Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 181
Link Soal
Penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar bangsa. Dalam konteks ini, manakah pernyataan berikut yang secara paling tepat menggambarkan esensi integritas sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia?
A
Integritas adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata untuk menghindari sanksi hukum.
B
Integritas adalah kemampuan individu untuk selalu bertindak jujur dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan, terlepas dari tekanan eksternal.
C
Integritas merupakan manifestasi dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh moralitas Pancasila, yang diwujudkan dalam budaya kerja anti-korupsi serta akuntabilitas publik demi terciptanya keadilan sosial.
D
Integritas adalah komitmen untuk melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum yang terjadi di lingkungan kerja demi menjaga citra positif instansi.
E
Integritas adalah sikap independen ASN yang tidak memihak dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok.
NO. 182
Link Soal
Integritas bukan sekadar absennya praktik korupsi, melainkan sebuah komitmen fundamental bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Dalam konteks pembangunan nasional berkelanjutan yang menuntut solusi komprehensif terhadap berbagai krisis (ekonomi, sosial, lingkungan), peran integritas ASN menjadi sangat strategis.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan paling holistik menjelaskan *dampak transformatif jangka panjang* dari konsistennya penegakan integritas oleh ASN terhadap capaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan?
A
Memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara parsial.
B
Menumbuhkan budaya birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme, yang menjadi prasyarat untuk investasi domestik.
C
Membangun kepercayaan publik yang kuat terhadap lembaga pemerintahan, yang esensial untuk mobilisasi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan menjamin keberlanjutan kebijakan pro-rakyat.
D
Mengokohkan pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang secara fundamental menopang stabilitas sosial, kepastian hukum, daya saing ekonomi, dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang.
E
Mendorong ASN untuk secara proaktif melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.
NO. 183
Link Soal
Partisipasi dan peran Mohammad Yamin dalam peristiwa Sumpah Pemuda menggarisbawahi pentingnya suatu aspek, yaitu...
A
Kemerdekaan suatu bangsa sangat bergantung pada soliditas dan kesatuan para pemudanya.
B
Sumpah Pemuda merupakan sebuah inisiatif pergerakan yang hanya melibatkan satu entitas golongan saja.
C
Tanpa adanya momentum Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan Indonesia mustahil untuk terwujud.
D
Pencapaian kemerdekaan bangsa dapat diwujudkan tanpa adanya kontribusi aktif dari generasi muda.
E
Keterpaduan dan kebersamaan di kalangan pemuda tidak memiliki signifikansi dalam upaya meraih kemerdekaan.
NO. 184
Link Soal
Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Jika dikaji dari perspektif Pancasila, dimensi moral dan etika publik yang menjadi landasan utama bagi praktik integritas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, secara paling komprehensif tercermin dalam prinsip ....
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, karena integritas membutuhkan ketaatan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari keyakinan agama.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena integritas menuntut setiap individu untuk berlaku jujur, adil, dan menghargai harkat martabat manusia dalam setiap interaksi sosial dan pelayanan publik.
C
Persatuan Indonesia, karena integritas pejabat publik membangun kepercayaan rakyat yang esensial untuk menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena integritas memerlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena integritas mewujudkan pelayanan publik yang merata, bebas dari korupsi, dan tidak diskriminatif.
NO. 185
Link Soal
Seorang kepala dinas ditugaskan untuk memimpin tim seleksi pengadaan barang dan jasa bernilai miliaran rupiah. Salah satu perusahaan peserta tender memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan kakak ipar kepala dinas tersebut. Secara formal, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang hubungan tersebut untuk posisi kepala dinas, karena kakak ipar tidak berada di bawah garis lurus keturunan atau afiliasi langsung yang diatur dalam undang-undang konflik kepentingan tertentu. Namun, situasi ini menimbulkan gunjingan dan potensi persepsi publik tentang ketidakobjektifan.
Tantangan integritas paling mendalam yang dihadapi kepala dinas dalam situasi ini, bahkan jika secara hukum tidak ada pelanggaran langsung, terletak pada...
A
Potensi konflik kepentingan yang dapat merusak objektivitas pengambilan keputusan dan kepercayaan publik.
B
Kesulitan dalam menyeimbangkan antara loyalitas keluarga dan tanggung jawab profesional.
C
Kurangnya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai definisi konflik kepentingan.
D
Risiko terhadap reputasi pribadi kepala dinas di mata rekan kerja dan bawahannya.
E
Tekanan untuk memastikan bahwa perusahaan yang relevan tidak dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil.
NO. 186
Link Soal
Maraknya pembalakan liar menjadi kendala serius bagi pemerintah pusat dalam mengelola hutan di Indonesia, menyebabkan kerusakan lingkungan. Tindakan fundamental apa yang harus diambil pemerintah untuk menanggulangi masalah ini?
A
Membiarkan praktik pembalakan liar berlangsung demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
B
Mengintensifkan pengawasan serta memperketat penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar.
C
Melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab pengelolaan hutan kepada pihak swasta.
D
Menghentikan segala bentuk aktivitas ekonomi di area hutan.
E
Bernegosiasi untuk menemukan jalan tengah dengan para pelaku pembalakan liar.
NO. 187
Link Soal
Seorang PNS muda, Budi, ditempatkan di sebuah dinas yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa. Dalam beberapa kesempatan, Budi mengamati bahwa atasannya, Bapak Chandra, seringkali memenangkan tender proyek kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki koneksi pribadi dengannya, meskipun secara administratif prosedur tender tampaknya sudah diikuti. Budi merasa ada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dan keadilan, meskipun tidak ada bukti konkret pelanggaran hukum yang jelas. Budi khawatir melaporkan hal ini akan membahayakan karirnya yang baru dimulai. Sebagai seorang PNS yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil Budi adalah...
A
Mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat secara diam-diam sebelum mengambil tindakan, agar laporan memiliki dasar yang kuat dan tidak mudah dimentahkan.
B
Melaporkan indikasi praktik tersebut kepada Inspektorat atau lembaga pengawas internal dengan menggunakan mekanisme pengaduan yang ada, meskipun belum memiliki bukti yang sangat kuat.
C
Mengingatkan Bapak Chandra secara personal dan persuasif tentang pentingnya menjunjung tinggi integritas dan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa.
D
Berpura-pura tidak melihat praktik tersebut dan fokus pada pekerjaannya sendiri, mengingat posisinya yang masih baru dan risiko yang mungkin timbul.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja senior yang dipercaya untuk mencari solusi dan saran, sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
NO. 188
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dilantik sebagai kepala seksi di sebuah kementerian, menemukan adanya praktik 'titipan' proyek dari beberapa pejabat tinggi kepada bawahannya. Praktik ini tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, meskipun secara kasat mata proyek tersebut tetap berjalan. Rekan kerjanya menyarankan untuk tidak terlalu ikut campur demi menjaga kenyamanan kerja dan karier. Jika ASN tersebut memegang teguh nilai integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil adalah...
A
Melaporkan praktik tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang cukup kuat secara diam-diam.
B
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan wewenangnya dan fokus pada tugas pokok yang lain.
C
Menegur langsung pejabat tinggi yang terlibat dan menuntut mereka menghentikan praktik tersebut.
D
Berusaha mengubah sistem dari dalam dengan perlahan-lahan mengedukasi bawahan tentang pentingnya integritas tanpa melibatkan atasan.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja terdekat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pihak luar.
NO. 189
Link Soal
Pemerintah menerapkan kebijakan insentif untuk sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Namun, kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan dari pengusaha besar yang merasa kurang diuntungkan. Apa yang seharusnya pemerintah lakukan?
A
Mengabaikan keluhan dari pengusaha besar karena fokus utama adalah UKM.
B
Mencari kebijakan yang adil dan seimbang yang tetap mendukung UKM tanpa merugikan pengusaha besar.
C
Mengurangi insentif yang diberikan kepada UKM agar pengusaha besar merasa lebih diuntungkan.
D
Mengubah kebijakan agar fokus utama pembangunan hanya diarahkan pada pengusaha besar.
E
Meningkatkan insentif khusus untuk pengusaha besar demi menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
NO. 190
Link Soal
Pemerintah pusat berencana mengembangkan industri manufaktur di daerah terpencil untuk menciptakan lapangan kerja. Namun, banyak warga setempat menolak karena khawatir industri tersebut akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Langkah apa yang paling tepat yang harus diambil pemerintah?
A
Mengabaikan kekhawatiran warga dan tetap melanjutkan pembangunan proyek industri sesuai rencana.
B
Mengajak serta masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan memastikan proyek industri tersebut ramah lingkungan.
C
Memberikan kompensasi finansial yang besar kepada warga yang mungkin terkena dampak proyek.
D
Menghentikan total proyek industri tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan hidup.
E
Memindahkan lokasi proyek industri ke wilayah lain yang lebih terbuka terhadap pembangunan.