PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas

Halaman 20. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 191
Sebuah wilayah mengalami konflik antar kelompok mayoritas dan minoritas terkait isu pemanfaatan lahan untuk aktivitas ekonomi. Untuk memastikan terpeliharanya perdamaian dan keadilan, tindakan apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah?
A
Menyelesaikan konflik dengan memberikan dukungan penuh kepada kelompok mayoritas.
B
Menginstruksikan penghentian seluruh kegiatan ekonomi di area tersebut.
C
Menempuh jalur mediasi untuk mempertemukan kedua belah pihak guna mencari solusi yang adil.
D
Memihak kepada kelompok yang memberikan dampak ekonomi lebih besar.
E
Tidak melakukan intervensi karena wilayah tersebut memiliki hak otonomi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 192
Usulan Ir. Soekarno mengenai lima dasar negara, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, pada sidang BPUPKI menunjukkan suatu prinsip penting. Prinsip tersebut adalah...
A
Semua tokoh peserta sidang memiliki kesamaan pandangan secara mutlak.
B
Divergensi pandangan dapat ditoleransi dan diterima apabila diarahkan pada satu tujuan kolektif.
C
Hak penentuan dasar negara hanya dimiliki oleh satu kelompok tertentu.
D
Fondasi negara semestinya didirikan hanya berdasarkan satu perspektif tunggal.
E
Pancasila dirumuskan tanpa adanya pertimbangan terhadap keberagaman sudut pandang.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 193
Pemerintah pusat berencana membangun hotel-hotel besar untuk meningkatkan pariwisata di daerah terpencil. Namun, penduduk lokal menyuarakan kekhawatiran bahwa hal ini akan mengikis warisan budaya mereka. Bagaimana sebaiknya pemerintah bertindak?
A
Meneruskan pembangunan hotel tanpa memperdulikan kekhawatiran yang disampaikan masyarakat.
B
Mengadakan musyawarah dengan masyarakat untuk mencari jalan tengah yang dapat melestarikan budaya lokal.
C
Memindahkan lokasi pembangunan ke daerah lain yang lebih kondusif.
D
Menawarkan ganti rugi finansial kepada masyarakat yang terdampak.
E
Mengabaikan aspek budaya dan berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 194
Mengingat Indonesia adalah negara dengan berbagai suku, tanpa pemahaman yang baik tentang karakter suku lain, konflik dapat dengan mudah timbul. Jika prinsip Bhineka Tunggal Ika diterapkan untuk memperkuat integritas bangsa, perilaku yang perlu dikembangkan adalah ...
A
Menghargai keragaman serta menyadari keunikan karakteristik setiap suku.
B
Meningkatkan kesadaran akan keunggulan suku sendiri agar lebih menonjol.
C
Menganggap bahwa keberagaman suku di Indonesia menjadi hambatan bagi persatuan.
D
Membiarkan setiap suku mengembangkan tradisi tanpa batasan, meskipun berpotensi melanggar hukum.
E
Mendesak pemerintah untuk memprioritaskan bantuan bagi pengembangan tradisi suku tertentu saja.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 195
Dalam upaya mempererat ikatan antar kelompok masyarakat, pemerintah memperkenalkan program yang memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara komunitas dengan latar belakang agama dan suku yang berbeda. Sasaran utama dari inisiatif ini adalah...
A
Menciptakan satu identitas budaya tunggal yang diterima secara universal oleh semua kelompok.
B
Menghapuskan perbedaan guna mewujudkan masyarakat yang lebih seragam.
C
Menjaga stabilitas sosial dengan memupuk toleransi dan pemahaman lintas kelompok.
D
Meminimalisir pengaruh kelompok minoritas dalam struktur sosial masyarakat.
E
Mendorong kompetisi antar kelompok untuk menentukan siapa yang paling dominan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 196
Seorang pejabat tinggi di kementerian menemukan bahwa rancangan kebijakan baru, meskipun secara formal telah memenuhi prosedur hukum, memiliki celah signifikan yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta dapat merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Pejabat tersebut menyadari bahwa jika kebijakan ini diterapkan, akan sangat bertentangan dengan prinsip integritas ASN dan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tindakan yang paling tepat dan menunjukkan komitmen integritas tertinggi bagi pejabat tersebut adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana adanya karena sudah sah secara hukum, sambil berharap celah tersebut tidak ditemukan atau disalahgunakan.
B
Melaporkan celah tersebut kepada atasan langsung secara lisan tanpa memberikan alternatif solusi konkret.
C
Mengajukan protes terbuka kepada media massa dan publik untuk menekan pemerintah agar membatalkan kebijakan tersebut.
D
Secara proaktif menyusun kajian komprehensif mengenai dampak negatif celah kebijakan tersebut, mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan, serta mengusulkan revisi kebijakan atau regulasi pelaksanaannya kepada pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga terkait, dengan argumentasi yang kuat berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai Pancasila.
E
Menggunakan informasi tentang celah tersebut untuk mengamankan posisi atau keuntungan pribadi sebelum kebijakan tersebut direvisi atau diungkap ke publik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 197
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, lembaga tinggi negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Bank Indonesia (BI)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 198
Berdasarkan regulasi lama tentang jabatan fungsional guru (SK Menpan No 26 Tahun 1989), penilaian kinerja untuk kenaikan pangkat tidak lagi semata-mata berdasarkan masa kerja otomatis, melainkan menggunakan sistem...
A
Sistem Prestasi Kerja Murni
B
Sistem Angka Kredit
C
Sistem Senioritas
D
Sistem Ujian Dinas
E
Sistem Pengabdian Masyarakat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 199
Otto Iskandar Dinata, tokoh nasional yang dikenal melalui 'Peristiwa Bandung Kemuning' karena membela petani dari penindasan kolonial Belanda, tetap teguh meskipun diancam pengasingan ke Boegen Digul. Sikap yang patut dicontoh dari Otto Iskandar Dinata adalah ...
A
Semangatnya dalam mendorong masyarakat untuk terus berjuang.
B
Keberaniannya menghadapi ancaman pengasingan tanpa rasa takut.
C
Usahanya dalam memobilisasi rakyat melawan pemerintahan Belanda.
D
Sikapnya yang mendukung penindasan petani oleh Belanda.
E
Keputusannya untuk berpihak kepada Belanda karena keuntungan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 200
Pada sidang PPKI, disetujui perubahan beberapa frasa dalam Piagam Jakarta guna mengakomodasi perbedaan keyakinan di Indonesia bagian timur. Keputusan ini merefleksikan bahwa...
A
Kesatuan dan persatuan bangsa adalah prioritas utama di atas keberagaman keyakinan.
B
Kelompok agama tertentu harus memiliki dominasi dalam penetapan kebijakan negara.
C
Setiap pihak harus menerima hasil keputusan mayoritas tanpa adanya pengecualian.
D
Perbedaan keyakinan sebaiknya tidak diberikan ruang dalam struktur kenegaraan.
E
Kepentingan kelompok mayoritas wajib diutamakan oleh negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.