Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 18. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 171
Link Soal
Integritas bukan sekadar absennya praktik korupsi, melainkan sebuah komitmen fundamental bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Dalam konteks pembangunan nasional berkelanjutan yang menuntut solusi komprehensif terhadap berbagai krisis (ekonomi, sosial, lingkungan), peran integritas ASN menjadi sangat strategis.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan paling holistik menjelaskan *dampak transformatif jangka panjang* dari konsistennya penegakan integritas oleh ASN terhadap capaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan?
A
Memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara parsial.
B
Menumbuhkan budaya birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme, yang menjadi prasyarat untuk investasi domestik.
C
Membangun kepercayaan publik yang kuat terhadap lembaga pemerintahan, yang esensial untuk mobilisasi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan menjamin keberlanjutan kebijakan pro-rakyat.
D
Mengokohkan pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang secara fundamental menopang stabilitas sosial, kepastian hukum, daya saing ekonomi, dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang.
E
Mendorong ASN untuk secara proaktif melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.
NO. 172
Link Soal
Dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), prinsip netralitas adalah hal mutlak. Berdasarkan sejarah regulasi (seperti PP lama tahun 1979 hingga UU ASN terbaru), mengapa seorang PNS dilarang keras menjadi anggota atau pengurus partai politik?
A
Agar PNS fokus pada peningkatan kompetensi teknis semata
B
Mencegah konflik kepentingan dan diskriminasi dalam pelayanan publik
C
Karena partai politik tidak memberikan kontribusi pada negara
D
Untuk mengurangi beban anggaran belanja pegawai partai
E
Supaya PNS tidak memiliki hak politik sama sekali
NO. 173
Link Soal
Seorang aparatur pemerintah terbukti terlibat dalam tindak korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam rangka mempertahankan akuntabilitas publik, bagaimana seharusnya pemerintah merespons kondisi tersebut?
A
Melakukan investigasi komprehensif terhadap kasus tersebut dan menerapkan sanksi yang berat.
B
Mengabaikan perkara tersebut demi menjaga stabilitas dan citra politik.
C
Menyelesaikan masalah tersebut secara internal di dalam instansi tanpa melibatkan lembaga penegak hukum eksternal.
D
Memperbolehkan pejabat tersebut tetap menjalankan tugasnya di bawah pengawasan yang ketat.
E
Memberikan sanksi teguran yang ringan dengan tujuan menjaga nama baik institusi.
NO. 174
Link Soal
Kontribusi pemikiran para tokoh dalam penyusunan dan pengesahan UUD 1945 selama sidang BPUPKI dan PPKI menunjukkan adanya semangat untuk...
A
Mendorong kemajuan budaya bangsa Indonesia di kancah global.
B
Memastikan terwujudnya persatuan dan kesatuan di segala lini kehidupan.
C
Menyusun fondasi negara yang kokoh dengan prioritas pada kepentingan bersama.
D
Membentuk suasana politik yang kondusif dan berkembang.
E
Menemukan keselarasan dari berbagai perbedaan demi mencapai konsensus.
NO. 175
Link Soal
Pemerintah pusat meluncurkan program subsidi guna meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan yang kurang mampu. Namun, ditemukan laporan bahwa bantuan tersebut tidak mencapai sasaran yang sebenarnya membutuhkan. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini?
A
Mengabaikan laporan yang masuk dan tetap melanjutkan program subsidi seperti biasa.
B
Melakukan pemeriksaan menyeluruh atau audit mendalam terhadap proses distribusi subsidi.
C
Mengalihkan alokasi dana subsidi tersebut ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak.
D
Menambah besaran subsidi tanpa melakukan perubahan pada mekanisme distribusinya.
E
Membiarkan masyarakat mengatur sendiri mekanisme penyaluran subsidi di tingkat lokal.
NO. 176
Link Soal
Dalam konteks pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas tinggi, konsep integritas seringkali diartikan sebatas kepatuhan terhadap peraturan dan menjauhi praktik korupsi. Namun, pemahaman integritas yang komprehensif, terutama dalam kerangka ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung makna yang lebih mendalam dan fundamental.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan komprehensif menjelaskan hakikat integritas seorang ASN sebagai pilar utama tegaknya negara berdasarkan Pancasila?
A
Integritas adalah perwujudan konsisten dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang terefleksi dalam setiap keputusan dan tindakan ASN demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.
B
Integritas adalah kepatuhan mutlak seorang ASN terhadap segala regulasi dan prosedur yang berlaku di instansinya, semata-mata untuk menjamin efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
C
Integritas adalah kemampuan ASN untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) agar terhindar dari sanksi hukum dan menjaga reputasi pribadi serta lembaga.
D
Integritas merupakan sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas, yang bertujuan utama untuk mendapatkan kepercayaan publik dan promosi jabatan.
E
Integritas adalah komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
NO. 177
Link Soal
Konsep keselarasan antara individu dan masyarakat dalam Pancasila menuntut adanya keseimbangan yang bermakna...
A
Kepentingan pribadi harus selalu menjadi prioritas utama
B
Kepentingan umum diletakkan di atas kepentingan pribadi atau golongan
C
Kepentingan golongan didahulukan daripada kepentingan umum
D
Menghapuskan sama sekali kepentingan individu demi negara
E
Memberikan porsi yang sama persis tanpa melihat situasi
NO. 178
Link Soal
Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), terjadi perbedaan pandangan terkait bentuk negara yang paling ideal bagi Indonesia. Meskipun demikian, para pendiri bangsa tetap berupaya mencapai kesepakatan melalui mufakat. Sikap ini merefleksikan bahwa...
A
Perbedaan sudut pandang merupakan hal yang tidak mungkin dihindari dalam pembentukan suatu negara.
B
Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas perbedaan-perbedaan kelompok atau golongan.
C
Kelompok dengan suara mayoritas selalu menjadi penentu utama dalam setiap pengambilan keputusan.
D
Mufakat hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak telah menyetujui secara penuh setiap usulan.
E
Struktur negara harus diatur oleh kelompok yang memiliki gagasan dan pandangan terkuat.
NO. 179
Link Soal
Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, yang krusial untuk keamanan dan kesejahteraan warga, terkendala oleh keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Langkah finansial terbaik apa yang seharusnya diambil pemerintah?
A
Mengupayakan pinjaman dari luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur tersebut.
B
Melakukan realokasi anggaran dari proyek-proyek lain yang dianggap kurang mendesak.
C
Menunda pelaksanaan proyek hingga ketersediaan anggaran memadai.
D
Menggantungkan pembiayaan proyek sepenuhnya kepada sektor swasta.
E
Mengecilkan skala proyek agar sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.
NO. 180
Link Soal
Dalam sistem birokrasi, seorang pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika seorang ASN menerima gratifikasi, maka ia wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu paling lambat...
A
14 hari kerja
B
30 hari kerja
C
7 hari kerja
D
3 x 24 jam
E
1 bulan kalender