Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 19. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 181
Link Soal
Dikisahkan bahwa Ki Hajar Dewantara, seorang bangsawan sekaligus pejabat negara, tidak sungkan membeli perabot bekas dari teman atau pelelangan. Mengapa tindakan beliau ini dianggap mencerminkan integritas bagi bangsa Indonesia?
A
Karena fungsi dan kegunaan perabotan lebih diutamakan daripada kemewahannya.
B
Karena menunjukkan kesederhanaan seorang yang sebenarnya mampu hidup mewah.
C
Karena menjadi teladan dalam penerapan prinsip ekonomi rumah tangga.
D
Karena memberi contoh bagi bangsawan untuk melepaskan identitas kemewahan.
E
Karena mencerminkan pandangan ekologis seorang pemimpin bangsa.
NO. 182
Link Soal
Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Sikap para pendiri bangsa yang bersedia menerima usulan tersebut, meskipun dengan beragam pandangan, menunjukkan bahwa mereka...
A
Mempunyai visi dan ide yang berbeda-beda, namun tetap berupaya keras untuk bersatu.
B
Cenderung memprioritaskan kepentingan kelompok atau golongan mereka sendiri.
C
Menepis segala perbedaan demi tercapainya kemerdekaan sesegera mungkin.
D
Menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan seluruh masyarakat.
E
Berusaha membangun negara yang kokoh dengan sistem kekuasaan yang terpusat.
NO. 183
Link Soal
Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar pelayan publik dan perekat bangsa, integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan refleksi moral dan etika luhur dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Apabila integritas dipahami sebagai fondasi esensial untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka peran paling strategis integritas bagi keberlangsungan negara hukum demokratis yang berkeadilan adalah...
A
Menarik investasi global dan mempercepat laju pembangunan infrastruktur nasional.
B
Mengoptimalkan kinerja birokrasi sehingga seluruh program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan.
C
Memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan pelaksanaan pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum, sehingga membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan rakyat.
D
Menjaga stabilitas politik dari potensi konflik antarlembaga negara dan kepentingan partai.
E
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran negara.
NO. 184
Link Soal
Di sebuah desa, warga bergotong-royong mengumpulkan sumbangan untuk seorang perempuan lanjut usia yang hidup sebatang kara. Sikap kepedulian seperti ini perlu dipertahankan karena menunjukkan kontribusi positif terhadap aspek apa?
A
Pengurangan tingkat kejahatan.
B
Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi.
C
Peningkatan rasa percaya di antara anggota masyarakat.
D
Penguatan nilai-nilai kemanusiaan.
E
Pengukuhan semangat kebangsaan.
NO. 185
Link Soal
Penegasan bahwa upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, termasuk pejabat negara, keluarga, dan kroninya, tertuang dalam...
A
Pasal 1 TAP MPR RI No. Vl/1998
B
Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/1998
C
Pasal 3 TAP MPR RI No. XX/1998
D
Pasal 4 TAP MPR RI No. Xl/1998
E
Ketetapan MPR RI TAP MPR RI No. XXl/1998
NO. 186
Link Soal
Perjuangan R.A. Kartini yang fokus pada peningkatan akses pendidikan bagi perempuan merefleksikan prinsip bahwa...
A
Keseimbangan gender merupakan elemen esensial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan setara.
B
Pendidikan memiliki relevansi dan urgensi hanya bagi kalangan perempuan.
C
Manfaat pendidikan secara eksklusif hanya dapat dirasakan oleh kaum pria.
D
R.A. Kartini menempatkan isu pendidikan di atas semua permasalahan sosial lainnya.
E
Kaum perempuan pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.
NO. 187
Link Soal
Seorang Kepala Bagian di Kementerian X menemukan bahwa salah satu staf terbaiknya, Saudara B, seorang ASN berprestasi dengan rekam jejak cemerlang dalam inovasi pelayanan publik, seringkali mengambil 'jalur pintas' administratif untuk mempercepat proses perizinan bagi masyarakat. 'Jalur pintas' ini memang tidak secara langsung melanggar hukum pidana, tetapi jelas menyimpang dari prosedur standar operasional (SOP) yang telah ditetapkan dan berpotensi membuka celah bagi praktik tidak transparan di masa depan. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan kecepatan pelayanan Saudara B, dan atasan langsung Saudara B pun cenderung mengabaikan penyimpangan ini demi capaian kinerja instansi. Kepala Bagian tersebut, yang baru saja mengikuti diklat integritas, merasa dilema antara mempertahankan efisiensi yang disukai publik dan atasan, atau menegakkan integritas prosedural. Apa implikasi etika terbesar dari situasi ini terhadap prinsip integritas dalam birokrasi, dan tindakan apa yang paling tepat diambil oleh Kepala Bagian untuk menjunjung tinggi integritas secara komprehensif?
A
Mengabaikan praktik Saudara B karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendapatkan dukungan atasan, fokus pada hasil akhir tanpa terlalu mempermasalahkan proses.
B
Memberi teguran lisan kepada Saudara B secara pribadi dan meminta untuk tidak mengulangi, tanpa menindaklanjuti secara formal agar tidak mengganggu kinerja dan moral staf.
C
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP yang ada, melibatkan Saudara B dan pihak terkait untuk mengidentifikasi potensi penyederhanaan yang legal, sambil tetap memastikan Saudara B mematuhi prosedur yang berlaku saat ini dan memperbaiki penyimpangan secara sistematis.
D
Segera melaporkan Saudara B kepada inspektorat internal untuk sanksi disipliner atas pelanggaran prosedur, terlepas dari dampak positif yang dirasakan masyarakat.
E
Membuat aturan internal baru yang melegalkan 'jalur pintas' tersebut, dengan alasan adaptasi terhadap tuntutan masyarakat akan kecepatan pelayanan.
NO. 188
Link Soal
Dalam sistem birokrasi, seorang pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika seorang ASN menerima gratifikasi, maka ia wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu paling lambat...
A
14 hari kerja
B
30 hari kerja
C
7 hari kerja
D
3 x 24 jam
E
1 bulan kalender
NO. 189
Link Soal
Dalam penyusunan laporan tahunan kinerja sebuah dinas, Kepala Dinas meminta stafnya untuk 'mempercantik' data capaian program agar terlihat lebih baik di mata publik dan atasan, meskipun tahu bahwa data tersebut sedikit 'digembungkan' dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Alasan Kepala Dinas adalah untuk menjaga citra positif dinas dan mengamankan anggaran untuk tahun berikutnya. Seorang staf senior, Bapak Deni, yang bertanggung jawab atas pengolahan data, merasa tidak nyaman dengan instruksi tersebut karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan akuntabilitas. Ia memahami bahwa jika ia menolak, karirnya bisa terhambat atau bahkan ia dapat dimutasi. Apa implikasi jangka panjang yang paling berbahaya dari tindakan 'mempercantik' data ini terhadap integritas birokrasi, dan bagaimana Bapak Deni seharusnya bertindak?
A
Menaati instruksi Kepala Dinas, karena loyalitas terhadap pimpinan adalah hal penting dalam organisasi, dan risiko 'menggembungkan' data dianggap kecil dibandingkan manfaat menjaga citra.
B
Diam-diam menyertakan data asli bersama dengan data 'yang dipercantik' dalam lampiran terpisah yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.
C
Berusaha menyampaikan kepada Kepala Dinas secara persuasif mengenai risiko dan konsekuensi etika dari pemalsuan data, serta dampak negatifnya terhadap proses pengambilan kebijakan yang berbasis data riil, sambil menawarkan solusi untuk memperbaiki kinerja nyata di lapangan.
D
Melaporkan Kepala Dinas kepada pihak berwenang secara anonim, berharap dapat menghentikan praktik tersebut tanpa melibatkan dirinya secara langsung.
E
Mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa tidak sanggup berkompromi dengan integritasnya di lingkungan kerja yang tidak jujur.
NO. 190
Link Soal
Pemerintah pusat merancang program reformasi agraria, tetapi sebagian besar masyarakat lokal menolaknya karena khawatir kehilangan hak atas tanah adat mereka. Tindakan pemerintah yang paling tepat adalah...
A
Melanjutkan program reformasi tanpa memperhatikan keberatan masyarakat.
B
Mengabaikan penolakan warga dan hanya berfokus pada keuntungan ekonomi.
C
Berdialog dengan komunitas adat untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang saling menguntungkan.
D
Menunda implementasi reformasi hingga semua masyarakat memberikan persetujuan penuh.
E
Menawarkan ganti rugi finansial sebagai pengganti tanah adat yang hilang.