Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 20. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 191
Link Soal
Pemerintah pusat menerapkan kebijakan pengetatan regulasi untuk perdagangan daring (online) guna melindungi konsumen. Namun, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengeluhkan bahwa kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah?
A
Mengabaikan keluhan dari pelaku UMKM dan tetap menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.
B
Mengadakan dialog bersama pelaku UMKM untuk mencari titik temu dan menyesuaikan regulasi.
C
Membatalkan seluruh kebijakan tersebut demi mendukung pertumbuhan ekonomi sektor UMKM.
D
Memberikan kompensasi finansial kepada pelaku UMKM yang terdampak negatif oleh regulasi.
E
Mengalihkan penerapan kebijakan tersebut ke sektor lain yang tidak memiliki banyak UMKM.
NO. 192
Link Soal
Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk...
A
Menyeimbangkan hak dan kewajiban
B
Mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik
C
Membuka diri dan transparan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
D
Mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat
E
Mengutamakan kesejahteraan umum
NO. 193
Link Soal
Sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk melestarikan kebudayaan lokal. Tujuan utama dari langkah ini adalah...
A
Mengukuhkan peran aktif masyarakat dalam mempertahankan dan memperkuat identitas kebangsaan.
B
Membendung atau membatasi dampak negatif dari arus globalisasi yang berpotensi mengancam stabilitas.
C
Melakukan harmonisasi kebudayaan Indonesia dengan karakteristik budaya dari negara lain.
D
Menghapus segala bentuk disparitas budaya yang ada di antara berbagai wilayah di Indonesia.
E
Mengurangi signifikansi dan dampak kebudayaan lokal terhadap kemajuan dan pembangunan nasional.
NO. 194
Link Soal
Pelaksanaan otonomi daerah memberikan dampak positif berupa percepatan pembangunan, namun jika tidak dikelola dengan integritas yang baik, dapat menimbulkan dampak negatif berupa 'egoisme kewilayahan'. Apa makna dari istilah tersebut?
A
Daerah enggan menerima bantuan dari pusat
B
Masyarakat daerah menjadi tertutup terhadap pendatang
C
Daerah hanya mementingkan kemajuan wilayahnya sendiri tanpa peduli kepentingan nasional
D
Pemimpin daerah menolak diaudit oleh BPK
E
Munculnya raja-raja kecil yang otoriter di daerah
NO. 195
Link Soal
Pemerintah berencana mengimplementasikan sistem pengawasan digital berbasis kecerdasan buatan (AI) yang canggih untuk memonitor lalu lintas dan ketertiban umum di seluruh kota, dengan janji peningkatan efisiensi dan keamanan. Sistem ini akan mengumpulkan dan menganalisis data pribadi dalam jumlah besar, termasuk rekaman wajah dan pola pergerakan individu. Meskipun ada jaminan tentang anonimitas data dan protokol keamanan yang ketat, sebagian masyarakat sipil menyuarakan kekhawatiran serius tentang potensi penyalahgunaan data, pengawasan berlebihan yang menyerupai 'big brother', serta hilangnya privasi.
Dilema integritas utama yang muncul dari implementasi teknologi ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara...
A
Potensi peningkatan efisiensi layanan publik dengan risiko erosi hak privasi dan kebebasan individu.
B
Kebutuhan akan inovasi teknologi dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk pengadaan sistem.
C
Tuntutan masyarakat akan keamanan dengan keinginan untuk mempertahankan tradisi komunal.
D
Kemajuan ilmiah dengan aspek-aspek budaya dan sosial masyarakat yang konservatif.
E
Keharusan untuk bersaing di tingkat global dengan kemampuan sumber daya manusia lokal.
NO. 196
Link Soal
Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Sikap para pendiri bangsa yang bersedia menerima usulan tersebut, meskipun dengan beragam pandangan, menunjukkan bahwa mereka...
A
Mempunyai visi dan ide yang berbeda-beda, namun tetap berupaya keras untuk bersatu.
B
Cenderung memprioritaskan kepentingan kelompok atau golongan mereka sendiri.
C
Menepis segala perbedaan demi tercapainya kemerdekaan sesegera mungkin.
D
Menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan seluruh masyarakat.
E
Berusaha membangun negara yang kokoh dengan sistem kekuasaan yang terpusat.
NO. 197
Link Soal
Sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa...
A
Prioritas diberikan kepada kepentingan perseorangan melebihi kepentingan bersama.
B
Kelompok yang paling berkuasa tidak boleh mendominasi proses pengambilan keputusan.
C
Sistem ekonomi pasar dianut tanpa campur tangan dari pemerintah.
D
Pemerintah memberikan dukungan kepada kelompok yang memiliki kekuatan terbesar.
E
Negara wajib menghapus perbedaan untuk mencapai keutuhan.
NO. 198
Link Soal
Dalam menghadapi era ekonomi digital, pemerintah pusat bertekad memajukan pendidikan teknologi di seluruh sekolah di Indonesia. Namun, beberapa daerah terpencil masih memiliki akses teknologi yang sangat terbatas. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam situasi ini?
A
Memaksakan implementasi program teknologi di semua daerah tanpa terkecuali.
B
Meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara penuh.
C
Menyerahkan sepenuhnya program pendidikan teknologi hanya kepada daerah yang sudah siap secara mandiri.
D
Mengalihkan seluruh anggaran pendidikan teknologi ke daerah perkotaan yang lebih maju.
E
Menunda keseluruhan program hingga seluruh daerah siap secara teknologi.
NO. 199
Link Soal
Seorang ASN menolak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran pribadi keluarganya. Sikap ini mencerminkan nilai integritas...
A
Berani
B
Peduli
C
Sederhana
D
Jujur
E
Kerja Keras
NO. 200
Link Soal
Pada sebuah lembaga layanan publik, Pak Budi, kepala unit pengawas internal yang baru, menemukan pola-pola anomali yang mengkhawatirkan. Laporan audit internal menunjukkan seringnya pemrosesan berkas tanpa kelengkapan sempurna dengan 'catatan pengecualian,' preferensi layanan berdasarkan 'jaringan' pribadi alih-alih antrean, dan penundaan respons terhadap aduan masyarakat yang tidak memiliki 'sponsor.' Meskipun tidak ada kasus korupsi besar yang terungkap secara eksplisit, indikator kinerja layanan terus menurun drastis, keluhan masyarakat meningkat tajam, dan hasil survei kepercayaan publik menunjukkan tren negatif yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pak Budi menyimpulkan bahwa praktik-praktik ini, meski tampak minor secara individual, secara kolektif mengindikasikan sebuah fenomena serius yang merusak fondasi lembaga.
Implikasi paling mendasar dan berbahaya dari akumulasi 'penyimpangan kecil' ini terhadap keberlanjutan dan legitimasi lembaga tersebut dalam jangka panjang adalah...
A
Pembusukan budaya organisasi yang meruntuhkan dasar etika birokrasi, sehingga lembaga kehilangan legitimasi moral di mata publik dan efektivitas fungsionalnya dalam jangka panjang.
B
Peningkatan insiden suap dan pungutan liar berskala besar di masa depan karena preseden yang longgar yang menciptakan peluang.
C
Inefisiensi operasional yang terus-menerus akibat prosedur yang tidak terstandardisasi dan seringnya diskresi yang tumpang tindih.
D
Frustrasi dan demotivasi di kalangan pegawai yang berkomitmen dan berintegritas karena praktik yang tidak adil.
E
Timbulnya protes masyarakat berskala nasional yang menuntut reformasi total struktur organisasi dan pergantian kepemimpinan.