Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 20. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 191
Link Soal
Seorang ASN di bagian pelayanan perizinan, Ibu Lestari, dikenal memiliki reputasi baik dan selalu bekerja sesuai prosedur. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang tokoh masyarakat berpengaruh di daerahnya, Bapak Haryo, yang telah lama mengenal keluarganya. Bapak Haryo meminta Ibu Lestari untuk 'membantu mempercepat' proses perizinan untuk salah satu kerabatnya, dengan alasan 'situasi mendesak' dan 'ini hanya untuk tetangga sendiri'. Bapak Haryo bahkan menawarkan untuk 'mengganti waktu' Ibu Lestari dengan sedikit uang tunai sebagai 'ucapan terima kasih'. Ibu Lestari menyadari bahwa mempercepat proses perizinan di luar antrean normal akan melanggar prinsip keadilan dan transparansi, dan menerima uang akan menjadi gratifikasi. Namun, ia merasa sulit menolak permintaan dari tokoh masyarakat yang dihormati dan juga teman lama keluarganya. Apa prinsip integritas yang paling krusial dipertaruhkan dalam situasi ini, dan bagaimana Ibu Lestari seharusnya merespons permintaan Bapak Haryo secara profesional?
A
Menerima uang tersebut, tetapi tidak mempercepat proses, dengan alasan ingin menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat tanpa melanggar prosedur perizinan.
B
Secara halus menolak permintaan percepatan dan uang, menjelaskan prosedur standar yang harus diikuti semua pemohon, serta menyarankan agar Bapak Haryo mengikuti antrean sebagaimana mestinya tanpa pengecualian, sebagai bentuk penegakan prinsip imparsialitas dan anti-gratifikasi.
C
Mempercepat proses perizinan untuk Bapak Haryo tanpa menerima uang, dengan alasan urgensi yang disampaikan dan menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat.
D
Melaporkan Bapak Haryo kepada pihak berwenang atas percobaan penyuapan, untuk memberikan efek jera kepada masyarakat.
E
Menyarankan Bapak Haryo untuk meminta bantuan staf lain yang mungkin lebih fleksibel dalam menangani permintaan 'khusus'.
NO. 192
Link Soal
Dikisahkan bahwa Ki Hajar Dewantara, seorang bangsawan sekaligus pejabat negara, tidak sungkan membeli perabot bekas dari teman atau pelelangan. Mengapa tindakan beliau ini dianggap mencerminkan integritas bagi bangsa Indonesia?
A
Karena fungsi dan kegunaan perabotan lebih diutamakan daripada kemewahannya.
B
Karena menunjukkan kesederhanaan seorang yang sebenarnya mampu hidup mewah.
C
Karena menjadi teladan dalam penerapan prinsip ekonomi rumah tangga.
D
Karena memberi contoh bagi bangsawan untuk melepaskan identitas kemewahan.
E
Karena mencerminkan pandangan ekologis seorang pemimpin bangsa.
NO. 193
Link Soal
Sebuah instansi pemerintah sedang dalam proses pemindahan gedung kantor ke lokasi yang lebih modern dan luas. Panitia pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan perabot kantor menemukan bahwa seorang anggota panitia, Saudara Eko, memiliki hubungan kepemilikan saham di salah satu perusahaan furnitur yang mengajukan penawaran. Saudara Eko tidak secara eksplisit mengungkapkan hubungan ini di awal, namun rekam jejaknya dalam penentuan spesifikasi teknis cenderung menguntungkan produk dari perusahaan tersebut. Ketika hal ini terungkap, Saudara Eko berdalih bahwa ia hanya ingin memastikan instansi mendapatkan produk terbaik dan termurah, dan hubungannya dengan perusahaan tidak mempengaruhi objektivitasnya. Apa konflik kepentingan yang paling jelas muncul dalam kasus ini, dan bagaimana panitia pengadaan seharusnya menindaklanjuti temuan ini untuk menjaga integritas proses pengadaan barang dan jasa?
A
Konflik antara kepentingan pribadi Saudara Eko dan tugasnya sebagai anggota panitia pengadaan. Panitia harus mengabaikan hubungan tersebut jika Saudara Eko dapat membuktikan bahwa pilihannya didasarkan pada kualitas dan harga terbaik.
B
Konflik antara prinsip transparansi dan efisiensi. Panitia harus meminta Saudara Eko untuk menarik diri dari proses penilaian perusahaan tersebut dan memastikan dia tidak memiliki peran dalam keputusan akhir.
C
Konflik kepentingan antara kewajiban Saudara Eko untuk mendapatkan barang terbaik bagi instansi dan potensi keuntungan finansial pribadinya dari perusahaan yang terafiliasi. Panitia harus segera mendiskualifikasi perusahaan yang terafiliasi dan melaporkan Saudara Eko kepada unit kepatuhan internal untuk penyelidikan lebih lanjut, terlepas dari alasan yang diberikan.
D
Konflik antara etika dan legalitas. Panitia harus meminta Saudara Eko menandatangani surat pernyataan tidak adanya konflik kepentingan di masa depan.
E
Konflik antara loyalitas kepada tim dan etika individu. Panitia harus membentuk tim audit independen untuk menilai ulang seluruh proses pengadaan dari awal.
NO. 194
Link Soal
Paham atau sikap yang menunjukkan keingintahuan disebut sebagai...
A
Eksklusivisme
B
Proaktif
C
Kuriositas
D
Optimisme
E
Profesionalisme
NO. 195
Link Soal
Dalam sebuah kantor pelayanan publik, perlahan-lahan berkembang kebiasaan 'melonggarkan' prosedur standar. Misalnya, membiarkan berkas yang kurang lengkap tetap diproses dengan 'catatan khusus,' memberikan prioritas pada permohonan tertentu atas dasar kenalan, atau menunda respons terhadap keluhan yang tidak memiliki 'jalur' khusus. Meskipun tidak ada tindakan korupsi besar-besaran, akumulasi dari 'pelanggaran-pelanggaran kecil' ini pada akhirnya menyebabkan birokrasi yang lambat, kualitas layanan yang menurun drastis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut.
Fenomena 'pelanggaran-pelanggaran kecil' yang berakumulasi ini paling tepat mengilustrasikan erosi integritas yang berakibat pada...
A
Pengeroposan sistemik terhadap prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam tata kelola pelayanan publik.
B
Kebutuhan mendesak akan penambahan jumlah pengawas dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
C
Ketidakmampuan pimpinan dalam memberikan teladan dan arahan yang jelas kepada bawahan.
D
Defisit anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan prosedur yang baku dan efisien.
E
Kurangnya pelatihan etika dan peningkatan kapasitas bagi seluruh pegawai di institusi tersebut.
NO. 196
Link Soal
Di Desa Kertabumi, jauh sebelum modernisasi menyentuh, kepemimpinan Mbah Hardjo sangat dihormati. Setiap keputusan musyawarah, mulai dari pembangunan jembatan hingga pembagian hasil panen, selalu didasari kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi antarwarga. Tidak ada catatan formal yang rumit, namun setiap kesepakatan dijunjung tinggi sebagai amanah. Pelanggaran kecil saja akan mendapat sanksi sosial yang berat, membuat praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang hampir tak terdengar.
Kini, di Kota Maju Jaya, cucu Mbah Hardjo, Bapak Budi, menjabat sebagai Kepala Dinas Pelayanan Publik. Dengan sistem digitalisasi yang canggih, pengawasan ketat, dan regulasi yang berlapis-lapis, setiap transaksi dan keputusan diupayakan transparan. Namun, Bapak Budi sering menghadapi tantangan baru: praktik suap yang lebih canggih, manipulasi data yang sulit dideteksi tanpa alat khusus, serta konflik kepentingan yang tersembunyi di balik legalitas formal. Meskipun aturan semakin ketat, integritas individu tetap menjadi kunci utama.
Berdasarkan narasi di atas, perbandingan penerapan integritas antara masa Desa Kertabumi dan Kota Maju Jaya menunjukkan bahwa:
A
Integritas di masa kini lebih mudah dicapai karena adanya teknologi canggih dan regulasi yang ketat.
B
Tantangan integritas di masa kini lebih kompleks dan beragam, meskipun alat pengawasan formal semakin banyak dan modern.
C
Integritas masa lalu lebih mengandalkan sanksi sosial, sedangkan masa kini sepenuhnya bergantung pada aturan hukum dan formalitas.
D
Esensi integritas telah bergeser dari kejujuran dan tanggung jawab kolektif menjadi kepatuhan pada regulasi semata.
E
Masyarakat Desa Kertabumi secara inheren memiliki tingkat integritas yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat Kota Maju Jaya.
NO. 197
Link Soal
Di Indonesia, terdapat berbagai etnis seperti Tionghoa, Arab, dan India yang telah menetap secara turun-temurun dan berpotensi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kesungguhan mereka untuk menjadi WNI sangatlah penting karena alasan utama apa?
A
Perbedaan etnis akan semakin memperkaya khazanah bangsa Indonesia.
B
Semakin banyak WNI akan semakin menguatkan persatuan bangsa.
C
Indonesia menjunjung tinggi prinsip keterbukaan bagi siapapun yang ingin menjadi WNI.
D
Mendukung dan memperkokoh persatuan bangsa Indonesia.
E
Kepentingan politik dianggap lebih dominan daripada ikatan etnis.
NO. 198
Link Soal
Semangat kolektivitas dan konsensus mewarnai sidang BPUPKI. Ir. Soekarno menyatakan, "Kita hendak mendirikan negara Indonesia yang semua harus melakukannya." Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa...
A
Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah esensial.
B
Pengelolaan negara sepatutnya hanya dilakukan oleh satu kelompok dominan.
C
Kontribusi dalam pembangunan negara hanya dibatasi untuk golongan mayoritas.
D
Proses pembangunan harus dilaksanakan secara cepat tanpa melalui musyawarah.
E
Semua kelompok memiliki otoritas yang setara dalam setiap aspek.
NO. 199
Link Soal
Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Namun, terdeteksi adanya penyelewengan sebagian dana oleh oknum pejabat daerah. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah pusat?
A
Membiarkan persoalan tersebut menjadi tanggung jawab internal pemerintah daerah.
B
Menarik kembali seluruh bantuan dana yang telah diberikan kepada daerah yang bersangkutan.
C
Melaksanakan audit secara komprehensif dan memberikan sanksi hukum kepada pihak-pihak yang terlibat penyelewengan.
D
Menunda semua proyek infrastruktur di seluruh wilayah hingga permasalahan tersebut terselesaikan.
E
Menambah alokasi anggaran dengan harapan proyek dapat terus berlanjut tanpa hambatan.
NO. 200
Link Soal
Pasca bencana alam besar di sebuah wilayah, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan. Akan tetapi, terjadi ketidakmerataan distribusi bantuan di lapangan. Bagaimana langkah yang paling tepat bagi pemerintah untuk memastikan bantuan tersalurkan secara adil dan merata?
A
Menarik kembali semua bantuan yang sudah sempat didistribusikan untuk diatur ulang.
B
Meningkatkan koordinasi serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.
C
Menambah jumlah total bantuan tanpa melakukan perubahan pada sistem distribusi yang sudah ada.
D
Mengalihkan sebagian bantuan tersebut ke wilayah lain yang dianggap lebih memerlukan.
E
Membiarkan proses distribusi bantuan berjalan secara alamiah tanpa intervensi lebih lanjut.