Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 21. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 201
Link Soal
Pak Rahman menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Provinsi Harapan Bangsa. Suatu hari, sebuah perusahaan multinasional besar, PT Sentosa Raya, ingin menginvestasikan dananya untuk proyek infrastruktur berskala besar di provinsi tersebut. Dalam sebuah pertemuan tertutup, perwakilan PT Sentosa Raya menawarkan 'dana operasional' yang cukup besar kepada Pak Rahman dan timnya, di luar prosedur resmi, dengan harapan proses perizinan dan persetujuan proyek dapat dipercepat dan beberapa regulasi bisa dilonggarkan. Pak Rahman dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa semua proses harus transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan semata-mata demi kepentingan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Harapan Bangsa, tanpa adanya intervensi atau keuntungan pribadi. Prinsip ini ia pegang teguh meskipun ada potensi tekanan dari pihak lain yang ingin proyek tersebut cepat terealisasi dengan cara apapun.
A
Profesionalisme
B
Integritas
C
Loyalitas
D
Etos Kerja
E
Solidaritas
NO. 202
Link Soal
Kontribusi Mohammad Yamin, khususnya dalam Sumpah Pemuda 1928, menyoroti bahwa...
A
Kemerdekaan bisa diraih berkat solidaritas kaum muda.
B
Sumpah Pemuda adalah satu-satunya instrumen untuk mencapai kemerdekaan.
C
Kesatuan pemuda merupakan kekuatan primer dalam perlawanan terhadap penjajah.
D
Sumpah Pemuda hanya memberi keuntungan bagi segmen masyarakat tertentu.
E
Hanya pemuda yang menjadi kekuatan tunggal penentang penjajah.
NO. 203
Link Soal
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau sistem merit dalam manajemen kepegawaian harus bersifat terbuka. Apa implikasi utama dari transparansi sistem kepangkatan dan karir bagi integritas birokrasi?
A
Memudahkan masyarakat umum untuk mengintervensi jabatan
B
Menjamin kepastian karir berdasarkan kinerja dan mencegah nepotisme
C
Agar semua pegawai bisa naik pangkat secara otomatis setiap tahun
D
Menghilangkan peran pejabat pembina kepegawaian
E
Membuat persaingan antar pegawai menjadi tidak sehat
NO. 204
Link Soal
Untuk mengintensifkan kebijakan desentralisasi, pemerintah menyerahkan lebih banyak otoritas kepada pemerintah daerah. Namun, timbul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola wewenang baru ini secara efektif. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat?
A
Menerapkan kebijakan desentralisasi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengelolaan masing-masing daerah.
B
Menyediakan bimbingan dan program pelatihan intensif bagi daerah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen mereka.
C
Mengurangi kembali wewenang yang telah diberikan dan mengembalikan kendali penuh kepada pemerintah pusat.
D
Membiarkan daerah mencari solusi dan belajar dari pengalaman kesalahan mereka sendiri.
E
Mendelegasikan kewenangan pengelolaan kebijakan di daerah kepada entitas swasta.
NO. 205
Link Soal
Seorang pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala melalui LHKPN. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah...
A
Agar pejabat terlihat kaya di mata publik
B
Sebagai bentuk transparansi dan kontrol untuk mencegah korupsi
C
Untuk menaikkan pajak penghasilan pejabat
D
Agar bisa memamerkan aset kepada rekan kerja
E
Memenuhi syarat administrasi semata tanpa tujuan jelas
NO. 206
Link Soal
Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Namun, terdeteksi adanya penyelewengan sebagian dana oleh oknum pejabat daerah. Tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah pusat?
A
Membiarkan persoalan tersebut menjadi tanggung jawab internal pemerintah daerah.
B
Menarik kembali seluruh bantuan dana yang telah diberikan kepada daerah yang bersangkutan.
C
Melaksanakan audit secara komprehensif dan memberikan sanksi hukum kepada pihak-pihak yang terlibat penyelewengan.
D
Menunda semua proyek infrastruktur di seluruh wilayah hingga permasalahan tersebut terselesaikan.
E
Menambah alokasi anggaran dengan harapan proyek dapat terus berlanjut tanpa hambatan.
NO. 207
Link Soal
Seorang kepala daerah, yang juga merupakan anggota partai politik, membuat kebijakan yang condong pada kepentingan partainya sebagai bentuk loyalitas, meskipun ia telah mengucapkan sumpah jabatan. Perilaku yang melanggar prinsip integritas adalah ...
A
Menunjukkan loyalitas terhadap partai politik pendukungnya.
B
Mematuhi sumpah dan janji yang diucapkan saat menjabat sebagai pemimpin.
C
Berjanji untuk selalu menaati undang-undang yang berlaku.
D
Menjalin kesepakatan untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan partainya.
E
Menunjukkan komitmen untuk berlaku adil tanpa membeda-bedakan pihak.
NO. 208
Link Soal
Pada sebuah lembaga layanan publik, Pak Budi, kepala unit pengawas internal yang baru, menemukan pola-pola anomali yang mengkhawatirkan. Laporan audit internal menunjukkan seringnya pemrosesan berkas tanpa kelengkapan sempurna dengan 'catatan pengecualian,' preferensi layanan berdasarkan 'jaringan' pribadi alih-alih antrean, dan penundaan respons terhadap aduan masyarakat yang tidak memiliki 'sponsor.' Meskipun tidak ada kasus korupsi besar yang terungkap secara eksplisit, indikator kinerja layanan terus menurun drastis, keluhan masyarakat meningkat tajam, dan hasil survei kepercayaan publik menunjukkan tren negatif yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pak Budi menyimpulkan bahwa praktik-praktik ini, meski tampak minor secara individual, secara kolektif mengindikasikan sebuah fenomena serius yang merusak fondasi lembaga.
Implikasi paling mendasar dan berbahaya dari akumulasi 'penyimpangan kecil' ini terhadap keberlanjutan dan legitimasi lembaga tersebut dalam jangka panjang adalah...
A
Pembusukan budaya organisasi yang meruntuhkan dasar etika birokrasi, sehingga lembaga kehilangan legitimasi moral di mata publik dan efektivitas fungsionalnya dalam jangka panjang.
B
Peningkatan insiden suap dan pungutan liar berskala besar di masa depan karena preseden yang longgar yang menciptakan peluang.
C
Inefisiensi operasional yang terus-menerus akibat prosedur yang tidak terstandardisasi dan seringnya diskresi yang tumpang tindih.
D
Frustrasi dan demotivasi di kalangan pegawai yang berkomitmen dan berintegritas karena praktik yang tidak adil.
E
Timbulnya protes masyarakat berskala nasional yang menuntut reformasi total struktur organisasi dan pergantian kepemimpinan.
NO. 209
Link Soal
Pasca-peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan di kalangan pemuda Indonesia semakin menguat. Realitas ini menegaskan bahwa...
A
Kekompakan pemuda memegang peranan krusial sebagai pendorong tercapainya kemerdekaan.
B
Sumpah Pemuda merupakan satu-satunya inisiatif yang berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan.
C
Seluruh pemuda Indonesia senantiasa bersatu padu tanpa pernah ada perbedaan pendapat.
D
Kemerdekaan hanya bisa diwujudkan melalui jalan perlawanan bersenjata secara mutlak.
E
Pencapaian kemerdekaan mungkin saja terjadi tanpa adanya persatuan dari semua elemen bangsa.
NO. 210
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Bapak Budi, menjabat sebagai kepala seksi di dinas pemerintahan. Ia menemukan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa di unitnya seringkali diabaikan oleh atasannya demi mempercepat proses, meskipun ia menduga ada potensi kerugian negara akibat praktik tersebut. Bapak Budi telah mencoba menyampaikan kekhawatirannya secara internal, namun tidak direspon serius. Ia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan integritas dan risiko dimutasi atau bahkan kehilangan jabatan jika melaporkan masalah ini ke instansi yang lebih tinggi atau pihak berwenang di luar dinas. Dalam konteks penerapan nilai-nilai integritas sebagai ASN, tindakan apa yang paling tepat diambil oleh Bapak Budi?
A
Mencari bukti-bukti tambahan secara diam-diam dan menunggu momen yang tepat untuk melaporkan, mungkin setelah pensiun.
B
Mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada tugas-tugasnya sendiri, karena sudah mencoba menyampaikan secara internal dan tidak ada respons.
C
Melaporkan dugaan pelanggaran prosedur dan potensi kerugian negara tersebut kepada lembaga pengawas eksternal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.
D
Membujuk rekan kerja lain untuk juga mengabaikan masalah ini karena takut akan konsekuensi yang mungkin timbul.
E
Membuat nota dinas resmi kepada atasan untuk mencatat kekhawatirannya, tanpa mengambil tindakan lebih lanjut jika tidak ada respons.