Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 20. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 191
Link Soal
Setelah implementasi kebijakan baru oleh pemerintah pusat, beberapa daerah mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut kurang selaras dengan kebutuhan spesifik lokal mereka. Untuk mempertahankan integritas kebijakan nasional, langkah paling bijak bagi pemerintah pusat adalah...
A
Mencabut kebijakan tersebut dari daerah-daerah yang menolak.
B
Mengabaikan keluhan daerah karena kebijakan sudah menjadi keputusan final.
C
Mengadaptasi kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari daerah, namun tetap menjaga esensi tujuan nasional.
D
Memaksa daerah yang menolak untuk mematuhi kebijakan disertai ancaman sanksi.
E
Mengganti seluruh kebijakan agar sepenuhnya sesuai dengan keinginan setiap daerah.
NO. 192
Link Soal
Maraknya pembalakan liar menjadi kendala serius bagi pemerintah pusat dalam mengelola hutan di Indonesia, menyebabkan kerusakan lingkungan. Tindakan fundamental apa yang harus diambil pemerintah untuk menanggulangi masalah ini?
A
Membiarkan praktik pembalakan liar berlangsung demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
B
Mengintensifkan pengawasan serta memperketat penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar.
C
Melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab pengelolaan hutan kepada pihak swasta.
D
Menghentikan segala bentuk aktivitas ekonomi di area hutan.
E
Bernegosiasi untuk menemukan jalan tengah dengan para pelaku pembalakan liar.
NO. 193
Link Soal
Dalam konteks reformasi birokrasi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema ketika sebuah kebijakan baru yang diinisiasi oleh pimpinan ternyata memiliki potensi celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu, meskipun secara formal kebijakan tersebut sudah melalui prosedur yang sah. Apabila celah tersebut dimanfaatkan, dampaknya adalah kerugian kecil namun bersifat sistematis bagi keuangan negara dan merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat dan paling mencerminkan penerapan prinsip integritas dalam konteks Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sesuai arahan pimpinan dan melaporkan temuan celah hukum kepada atasan secara tertulis setelah kebijakan berjalan.
B
Mengusulkan peninjauan ulang kebijakan dengan menjelaskan potensi celah hukum dan dampaknya secara profesional kepada pimpinan sebelum kebijakan diimplementasikan.
C
Mengabaikan potensi celah hukum tersebut karena kebijakan sudah diputuskan dan fokus pada implementasi untuk menghindari konflik dengan pimpinan.
D
Mendiskusikan potensi celah hukum tersebut dengan rekan sejawat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pimpinan secara langsung.
E
Mengumpulkan bukti-bukti penyalahgunaan celah hukum setelah kebijakan berjalan dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
NO. 194
Link Soal
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah prasyarat mutlak untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Komitmen anti-korupsi ini selaras dengan tujuan luhur Sila ke-5 Pancasila, yaitu...
A
Menghormati kebebasan beragama
B
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
C
Menjaga keutuhan wilayah negara
D
Mengutamakan musyawarah mufakat
E
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
NO. 195
Link Soal
Perilaku bergaya hidup mewah dan konsumtif di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kekurangan ekonomi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 196
Link Soal
Sri Sultan Hamengku Buwono IX pernah ditilang oleh petugas karena melanggar rambu lalu lintas, dan beliau bersikeras agar tetap diproses sesuai hukum meskipun identitasnya telah diketahui. Mengapa tindakan beliau ini mencerminkan integritas sebagai pemimpin bangsa Indonesia?
A
Menunjukkan keberanian petugas dalam menindak pelanggar tanpa pandang bulu.
B
Pelanggaran oleh seorang pemimpin harus dikenai sanksi yang lebih berat.
C
Petugas merasa segan untuk menindak karena kewibawaan Sri Sultan.
D
Menunjukkan tanggung jawab seorang pemimpin tanpa menyalahgunakan kekuasaan.
E
Memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pelanggaran pemimpin akan ditindak.
NO. 197
Link Soal
Banyak pengusaha kecil mengeluhkan persyaratan yang terlalu memberatkan dalam program kredit usaha yang diluncurkan pemerintah untuk mendorong ekonomi lokal. Tindakan apa yang seharusnya diambil pemerintah?
A
Menyesuaikan kembali syarat pengajuan kredit agar lebih terjangkau oleh pengusaha kecil.
B
Melimpahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan kredit kepada bank swasta.
C
Mengabaikan masukan dari pengusaha kecil dan mempertahankan program seperti adanya.
D
Menghentikan program kredit usaha sepenuhnya akibat banyaknya keluhan.
E
Menunda implementasi program sampai semua pengusaha dapat memenuhi persyaratannya.
NO. 198
Link Soal
Sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa...
A
Prioritas diberikan kepada kepentingan perseorangan melebihi kepentingan bersama.
B
Kelompok yang paling berkuasa tidak boleh mendominasi proses pengambilan keputusan.
C
Sistem ekonomi pasar dianut tanpa campur tangan dari pemerintah.
D
Pemerintah memberikan dukungan kepada kelompok yang memiliki kekuatan terbesar.
E
Negara wajib menghapus perbedaan untuk mencapai keutuhan.
NO. 199
Link Soal
Seorang kepala dinas ditugaskan untuk memimpin tim seleksi pengadaan barang dan jasa bernilai miliaran rupiah. Salah satu perusahaan peserta tender memiliki hubungan bisnis yang kuat dengan kakak ipar kepala dinas tersebut. Secara formal, tidak ada aturan yang secara eksplisit melarang hubungan tersebut untuk posisi kepala dinas, karena kakak ipar tidak berada di bawah garis lurus keturunan atau afiliasi langsung yang diatur dalam undang-undang konflik kepentingan tertentu. Namun, situasi ini menimbulkan gunjingan dan potensi persepsi publik tentang ketidakobjektifan.
Tantangan integritas paling mendalam yang dihadapi kepala dinas dalam situasi ini, bahkan jika secara hukum tidak ada pelanggaran langsung, terletak pada...
A
Potensi konflik kepentingan yang dapat merusak objektivitas pengambilan keputusan dan kepercayaan publik.
B
Kesulitan dalam menyeimbangkan antara loyalitas keluarga dan tanggung jawab profesional.
C
Kurangnya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai definisi konflik kepentingan.
D
Risiko terhadap reputasi pribadi kepala dinas di mata rekan kerja dan bawahannya.
E
Tekanan untuk memastikan bahwa perusahaan yang relevan tidak dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil.
NO. 200
Link Soal
Generasi muda saat ini dinilai kurang memiliki kesadaran terhadap berbagai ancaman dari luar, yang menghambat perwujudan nilai Pancasila di era globalisasi. Oleh karena itu, apakah urgensi utama bagi pemuda untuk terus melestarikan Pancasila dalam menghadapi tantangan global?
A
Meningkatkan peran dalam penegakan hak asasi manusia secara optimal.
B
Memperjuangkan nilai-nilai otentik Indonesia agar dapat mendominasi dunia.
C
Menyebarluaskan konsep Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa.
D
Menolak semua pengaruh asing yang dianggap mengancam identitas bangsa.
E
Mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk masa depan Indonesia di kancah global.