partai politik tidak memberikan kontribusi pada negara
D
Untuk mengurangi beban anggaran belanja pegawai partai
E
Supaya PNS tidak memiliki hak politik sama sekali