Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 20. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 191
Link Soal
Penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar bangsa. Dalam konteks ini, manakah pernyataan berikut yang secara paling tepat menggambarkan esensi integritas sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia?
A
Integritas adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata untuk menghindari sanksi hukum.
B
Integritas adalah kemampuan individu untuk selalu bertindak jujur dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan, terlepas dari tekanan eksternal.
C
Integritas merupakan manifestasi dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh moralitas Pancasila, yang diwujudkan dalam budaya kerja anti-korupsi serta akuntabilitas publik demi terciptanya keadilan sosial.
D
Integritas adalah komitmen untuk melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum yang terjadi di lingkungan kerja demi menjaga citra positif instansi.
E
Integritas adalah sikap independen ASN yang tidak memihak dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok.
NO. 192
Link Soal
Pemerintah sering menginisiasi dialog antarumat beragama untuk mengatasi potensi konflik dan memelihara persatuan. Upaya ini ditujukan untuk...
A
Mengakhiri konflik dengan membiarkan satu agama mendominasi.
B
Memperkuat sikap toleransi dan kerukunan di tengah perbedaan keyakinan.
C
Mengabaikan keberagaman agama demi tercapainya stabilitas semu.
D
Membatasi dampak pengaruh agama dalam kehidupan bernegara.
E
Mencegah interaksi antaragama agar tidak timbul gesekan.
NO. 193
Link Soal
Sub-materi: Pencegahan Korupsi dan Konflik Kepentingan. Bapak Surya, seorang Kepala Dinas pada Kementerian X, memiliki wewenang signifikan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Diketahui bahwa perusahaan konsultan milik istrinya baru-baru ini memenangkan tender proyek besar di kementerian tersebut. Meskipun tidak ada bukti langsung intervensi Bapak Surya dalam proses seleksi, rekam jejak perusahaan istrinya tidak terlalu menonjol untuk skala proyek sebesar itu, dan muncul keraguan publik mengenai objektivitas serta transparansi proses tender. Berdasarkan prinsip integritas ASN dan upaya menjaga kepercayaan publik, analisis tindakan yang paling tepat untuk merespons situasi ini adalah...
A
Melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan konflik kepentingan dan proses tender secara keseluruhan, serta menerapkan sanksi disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jika terbukti ada pelanggaran, bahkan mempertimbangkan jalur hukum jika ada indikasi tindak pidana korupsi.
B
Menerbitkan surat edaran internal yang melarang ASN memiliki usaha yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, tanpa perlu menindaklanasi kasus Bapak Surya secara spesifik.
C
Meminta Bapak Surya untuk mengundurkan diri dari posisinya agar tidak menimbulkan kegaduhan publik, tanpa perlu proses investigasi formal.
D
Membatalkan seluruh hasil tender proyek tersebut dan mengulanginya dengan pengawasan ketat dari lembaga independen, sambil membiarkan Bapak Surya tetap pada jabatannya.
E
Menunggu adanya laporan resmi dari masyarakat atau lembaga pengawas sebelum mengambil tindakan apapun, karena ketiadaan bukti intervensi langsung.
NO. 194
Link Soal
Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), terjadi perbedaan pandangan terkait bentuk negara yang paling ideal bagi Indonesia. Meskipun demikian, para pendiri bangsa tetap berupaya mencapai kesepakatan melalui mufakat. Sikap ini merefleksikan bahwa...
A
Perbedaan sudut pandang merupakan hal yang tidak mungkin dihindari dalam pembentukan suatu negara.
B
Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas perbedaan-perbedaan kelompok atau golongan.
C
Kelompok dengan suara mayoritas selalu menjadi penentu utama dalam setiap pengambilan keputusan.
D
Mufakat hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak telah menyetujui secara penuh setiap usulan.
E
Struktur negara harus diatur oleh kelompok yang memiliki gagasan dan pandangan terkuat.
NO. 195
Link Soal
Dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), prinsip netralitas adalah hal mutlak. Berdasarkan sejarah regulasi (seperti PP lama tahun 1979 hingga UU ASN terbaru), mengapa seorang PNS dilarang keras menjadi anggota atau pengurus partai politik?
A
Agar PNS fokus pada peningkatan kompetensi teknis semata
B
Mencegah konflik kepentingan dan diskriminasi dalam pelayanan publik
C
Karena partai politik tidak memberikan kontribusi pada negara
D
Untuk mengurangi beban anggaran belanja pegawai partai
E
Supaya PNS tidak memiliki hak politik sama sekali
NO. 196
Link Soal
Mengingat Indonesia adalah negara dengan berbagai suku, tanpa pemahaman yang baik tentang karakter suku lain, konflik dapat dengan mudah timbul. Jika prinsip Bhineka Tunggal Ika diterapkan untuk memperkuat integritas bangsa, perilaku yang perlu dikembangkan adalah ...
A
Menghargai keragaman serta menyadari keunikan karakteristik setiap suku.
B
Meningkatkan kesadaran akan keunggulan suku sendiri agar lebih menonjol.
C
Menganggap bahwa keberagaman suku di Indonesia menjadi hambatan bagi persatuan.
D
Membiarkan setiap suku mengembangkan tradisi tanpa batasan, meskipun berpotensi melanggar hukum.
E
Mendesak pemerintah untuk memprioritaskan bantuan bagi pengembangan tradisi suku tertentu saja.
NO. 197
Link Soal
Untuk mengintensifkan kebijakan desentralisasi, pemerintah menyerahkan lebih banyak otoritas kepada pemerintah daerah. Namun, timbul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola wewenang baru ini secara efektif. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat?
A
Menerapkan kebijakan desentralisasi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengelolaan masing-masing daerah.
B
Menyediakan bimbingan dan program pelatihan intensif bagi daerah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen mereka.
C
Mengurangi kembali wewenang yang telah diberikan dan mengembalikan kendali penuh kepada pemerintah pusat.
D
Membiarkan daerah mencari solusi dan belajar dari pengalaman kesalahan mereka sendiri.
E
Mendelegasikan kewenangan pengelolaan kebijakan di daerah kepada entitas swasta.
NO. 198
Link Soal
Di Kerajaan 'Tanah Pusaka', yang dahulu dikenal dengan kemakmuran dan keadilannya, mulai terjadi kemerosotan moral. Para pejabat istana banyak yang mengutamakan kepentingan pribadi, pedagang sering melakukan kecurangan, dan kepercayaan antarwarga meredup. Raja Adil, yang prihatin, mengadakan musyawarah besar dengan para cendekiawan dan tokoh adat. Setelah berhari-hari berdiskusi dan mengkaji kembali manuskrip kuno pendiri kerajaan, mereka menemukan sebuah konsep yang sering disebut dalam ajaran leluhur: 'Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan'. Konsep ini, yang menekankan pada kejujuran mutlak dan konsistensi moral, akhirnya diresmikan sebagai pilar utama tata kelola kerajaan dan dinamai 'Prinsip Teguh Hati' untuk mengembalikan kejayaan Tanah Pusaka. Berdasarkan narasi di atas, esensi pembentukan 'Prinsip Teguh Hati' dalam konteks integritas paling relevan dengan latar belakang historis atau filosofis dari...
A
Asal mula konsep etika dalam filsafat klasik yang menekankan keselarasan batin dan tindakan.
B
Kebutuhan modern akan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan.
C
Perkembangan hukum pidana untuk menindak praktik korupsi dan kolusi.
D
Pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai moral dan budaya suatu bangsa.
E
Transformasi sosial akibat revolusi industri yang menuntut efisiensi kerja.
NO. 199
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, namun terdeteksi penyimpangan dalam distribusinya di beberapa wilayah. Langkah yang seharusnya diambil pemerintah adalah...
A
Mengabaikan laporan penyimpangan dan terus menjalankan program.
B
Melaksanakan audit secara transparan terhadap proses distribusi bantuan.
C
Menghentikan program sementara sampai solusi ditemukan.
D
Memberikan sanksi kepada warga yang menerima bantuan tidak sesuai ketentuan.
E
Menambah alokasi anggaran dengan harapan distribusi membaik.
NO. 200
Link Soal
Sebuah instansi pemerintah sedang dalam proses pemindahan gedung kantor ke lokasi yang lebih modern dan luas. Panitia pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan perabot kantor menemukan bahwa seorang anggota panitia, Saudara Eko, memiliki hubungan kepemilikan saham di salah satu perusahaan furnitur yang mengajukan penawaran. Saudara Eko tidak secara eksplisit mengungkapkan hubungan ini di awal, namun rekam jejaknya dalam penentuan spesifikasi teknis cenderung menguntungkan produk dari perusahaan tersebut. Ketika hal ini terungkap, Saudara Eko berdalih bahwa ia hanya ingin memastikan instansi mendapatkan produk terbaik dan termurah, dan hubungannya dengan perusahaan tidak mempengaruhi objektivitasnya. Apa konflik kepentingan yang paling jelas muncul dalam kasus ini, dan bagaimana panitia pengadaan seharusnya menindaklanjuti temuan ini untuk menjaga integritas proses pengadaan barang dan jasa?
A
Konflik antara kepentingan pribadi Saudara Eko dan tugasnya sebagai anggota panitia pengadaan. Panitia harus mengabaikan hubungan tersebut jika Saudara Eko dapat membuktikan bahwa pilihannya didasarkan pada kualitas dan harga terbaik.
B
Konflik antara prinsip transparansi dan efisiensi. Panitia harus meminta Saudara Eko untuk menarik diri dari proses penilaian perusahaan tersebut dan memastikan dia tidak memiliki peran dalam keputusan akhir.
C
Konflik kepentingan antara kewajiban Saudara Eko untuk mendapatkan barang terbaik bagi instansi dan potensi keuntungan finansial pribadinya dari perusahaan yang terafiliasi. Panitia harus segera mendiskualifikasi perusahaan yang terafiliasi dan melaporkan Saudara Eko kepada unit kepatuhan internal untuk penyelidikan lebih lanjut, terlepas dari alasan yang diberikan.
D
Konflik antara etika dan legalitas. Panitia harus meminta Saudara Eko menandatangani surat pernyataan tidak adanya konflik kepentingan di masa depan.
E
Konflik antara loyalitas kepada tim dan etika individu. Panitia harus membentuk tim audit independen untuk menilai ulang seluruh proses pengadaan dari awal.