PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 2. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Seorang ASN menolak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran pribadi keluarganya. Sikap ini mencerminkan nilai integritas...
A
Berani
B
Peduli
C
Sederhana
D
Jujur
E
Kerja Keras

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ketika para tokoh perumus dasar negara dihadapkan pada perbedaan pandangan, mereka selalu memprioritaskan metode musyawarah dan mufakat. Hal ini mencerminkan bahwa...
A
Setiap keputusan final harus dicapai melalui sistem voting mayoritas.
B
Kepentingan pribadi atau golongan dianggap lebih utama daripada kepentingan umum.
C
Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus dihindari sama sekali agar tidak terjadi konflik.
D
Musyawarah dan mufakat adalah pendekatan terbaik untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil.
E
Para tokoh tersebut tidak pernah mengalami adanya perbedaan sudut pandang satu sama lain.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Meskipun partisipasi masyarakat esensial untuk legitimasi hasil pemilihan umum, banyak warga yang memilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Strategi apa yang paling efektif dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pemilu?
A
Menerapkan sanksi bagi warga yang tidak ikut memilih
B
Menggencarkan kampanye dan sosialisasi mengenai signifikansi pemilu
C
Menunda penyelenggaraan pemilu hingga semua warga siap berpartisipasi
D
Mewajibkan partisipasi tanpa memberikan opsi golput
E
Mengurangi jumlah lokasi pemungutan suara agar lebih mudah dikendalikan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah sedang gencar mengembangkan ekosistem digital untuk pelayanan publik. Sebuah aplikasi perizinan online baru diluncurkan dengan klaim keamanan dan integritas data yang tinggi. Namun, seorang programmer muda di kementerian yang ikut mengembangkan sistem tersebut, Saudara Candra, menemukan bahwa ada 'backdoor' yang sengaja ditanamkan oleh atasan teknisnya dengan alasan untuk 'memudahkan pemantauan' dan 'perbaikan cepat jika terjadi masalah'. Candra tahu bahwa 'backdoor' ini, meskipun dimaksudkan untuk kebaikan, berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab di masa depan dan melanggar prinsip kerahasiaan data serta integritas sistem. Atasan Candra mengancam akan memecatnya jika membocorkan informasi ini atau mencoba menghapus 'backdoor' tersebut. Dilema integritas apakah yang paling krusial dihadapi Candra, dan bagaimana ia harus bertindak sesuai kode etik profesi dan nilai integritas?
A
Menaati perintah atasan dan merahasiakan keberadaan 'backdoor', karena atasan memiliki otoritas dan pemecatan akan merugikan karirnya.
B
Diam-diam menghapus 'backdoor' tersebut dan mengamankan sistem tanpa memberitahu atasan, untuk melindungi integritas data pengguna.
C
Melaporkan keberadaan 'backdoor' dan ancaman yang diterimanya kepada unit kepatuhan internal atau instansi terkait yang lebih tinggi, dengan disertai bukti yang kuat, sebagai bentuk perlindungan data publik dan menjaga integritas sistem secara menyeluruh.
D
Menginformasikan kelemahan sistem ini kepada komunitas keamanan siber eksternal untuk mendapatkan dukungan publik dan tekanan terhadap kementerian.
E
Mencoba berdiskusi dengan atasan untuk menemukan solusi alternatif yang aman dan transparan, tanpa melibatkan pihak eksternal, untuk menjaga kerukunan tim.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Rencana pemerintah membangun bendungan besar untuk irigasi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal terkait potensi dampak sosial dan lingkungannya. Respons seperti apa yang seharusnya diberikan pemerintah atas kekhawatiran ini?
A
Mengabaikan aspirasi masyarakat dan melanjutkan pembangunan proyek.
B
Melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial (AMDAL) yang menyeluruh sebelum memulai proyek.
C
Menghentikan total proyek guna menghindari potensi konflik dengan masyarakat.
D
Menyediakan kompensasi finansial bagi warga yang mungkin terdampak proyek.
E
Mengubah lokasi proyek ke daerah lain yang lebih kondusif dan menerima.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang PNS muda, Budi, ditempatkan di sebuah dinas yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa. Dalam beberapa kesempatan, Budi mengamati bahwa atasannya, Bapak Chandra, seringkali memenangkan tender proyek kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki koneksi pribadi dengannya, meskipun secara administratif prosedur tender tampaknya sudah diikuti. Budi merasa ada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dan keadilan, meskipun tidak ada bukti konkret pelanggaran hukum yang jelas. Budi khawatir melaporkan hal ini akan membahayakan karirnya yang baru dimulai. Sebagai seorang PNS yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil Budi adalah...
A
Mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat secara diam-diam sebelum mengambil tindakan, agar laporan memiliki dasar yang kuat dan tidak mudah dimentahkan.
B
Melaporkan indikasi praktik tersebut kepada Inspektorat atau lembaga pengawas internal dengan menggunakan mekanisme pengaduan yang ada, meskipun belum memiliki bukti yang sangat kuat.
C
Mengingatkan Bapak Chandra secara personal dan persuasif tentang pentingnya menjunjung tinggi integritas dan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa.
D
Berpura-pura tidak melihat praktik tersebut dan fokus pada pekerjaannya sendiri, mengingat posisinya yang masih baru dan risiko yang mungkin timbul.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja senior yang dipercaya untuk mencari solusi dan saran, sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Prosesi pengambilan sumpah yang dilakukan oleh pejabat negara pada saat pelantikan mereka mengindikasikan signifikansi dari nilai...
A
Keadilan serta prioritas pada kepentingan personal.
B
Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
C
Spiritualisme dan ketaatan mutlak terhadap hierarki atasan.
D
Kesatuan dan penerapan kekuasaan yang tidak terbatas.
E
Kompetensi profesional tanpa disertai dengan akuntabilitas publik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk...
A
Menyeimbangkan hak dan kewajiban
B
Mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik
C
Membuka diri dan transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
D
Mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat
E
Mengutamakan kesejahteraan umum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam konteks pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas tinggi, konsep integritas seringkali diartikan sebatas kepatuhan terhadap peraturan dan menjauhi praktik korupsi. Namun, pemahaman integritas yang komprehensif, terutama dalam kerangka ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung makna yang lebih mendalam dan fundamental. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan komprehensif menjelaskan hakikat integritas seorang ASN sebagai pilar utama tegaknya negara berdasarkan Pancasila?
A
Integritas adalah perwujudan konsisten dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang terefleksi dalam setiap keputusan dan tindakan ASN demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.
B
Integritas adalah kepatuhan mutlak seorang ASN terhadap segala regulasi dan prosedur yang berlaku di instansinya, semata-mata untuk menjamin efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
C
Integritas adalah kemampuan ASN untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) agar terhindar dari sanksi hukum dan menjaga reputasi pribadi serta lembaga.
D
Integritas merupakan sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas, yang bertujuan utama untuk mendapatkan kepercayaan publik dan promosi jabatan.
E
Integritas adalah komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.