PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 181
Seorang Pejabat ASN di Kementerian X sedang mengawasi proyek infrastruktur skala besar. Ia menemukan beberapa indikasi penyelewengan spesifikasi material yang dapat membahayakan kualitas dan keselamatan publik di masa depan. Atasan langsungnya, yang juga merupakan kepala proyek, mendesaknya untuk menandatangani laporan kemajuan proyek tanpa mencantumkan temuan tersebut, dengan dalih 'menjaga kelancaran anggaran dan reputasi proyek'. Atasan tersebut juga mengingatkan tentang konsekuensi karir jika ia 'memperlambat' proyek. Dalam menghadapi dilema etika ini, tindakan ASN yang paling tepat dan konsisten dengan nilai integritas tertinggi menurut etika publik adalah...
A
Menolak menandatangani laporan dan melaporkan indikasi penyelewengan tersebut kepada inspektorat atau pihak berwenang yang lebih tinggi, dengan mengedepankan prinsip keselamatan publik dan akuntabilitas.
B
Menandatangani laporan sambil secara informal mencatat keberatan dan berusaha memperbaiki di kemudian hari, untuk menghindari konflik langsung dengan atasan dan menjaga kestabilan proyek.
C
Mendiskusikan ulang dengan atasan untuk mencari solusi kompromi yang tidak merugikan kualitas proyek secara signifikan, namun tetap menjaga kelancaran anggaran.
D
Melaporkan atasan kepada rekan-rekan sejawat untuk mendapatkan dukungan moral sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, guna mengurangi tekanan pribadi.
E
Menerima tekanan atasan dan menandatangani laporan, dengan keyakinan bahwa tanggung jawab utama ada pada atasan yang memberi perintah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 182
Seorang pejabat pengadaan barang dan jasa memiliki saudara kandung yang merupakan direktur salah satu perusahaan peserta tender. Agar integritas tetap terjaga dan terhindar dari konflik kepentingan (conflict of interest), tindakan paling tepat yang harus dilakukan pejabat tersebut adalah...
A
Tetap memproses tender namun bersikap profesional dan tidak memihak.
B
Membocorkan sedikit informasi spesifikasi teknis agar saudaranya bisa bersaing.
C
Mengundurkan diri dari tim penilai tender tersebut atau mendeklarasikan hubungan kekerabatan tersebut kepada atasan untuk digantikan posisinya.
D
Meminta saudaranya mundur dari tender demi nama baik keluarga.
E
Mengurangi nilai saudaranya sedikit agar tidak terlihat nepotisme.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 183
Pemerintah berkeinginan untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama dari proyek-proyek ini?
A
Meningkatkan kecepatan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan
B
Memprioritaskan efisiensi biaya proyek meskipun merugikan masyarakat sekitar
C
Mengembangkan proyek yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
D
Menarik investor asing untuk mempercepat proses pembangunan proyek
E
Menyelesaikan proyek dalam waktu singkat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 184
Dalam sistem birokrasi, seorang pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika seorang ASN menerima gratifikasi, maka ia wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu paling lambat...
A
14 hari kerja
B
30 hari kerja
C
7 hari kerja
D
3 x 24 jam
E
1 bulan kalender

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 185
Di era lampau, hiduplah sebuah negeri makmur bernama Kota Purwaloka. Namun, seiring berjalannya waktu, kekayaan dan kekuasaan mulai mengikis nilai-nilai luhur para pemangku jabatan. Banyak pejabat yang memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan pribadi, melakukan manipulasi data, dan ingkar janji. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merosot tajam, menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Melihat kondisi ini, para tetua dan cendekiawan Purwaloka mengadakan musyawarah agung. Mereka menyadari bahwa akar permasalahan bukan hanya pada hukum yang kurang tegas, melainkan pada kemerosotan karakter dan kejujuran para pemimpin. Dari sinilah, sebuah filosofi baru dicetuskan dan menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai 'Sumpah Satya Bhakti', sebuah kode etik yang menekankan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, kejujuran absolut, dan dedikasi tanpa pamrih kepada rakyat. Konsep ini kemudian menjadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai integritas dalam pemerintahan modern. Berdasarkan narasi tersebut, latar belakang utama terbentuknya konsep integritas dalam tata kelola pemerintahan adalah...
A
Untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hancur akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan tata kelola yang transparan dan adil.
B
Untuk meningkatkan pendapatan negara melalui kebijakan ekonomi yang lebih agresif dan kompetitif di pasar global.
C
Untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara guna menghadapi ancaman eksternal yang semakin beragam.
D
Untuk mendorong inovasi teknologi dan penelitian ilmiah demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umum.
E
Untuk menyatukan berbagai suku dan budaya di bawah satu payung pemerintahan yang sentralistik demi stabilitas politik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 186
Menghadapi keragaman agama, suku, dan budaya, sikap yang selaras dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah...
A
Menyatukan semua budaya agar membentuk satu entitas seragam.
B
Mengurangi perbedaan untuk mempermudah administrasi negara.
C
Mengabaikan keragaman demi mempertahankan stabilitas.
D
Melestarikan serta mengembangkan aneka ragam suku, agama, dan budaya.
E
Menyeragamkan keyakinan agama demi menjaga keutuhan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 187
Pemerintah berencana mengembangkan kawasan ekonomi khusus di kawasan timur Indonesia dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi, komunitas lokal merasa minimnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan. Tindakan yang paling tepat bagi pemerintah adalah?
A
Meneruskan pembangunan proyek tanpa partisipasi aktif dari masyarakat lokal.
B
Menghentikan keseluruhan proyek demi mencegah potensi konflik di kemudian hari.
C
Mengikutsertakan komunitas lokal dalam setiap fase, mulai dari perancangan hingga implementasi proyek.
D
Memindahkan lokasi proyek ke wilayah lain yang menunjukkan respons yang lebih positif terhadap perubahan.
E
Memberikan sejumlah kompensasi finansial kepada masyarakat lokal sebagai bentuk kepedulian.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 188
Sebuah kota sedang mengalami krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerahnya akibat serangkaian kasus korupsi dan nepotisme yang melibatkan pejabat tinggi. Untuk memulihkan keadaan, Wali Kota baru meluncurkan program 'Zona Integritas Bebas Korupsi' dengan penekanan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian besar ASN masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang mereka ketahui, dan bahkan ada yang terang-terangan mengatakan 'percuma' karena 'sudah dari sananya'. Fenomena ini menunjukkan tantangan besar dalam membangun budaya integritas. Apa akar masalah utama yang menghambat implementasi program 'Zona Integritas' ini, dan bagaimana pemerintah kota seharusnya menangani hambatan ini untuk mencapai perubahan budaya yang berkelanjutan?
A
Kurangnya sosialisasi program kepada ASN, sehingga mereka tidak memahami tujuan dan manfaatnya.
B
Gagalnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di masa lalu, menciptakan persepsi impunitas dan apatisme di kalangan ASN.
C
Lemahnya kepemimpinan yang berintegritas di tingkat pimpinan unit kerja, yang seharusnya menjadi teladan dan pendorong perubahan di tingkat akar rumput.
D
Adanya 'budaya diam' atau omerta yang kuat di kalangan ASN, didorong oleh ketakutan akan sanksi sosial atau pembalasan, serta ketiadaan perlindungan yang memadai bagi pelapor (whistleblower).
E
Ketiadaan insentif finansial bagi ASN yang menunjukkan integritas tinggi, sehingga mereka tidak memiliki motivasi ekstra untuk berubah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 189
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru bertugas di unit pengadaan barang mendapati adanya indikasi kuat praktik kolusi. Setiap proyek pengadaan di unitnya selalu dimenangkan oleh perusahaan "X", yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa pejabat senior di instansi tersebut, meskipun ada penawaran dari perusahaan lain yang lebih menguntungkan negara dari segi harga dan kualitas. Ketika ia mencoba mempertanyakan hal ini secara internal, ia diberi peringatan untuk "tidak mencari-cari masalah" dan "menjaga soliditas tim". Dalam menghadapi situasi tersebut, tindakan yang paling tepat dan mencerminkan prinsip integritas seorang ASN adalah...
A
Mengikuti alur prosedur yang sudah ada untuk menjaga keharmonisan tim dan menghindari konflik.
B
Mengumpulkan data dan bukti yang relevan secara cermat, kemudian melaporkan indikasi kolusi tersebut kepada Inspektorat Jenderal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
C
Mencoba mencari dukungan dari rekan kerja lain untuk bersama-sama menentang praktik tersebut secara terbuka di forum internal.
D
Menyampaikan keluhannya secara anonim ke media massa agar publik menyoroti masalah tersebut.
E
Mengabaikan praktik tersebut karena merasa tidak memiliki wewenang untuk mengubah sistem dan fokus pada tugas-tugas lain.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 190
Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.