PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 2. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Budi adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di bagian pelayanan perizinan di sebuah kantor pemerintahan daerah. Suatu hari, seorang pengusaha bernama Pak Chandra mengajukan permohonan izin usaha yang cukup kompleks dan mendesak. Untuk mempercepat proses permohonannya, Pak Chandra secara terselubung menawarkan sejumlah uang tunai sebagai 'tanda terima kasih' kepada Budi. Selain itu, Pak Chandra juga mengisyaratkan bahwa ia memiliki koneksi penting dan akan 'mempermasalahkan' jika permohonannya tidak segera diprioritaskan, mengancam akan melaporkan 'lambatnya pelayanan' Budi kepada atasan. Budi menyadari bahwa menerima tawaran tersebut dan memprioritaskan berkas tanpa prosedur yang benar adalah pelanggaran serius terhadap kode etik ASN dan peraturan hukum. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, tindakan manakah yang paling mencerminkan integritas tinggi seorang ASN?
A
Menolak tawaran dan ancaman Pak Chandra secara profesional dan tegas, menjelaskan kembali prosedur yang berlaku sesuai standar operasional, serta segera melaporkan insiden percobaan suap tersebut kepada unit pengawas internal atau atasan langsung.
B
Menolak tawaran uang dengan sopan, namun diam-diam mempercepat proses berkas Pak Chandra agar tidak terjadi konflik atau pelaporan yang dapat mengganggu reputasi instansi dan kenyamanan kerja Budi.
C
Menjelaskan kepada Pak Chandra bahwa proses harus sesuai antrean, namun menyarankan agar Pak Chandra melengkapi semua persyaratan terlebih dahulu tanpa menyinggung tawaran uang atau ancaman yang telah disampaikan.
D
Menerima tawaran uang tersebut namun dengan niat untuk menyerahkannya kepada kas negara sebagai sumbangan tak terduga, sambil tetap memproses berkas sesuai antrean normal tanpa ada perlakuan khusus.
E
Mencoba bernegosiasi dengan Pak Chandra untuk mengurangi jumlah uang yang ditawarkan, dengan janji akan membantu memantau proses berkasnya agar tidak terlalu lama, tanpa melanggar antrean secara frontal dan transparan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam menghadapi era ekonomi digital, pemerintah pusat bertekad memajukan pendidikan teknologi di seluruh sekolah di Indonesia. Namun, beberapa daerah terpencil masih memiliki akses teknologi yang sangat terbatas. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam situasi ini?
A
Memaksakan implementasi program teknologi di semua daerah tanpa terkecuali.
B
Meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara penuh.
C
Menyerahkan sepenuhnya program pendidikan teknologi hanya kepada daerah yang sudah siap secara mandiri.
D
Mengalihkan seluruh anggaran pendidikan teknologi ke daerah perkotaan yang lebih maju.
E
Menunda keseluruhan program hingga seluruh daerah siap secara teknologi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada suatu periode krusial, seorang kepala daerah harus mengambil keputusan sulit mengenai pengalihan alokasi dana pembangunan fasilitas umum yang vital bagi masyarakat pedesaan. Dana tersebut sedianya akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan di pusat kota yang sudah direncanakan dan diharapkan mampu mendongkrak popularitasnya menjelang pemilihan berikutnya. Namun, setelah melakukan peninjauan mendalam dan menerima laporan tentang kondisi gizi buruk serta minimnya akses kesehatan di daerah pedesaan, kepala daerah tersebut memutuskan untuk mengalihkan mayoritas dana ke pembangunan fasilitas kesehatan dan program peningkatan gizi di daerah terpencil, meski ini berpotensi menurunkan elektabilitasnya secara signifikan dalam jangka pendek. Keputusan kepala daerah ini, meskipun berisiko politik, secara fundamental mencerminkan penegakan prinsip integritas dalam dimensi...
A
Mengutamakan kepentingan publik jangka panjang di atas kepentingan politik pribadi dan sesaat.
B
Kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang baku dalam pengelolaan anggaran daerah.
C
Transparansi dalam penggunaan dana publik untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat.
D
Responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, terutama kelompok rentan, sebagai bentuk pelayanan prima.
E
Kemampuan beradaptasi dengan perubahan prioritas pembangunan yang dinamis dan tak terduga.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Menanggapi kebijakan pemerintah tentang pengajaran muatan lokal, seorang guru berinovasi dalam mengajar bahasa daerah agar siswa pendatang dapat memahaminya. Bukti kaitan antara integritas guru dan prinsip Bhineka Tunggal Ika dalam konteks ini adalah ...
A
Pemerintah memenuhi komitmennya untuk mengembangkan kebudayaan nasional.
B
Murid-murid lokal menerima perhatian yang kurang memadai dari guru.
C
Inovasi yang dilakukan guru semata-mata demi kepentingan para siswanya.
D
Guru menunjukkan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki latar belakang bahasa berbeda.
E
Institusi sekolah berfungsi sebagai pusat pengembangan budaya daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pasca bencana alam, pemerintah mengalokasikan bantuan untuk masyarakat terdampak. Akan tetapi, muncul keluhan dari masyarakat mengenai distribusi bantuan yang dianggap tidak adil. Apa tindakan yang harus segera diambil oleh pemerintah?
A
Menambah porsi bantuan khusus bagi kelompok masyarakat yang mengajukan keluhan.
B
Menghentikan seluruh proses distribusi bantuan hingga masalah ketidakadilan teratasi.
C
Melakukan audit transparan terhadap proses distribusi bantuan dan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat.
D
Mengabaikan keluhan yang ada karena distribusi bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal.
E
Menyerahkan tanggung jawab penuh distribusi bantuan kepada lembaga pihak ketiga.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam upaya mengatasi tantangan menjaga harmoni di antara pemeluk berbagai agama, pemerintah dapat mengambil salah satu tindakan yang paling efektif, yaitu...
A
Melakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama demi menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
B
Memprioritaskan dan mendorong dialog antarumat beragama guna menumbuhkan pemahaman dan rasa saling pengertian.
C
Menghilangkan segala bentuk perbedaan agama dengan tujuan menciptakan keseragaman keyakinan.
D
Menstandarisasi atau menyeragamkan ajaran-ajaran agama di seluruh wilayah negara.
E
Mengabaikan sepenuhnya aspek perbedaan agama dan hanya berfokus pada pembangunan ekonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam menghadapi tantangan global, pemerintah mengadakan program pelatihan keterampilan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, beberapa daerah terpencil memiliki keterbatasan akses terhadap program ini. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah?
A
Menyediakan program pelatihan hanya di daerah perkotaan karena aksesnya lebih mudah.
B
Meningkatkan akses infrastruktur dan sumber daya di daerah terpencil agar mereka dapat mengikuti pelatihan.
C
Mengabaikan daerah terpencil dan hanya fokus pada daerah yang sudah siap.
D
Menurunkan standar kualitas program pelatihan agar lebih mudah diterapkan di daerah terpencil.
E
Mengalihkan program ke sektor lain yang dianggap lebih relevan untuk daerah terpencil.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya tentang tidak melakukan korupsi, melainkan juga meliputi komitmen terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepatuhan pada sistem akuntabilitas. Dalam situasi di mana prosedur birokrasi yang rigid dapat menghambat efisiensi pelayanan, namun di sisi lain prosedur tersebut juga dirancang sebagai upaya pencegahan korupsi, tindakan yang paling mencerminkan integritas tinggi seorang ASN adalah:
A
Memodifikasi prosedur secara diam-diam demi percepatan layanan yang dianggap lebih mendesak, dengan keyakinan bahwa tujuan akhir akan membenarkan cara.
B
Tetap berpegang teguh pada setiap prosedur yang ada tanpa toleransi, meski mengakibatkan keterlambatan pelayanan dan keluhan masyarakat, karena prosedur adalah jaminan mutlak integritas.
C
Menganalisis dan mengidentifikasi potensi reformasi prosedur yang dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi tingkat akuntabilitas dan transparansi, lalu mengusulkannya secara resmi kepada pihak berwenang.
D
Menggunakan diskresi sebatas mungkin untuk mempercepat proses, selama tidak ada dampak finansial negatif langsung pada negara, dan siap bertanggung jawab atas pilihan tersebut.
E
Menyalurkan keluhan publik terkait prosedur lambat kepada media massa sebagai bentuk tekanan agar sistem birokrasi segera diperbaiki.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala melalui LHKPN. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah...
A
Agar pejabat terlihat kaya di mata publik
B
Sebagai bentuk transparansi dan kontrol untuk mencegah korupsi
C
Untuk menaikkan pajak penghasilan pejabat
D
Agar bisa memamerkan aset kepada rekan kerja
E
Memenuhi syarat administrasi semata tanpa tujuan jelas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Semangat kolektivitas dan konsensus mewarnai sidang BPUPKI. Ir. Soekarno menyatakan, "Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang semua harus melakukannya." Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa...
A
Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah esensial.
B
Pengelolaan negara sepatutnya hanya dilakukan oleh satu kelompok dominan.
C
Kontribusi dalam pembangunan negara hanya dibatasi untuk golongan mayoritas.
D
Proses pembangunan harus dilaksanakan secara cepat tanpa melalui musyawarah.
E
Semua kelompok memiliki otoritas yang setara dalam setiap aspek.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.