Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Setiap manusia memiliki hak asasi untuk hidup yang harus dilindungi. Menghormati hak hidup orang lain merupakan cerminan langsung dari sila...
A
Sila Ke-5
B
Sila Ke-4
C
Sila Ke-3
D
Sila Ke-2
E
Sila Ke-1
NO. 202
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas di sebuah proyek strategis nasional yang mendesak. Dalam rapat koordinasi, beberapa kolega mengusulkan untuk memangkas beberapa tahapan prosedur standar yang dianggap memperlambat, dengan alasan untuk mempercepat penyelesaian proyek demi kepentingan publik yang lebih besar. Meskipun pemangkasan tersebut tidak secara langsung melanggar hukum, namun berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah...
A
Mengikuti usulan tersebut dengan tetap memastikan tujuan proyek tercapai, karena kepentingan nasional harus didahulukan.
B
Menolak usulan secara tegas dan bersikukuh pada seluruh prosedur standar yang ada, meskipun berisiko proyek mengalami keterlambatan.
C
Menganalisis kemungkinan solusi alternatif yang inovatif untuk mempercepat proyek tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
D
Melaporkan usulan kolega tersebut kepada atasan yang lebih tinggi atau inspektorat karena berpotensi melanggar kode etik.
E
Menerima usulan tersebut tetapi mendokumentasikan secara rinci setiap pemangkasan prosedur sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi.
NO. 203
Link Soal
Dalam mekanisme musyawarah untuk mufakat, cara yang paling tepat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan adalah dengan...
A
Mempercayakan penentuan keputusan akhir sepenuhnya kepada pihak yang memiliki suara terbanyak.
B
Mengikutsertakan seluruh elemen yang terlibat dalam proses diskusi guna menemukan solusi konsensual.
C
Membatasi partisipasi diskusi hanya bagi pihak-pihak yang telah menyepakati suatu gagasan.
D
Mengambil keputusan secara langsung tanpa mempertimbangkan masukan dari pihak yang memiliki penolakan.
E
Menghindari proses diskusi dan menetapkan keputusan secara sepihak oleh satu pihak.
NO. 204
Link Soal
Dalam perspektif etika moral Pancasila, harkat dan martabat seorang manusia tidak diukur dari jabatan atau kekayaannya, melainkan ditentukan oleh...
A
Kemampuannya dalam menumpuk aset negara
B
Sikap kepribadian, mental, dan batin yang baik serta benar dalam bertindak
C
Kekuatan fisik dan intelektual dalam mengalahkan pesaing
D
Popularitas di mata masyarakat luas
E
Kepatuhan buta terhadap atasan tanpa kritis
NO. 205
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dilantik sebagai kepala seksi di sebuah kementerian, menemukan adanya praktik 'titipan' proyek dari beberapa pejabat tinggi kepada bawahannya. Praktik ini tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, meskipun secara kasat mata proyek tersebut tetap berjalan. Rekan kerjanya menyarankan untuk tidak terlalu ikut campur demi menjaga kenyamanan kerja dan karier. Jika ASN tersebut memegang teguh nilai integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil adalah...
A
Melaporkan praktik tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang cukup kuat secara diam-diam.
B
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan wewenangnya dan fokus pada tugas pokok yang lain.
C
Menegur langsung pejabat tinggi yang terlibat dan menuntut mereka menghentikan praktik tersebut.
D
Berusaha mengubah sistem dari dalam dengan perlahan-lahan mengedukasi bawahan tentang pentingnya integritas tanpa melibatkan atasan.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja terdekat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pihak luar.
NO. 206
Link Soal
Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005. Instrumen hukum nasional yang menetapkan ratifikasi tersebut adalah...
A
UU No. 18 Tahun 1992
B
UU No. 5 Tahun 1998
C
UU No. 29 Tahun 1999
D
UU No. 12 Tahun 2005
E
UU No. 32 Tahun 2004
NO. 207
Link Soal
Pemerintah pusat mengadakan perundingan dengan komunitas adat di wilayah Indonesia bagian timur untuk mencegah meluasnya konflik dan menjaga harmoni antar suku. Tindakan pemerintah ini mencerminkan sikap yang menjunjung tinggi...
A
Perlindungan terhadap hak-hak komunitas adat
B
Kekuasaan sepihak pemerintah pusat
C
Langkah awal agar proyek pembangunan lancar
D
Penyelesaian masalah tanpa melibatkan pihak relevan
E
Upaya untuk menghapus identitas budaya yang berbeda
NO. 208
Link Soal
Penguatan semangat persatuan pemuda setelah deklarasi Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menunjukkan bahwa...
A
Kemerdekaan tidak akan pernah terwujud tanpa kesatuan pemuda.
B
Pemuda Indonesia selalu sepakat tanpa ada perbedaan pandangan sama sekali.
C
Sumpah Pemuda adalah satu-satunya pergerakan pemuda yang signifikan di Indonesia.
D
Kesatuan pemuda merupakan elemen krusial dalam perjuangan meraih kemerdekaan.
E
Peran pemuda Indonesia tidaklah esensial dalam mencapai kemerdekaan.
NO. 209
Link Soal
Pemerintah menghadapi penolakan dari masyarakat atas program pembangunan industri di suatu daerah, karena warga khawatir akan dampak negatif pada kesehatan dan polusi lingkungan. Bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi kekhawatiran ini?
A
Meneruskan pembangunan industri tanpa memedulikan kekhawatiran masyarakat.
B
Mengadakan konsultasi publik untuk memahami kekhawatiran dan mencari solusi yang ramah lingkungan.
C
Memberikan kompensasi uang kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan.
D
Menghentikan seluruh proyek industri di wilayah tersebut demi ketenangan masyarakat.
E
Mengalihkan proyek industri ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.
NO. 210
Link Soal
Di era lampau, hiduplah sebuah negeri makmur bernama Kota Purwaloka. Namun, seiring berjalannya waktu, kekayaan dan kekuasaan mulai mengikis nilai-nilai luhur para pemangku jabatan. Banyak pejabat yang memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan pribadi, melakukan manipulasi data, dan ingkar janji. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merosot tajam, menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Melihat kondisi ini, para tetua dan cendekiawan Purwaloka mengadakan musyawarah agung. Mereka menyadari bahwa akar permasalahan bukan hanya pada hukum yang kurang tegas, melainkan pada kemerosotan karakter dan kejujuran para pemimpin. Dari sinilah, sebuah filosofi baru dicetuskan dan menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai 'Sumpah Satya Bhakti', sebuah kode etik yang menekankan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, kejujuran absolut, dan dedikasi tanpa pamrih kepada rakyat. Konsep ini kemudian menjadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai integritas dalam pemerintahan modern. Berdasarkan narasi tersebut, latar belakang utama terbentuknya konsep integritas dalam tata kelola pemerintahan adalah...
A
Untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hancur akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan tata kelola yang transparan dan adil.
B
Untuk meningkatkan pendapatan negara melalui kebijakan ekonomi yang lebih agresif dan kompetitif di pasar global.
C
Untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara guna menghadapi ancaman eksternal yang semakin beragam.
D
Untuk mendorong inovasi teknologi dan penelitian ilmiah demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umum.
E
Untuk menyatukan berbagai suku dan budaya di bawah satu payung pemerintahan yang sentralistik demi stabilitas politik.